.webp)
Lebih lanjut Irman menandaskan, pemerintahan saat ini harus mampu mengubah paradigma pembangunannya yang selama ini dianggap hanya terlalu mengejar pertumbuhan dan meninggalkan pembentukan kekuatan ekonomi masyarakat asli daerah. Perubahan tersebut diperlukan dalam upaya mendukung terlaksananya berbagai program pembangunan pemerintahan kini.
“Selain itu, tingkat penyerapan tenaga profesional asli daerah masih rendah. Dalam hal ini, daerah lebih banyak mendapatkan posisi hanya sebagai 'penonton'. Sekalipun daerah diajak berpartisipasi, tetapi tingkat distribusi 'kue pembangunan' di daerah itu masih direbut segelintir orang. Kondisi ini yang menyebabkan ketimpangan kesejahteraan di daerah yang makin parah dari waktu ke waktu," katanya.
Irman menambahkan, kendala lainnya berupa rendahnya upaya komprehensif untuk membangun daerah karena masih berfokus padacore business masing-masing. Belum ada koordinasi lintas sektor yang mampu sepenuhnya menunjang pembangunan daerah secara lebih sistematis.
"Masing-masing sektor seperti berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih. Karena itulah, DPD berharap pada periode baru ini ada penguatan sinergi yang cukup baik sehingga daerah bisa berkembang dengan optimal," katanya.
Pada pemerintahan periode yang lalu juga masih banyak ditemukan agenda reformasi sistem yang belum tuntas. Berkaitan dengan hal tersebut, Irman juga menilai, akan makin aktif dalam menangkap dan memperjuangkan aspirasi daerah.
"Kita menginginkan adanya tatanan baru yang lebih baik dalam semua aspek, terutama pemberdayaan masyarakat, perubahan struktur ekonomi, penekanan angka kemiskinan dan pemangkasan angka ketimpangan baik antar kelas maupun antar daerah," ujarnya.
Karena itulah, Irman mengatakan, DPD bersama seluruh jajaran birokrasi akan terus bekerja secara optimal sehingga dapat menyukseskan program pemerintah.
(adv/adv)
