.webp)
Pak Rudi, kembangkan e-commerce sebesar-besarnya. Tapi pastikan benefitnya untuk di Indonesia," kenang Rudiantara ketika diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo saat melantiknya jadi Menteri Komunikasi dan Informatika, akhir Oktober 2014 lalu.
Mendapat titah dari presiden, Rudiantara pun langsung gerak cepat. Menteri urusan teknologi informasi dan komunikasi ini langsung memetakan seluruh permasalahan yang ada di industri e-commerce tanah air.
Untuk bisa mengatasi permasalahan dan kemudian mengembangkan bisnis e-commerce ini, Kementerian Kominfo tak bisa sendirian. Menurut Rudiantara, gerakan ini harus multi-kementerian karena melibatkan banyak hal.
Maka, dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Menkominfo menggandeng seluruh kementerian dan instansi terkait. Mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, hingga Badan Ekonomi Kreatif.
Selain itu, Menkominfo juga melibatkan unit kerja terkait dari kementerian/lembaga, asosiasi, dan para pelaku industri e-commerce untuk ikut mendukung program ini seperti Ditjen Pajak, Pos Indonesia, Asperindo, asosiasi e-commerce Indonesia (idEA), hingga startup inkubator dan pemodal ventura. Termasuk keterlibatan konsultan kaliber dunia secara pro bono, Ernst & Young, yang mengerahkan tenaga ahli multi disiplin mereka dari regional dan global.Ada banyak elemen multistakeholder yang dilibatkan dalam program digital ekonomi ini.
Semua pihak dilibatkan untuk bersama-sama membuat road map e-commerce Indonesia. Kenapa kita butuh road map e-commerce? Menurut Rudiantara, dalam setahun terakhir saja nilai bisnis atau perputaran uang di bisnis e-commerce Indonesia mencapai USD 12 miliar.
"Padahal itu belum diregulasi, dan masih jalan sendiri-sendiri. Bayangkan, betapa besarnya bisnis ini jika dikelola dengan baik secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder," jelasnya.
Dalam empat tahun kedepan, tepatnya di 2020, bisnis e-commerce di Indonesia dikalkukasikan bisa meningkat 10 kali lipat dan menembus valuasi USD 130 miliar jika sudah ada panduan road map.
Dengan nilai volume transaksi sebesar itu, akan menempatkan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Hal itu bisa terwujud jika dalam roadmap itu ikut tercipta 1.000 digital teknopreneur dengan valuasi bisnis USD 10 miliar.
Hal itu tak mustahil untuk diwujudkan. Pasalnya saat ini, banyak pelaku bisnis e-commerce pemula maupun startup digital dengan ide-ide segar dan inovatif, namun sayangnya kurang memiliki akses atau pendanaan untuk mengembangkan bisnisnya.
Untuk itu, pemerintah pun akan mendorong tumbuhnya teknopreneur baru, baik dengan menggandeng mentor-mentor terkemuka, inkubator startup, serta investor pendanaan. Sedangkan bagi pelaku bisnis UKM diharapkan mampu naik tingkat menjadi pelaku usaha besar, bahkan menggurita hingga internasional.
Tentu target ini bukanlah sekedar angka. Dengan pertumbuhan bisnis online yang begitu pesat, masyarakat Indonesia akan mendapatkan manfaat positif dalam perekonomian seperti pertumbuhan kesejahteraan, pertumbuhan lapangan kerja baru, dan efek multipler lainnya.
Diharapkan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat melakukan Rapat Terbatas Kabinet untuk memberikan arahan dimulainya pelaksanaan inisiatif-inisiatif solusi terkait dengan isu-isu seputar e-commerce sehingga dapat mendukung dan mendorong potensi pertumbuhan e-commerce Indonesia yang sesungguhnya.
Dengan demikian, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi target pasar bisnis internasional, tetapi sebaliknya dapat menjadi pengusaha e-commerce yang mumpuni hingga menjangkau pasar luar negeri. (ad/ad)
