PAN: Banyak Kebijakan Pusat dan Daerah Tidak Sinkron

Jakarta - Melihat banyaknya kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron, Partai Amanat Nasional (PAN) merumuskan gagasan untuk membenahinya dalam bentuk program Reformasi Otonomi Daerah. Hal tersebut sejalan dengan reformasi agraria, reformasi birokrasi, reformasi pendidikan dan program reformasi lainnya yang menjadi landasan kebijakan (paltform) PAN 2014-2019.

Wakil Ketua Umum PAN, Drajad Wibowo menilai kebijakan pusat dan dan daerah yang tidak sinkron terjadi hampir pada setiap bidang. “Misalnya masalah penegakan hukum, tidak jarang sesuatu yang menurut pemerintah kabupaten atau provinsi sudah sah, ternyata oleh aparat kejaksaan dinilai melanggar hukum. Belum lagi urusan pajak dan pungutan-pungutan lain yang antara pusat dan daerah saling menumpuk” kata Drajad di Bogor, Selasa, 8 April 2014.

Drajad Wibowo menjelaskan dampak negatif dari semua itu terhadap pembangunan daerah sangat besar. “Dunia usaha misalnya menjadi sulit bergerak maksimal menggerakkan ekonomi daerah”, lanjut Drajad.

Harus kita akui pelaksaan Otonomi Daerah sejauh ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi ia dibutuhkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, namun disisi lain, sering timbul benturan antara visi pembangunan nasional dan daerah.

Dalam konsep Reformasi Otonomi Daerah, PAN akan mendorong penataan kembali (konsolidasi) Otda agar benar-benar berada pada jalurnya, yaitu demi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

“PAN akan mendorong dan memfasilitasi agar terjadi sinkronisasi antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Selama ini sering terjadi, dengan dalih Otonomi Daerah, kebijakan pembangunan nasional menjadi terkendala” Wakil Ketua Umum PAN tersebut menjelaskan.

Dradjad menambahkan bahwa DPP PAN memberi perhatian khusus dan memantau perkembangan Otda, terutama dalam sinkronisasi tata aturan pusat-daerah sehingga dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.



(adv/adv)