DPD RI - MUI DKI Jakarta Menghimbau Ormas agar Tidak Anarkis

Jakarta -

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal DKI Jakarta menerima kunjungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11). Mereka menyampaikan pandangannya mengenai pergantian Gubernur DKI Jakarta dan meminta DPD memfasilitasi para pihak yang kontra untuk menyampaikan pikiran-pikirannya yang jernih.

Hasil pertemuan, DPD dan MUI DKI Jakarta menghimbau organisasi massa agar tidak anarkis dalam melancarkan aksi unjuk rasanya menolak pelantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur.

Sebagai lembaga perwakilan, DPD memanfaatkan forum itu untuk mengundang rapat tertutup pimpinan MUI DKI Jakarta. Para senator yang menghadiri acara rapat dengar pendapat itu antara lain DR (HC) Andi Mappetahang Fatwa, Prof DR Dailami Firdaus, dan DR Abdul Azis Khafia.

Menyikapi perkembangan terakhir di ibukota, senator Fatwa mempersilakan siapa pun untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka melakukannya damai dan tertib yang mengikuti aturan. “Itu hak konstitusional, hak demokrasi untuk melakukan unjuk rasa,” ujarnya.

Dia menyinggung pelantikan Gubernur DKI Jakarta tanggal 18 November 2014 yang akan mengangkat Basuki Tjahaja Purnama selaku pelaksana tugas (plt) Gubernur DKI Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok menggantikan gubernur sebelumnya, Joko Widodo, yang terpilih sebagai presiden.

Sementara itu, Ketua MUI DKI Jakarta KH A Syarifudin Abdul Gani menyampaikan sikap MUI yang menghormati pergantian kepala daerah tersebut sebagai langkah konstitusional. Dia meminta para pemimpin, khususnya kalangan eksekutif dan legislatif, agar menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak penting. Dia mengingatkan mereka agar menjaga sikap dengan memelihara harmoni kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

“Kami memahami keberatan sebagian pihak dalam masyarakat. Namun, demi kemaslahatan umat yang lebih besar, MUI DKI Jakarta meminta masyarakat untuk tetap menghormati konstitusi dan menjaga etika dalam menyampaikan aspirasinya, agar kenyamanan dan ketertiban bermasyarakat tetap terjaga.”

Untuk itu, MUI DKI Jakarta mengusulkan agar DPD memfasilitasi para pihak yang terdiri atas Plt Gubernur, ormas Islam, dan ormas Betawi untuk duduk bersama menyampaikan pikiran-pikiran jernih yang berpihak pada kepentingan warga Jakarta.
 

twitter@info_senator.com
email: pusdatin@dpd.go.id
www.dpd.go.id

(adv/adv)