.webp)
Banyak potensi desa di Indonesia yang belum tergarap dan ini sangat disayangkan. Untuk membangun desa, pemerintah RI membutuhkan dukungan dari perguruan tinggi sebagai gudangnya ilmu pengetahuan. Maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengajak sejumlah perguruan tinggi untuk terlibat dalam pembangunan desa di berbagai bidang.
Tidak hanya dengan universitas negeri terkemuka seperti UGM dan ITB, namun juga dengan universitas yang ada di daerah tertinggal dan perbatasan. Ada 10 universitas di daerah perbatasan yang telah menandatangani MoU / nota kesepahaman dengan Kementerian Desa. Di antaranya adalah:
- Universitas Borneo, Tarakan
- Universitas Cenderawasih, Papua
- Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat
- Universitas Nusa Cendana, Kupang
- Universitas Pattimura, Ambon
- Universitas Riau
- Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- Universitas Tanjung Pura, Pontianak
- Universitas Tribuana Kalabahi, Alor – Nusa Tenggara Timur
"MoU dengan perguruan tinggi di perbatasan dan daerah tertinggal akan mendukung pembuatan kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis hasil penelitian," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi – MarwanJafar.
Sebagai kelompok intelektual terdidik, para mahasiswa butuh wadah untuk menyalurkan buah pemikiran dan keilmuannya agar lebih implementatif dan bisa terus dikembangkan. Kebutuhan inilah yang dapat dipenuhi secara mutualistik oleh desa yang kaya potensi sumber daya alam.
"Banyak program yang bisa disinergikan antara desa dan perguruan tinggi. Misalnya mahasiswa bisa masuk ke desa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Lalu perguruan tinggi bantu desa menjalankan programnya sesuai dengan undang-undang desa," jelas Marwan.
Menteri kelahiran Pati – JawaTengah ini mengingatkan bahwa program membangun desa tidak hanya terkait infrastruktur, tapi juga menyangkut penguatan kapasitas masyarakat. Maka dibutuhkan insan terdidik yang mampu mentransformasikan ilmu dan keahliannya kepada masyarakat desa.
"Peran inilah yang bisa diisi oleh perguruan tinggi, yakni untuk mendukung implementasi penguatan SDM di desa-desa melalui pengembangan Capacity Building," jelasnya.Maka Kementerian Desa mempercayakan Universitas Gajah Mada (UGM) untuk fokus di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
UGM akan melakukan penguatan kapasitas tenaga pendamping desa melalui program sekolah desa di bawah kendali Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK). "Saya berharap PSPK UGM dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur desa dan mendampingi administrasi keuangan pemerintahan desa," lanjut Marwan.
Sementara kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) fokus pada pemberdayaan masyarakat desa melalui kewirausahaan.Diharapkan ITB dapat memberikan inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas desa."Penerapan teknologi tepat guna dapat dikembangkan dengan berbagai model. Termasuk untuk menopang program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)," pungkas Marwan. (adv/adv)
