.webp)
Kemudian disusul oleh lulusan SMP sebanyak 20,7 juta orang (18,03%), SMA 19,81 juta orang (17,25%) dan SMK 10,84 juta orang (9,44%). Pekerja dengan pendidikan diploma hanya 3,08 juta orang (2,68%) sementara lulusan universitas 9.56 juta orang (8,33%).
Fakta ini menjadikan tenaga kerja Indonesia dalam posisi yang dilematis. "Dengan pendidikan yang rendah, mereka susah mendapatkan pekerjaan dan bersaing dengan tenaga kerja yang lebih kompeten," kata Menteri Hanif, Jumat (25/03).
Akibatnya, pekerjaan yang bisa diambil hanya pekerjaan low level, di mana beban kerja dan upah sering tidak seimbang. Juga tidak ada jenjang karir karena jenis pekerjaan tidak kompetitif. Di industri garmen misalnya. Ada jenis pekerjaan yang hanya memasang kancing baju saja.
Dikarenakan tidak ada kompetensi lain, selama belasan tahun orang ini kerjanya memasang kancing saja. Kondisi serupa mudah kita jumpai pada sektor pekerjaan lain. Padahal, saat ini Indonesia dihadapkan pada persaingan kerja secara global.
Rendahnya SDM pekerja tak hanya menjadikan pekerja tidak kompetitif, namun juga menimbulkan masalah pengupahan. Tuntutan hidup pasti terus bertambah, namun dengan rendahnya daya saing tentu tak mudah untuk menaikkan upah secara signifikan.
Untuk menaikkan keterampilan pekerja, Menteri Hanif menganggap perlu membangkitkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pendidikan keterampilan. 279 BLK yang tersebar di seluruh daerah diyakini mampu memberikan bekal ketrampilan yang baik bagi tenaga kerja.
"Tentunya BLK tersebut sudah direvitalisasi dengan manajemen pengelolaan yang kian profesional," imbuh Hanif. Revitalisasi BLK dilakukan dengan meningkatkan kemudahan akses bagi setiap calon tenaga kerja atau pekerja yang ingin meningkatkan skill. Syarat-syarat yang rumit dihilangkan.
Setiap BLK juga akan dipacu untuk meningkatkan mutu pelatihan kerja melalui pemberian hak untuk mengeluarkan sertifikasi kompetensi bagi setiap peserta didiknya. Harapannya, mereka dapat bersaing dan diterima secara setara dengan para pekerja terampil profesional lainnya.
 |
Selain terus menggenjot 19 BLK yang dikelola langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan performance-nya, Menteri Hanif juga memberikan dukungan terhadap 260 BLK yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Salah satu caranya adalah dengan menarik sektor swasta untuk terlibat aktif di BLK Seperti yang dikembangkan di Nusa Tenggara Timur dengan salah satu pelaku industri otomotif ternama belum lama ini.
Menteri Hanif menyadari, dari seluruh BLK yang ada saat ini baru 20% yang dalam keadaan baik, mampu memberikan akses dan mutu pelatihan kerja yang memadai. 50% lainnya boleh dikatakan berada dalam kondisi cukup sementara 30% dalam kondisi buruk.
"Kita harus cepat meningkatkan kompetensi angkatan kerja, maka lembaga pelatihannya harus ditata dulu. SDM instruktur, kurikulum, infrastruktur dan peralatan latihan semuanya harus ditata ulang," terang Menteri Hanif.
Revitalisasi juga berarti memperbaiki reputasi BLK. "Supaya tak ada lagi kesan peralatan di BLK adalah TV hitam putih dan motor tahun 70-an," pungkasnya.
Dalam road map yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan, BLK diharapkan mampu menyediakan 1 juta tenaga kerja terampil hingga akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Jumlah tersebut merupakan separuh dari target 2 juta tenaga kerja terampil yang disiapkan tiap tahunnya untuk melengkapi tenaga terampil hasil pendidikan vokasi seperti sekolah kejuruan, diploma dan sarjana.
Informasi lengkap mengenai BLK, kunjungi www.naker.go.id. (adv/adv)
