KPDT Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Jakarta - KEMENTERIAN Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Selasa (2/7) lalu.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini mengatakan Opini WTP ini merupakan yang pertama. Selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Tim BPK-RI telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2012.

"Kami menyadari, kinerja Kementerian PDT memang belum sempurna, namun upaya peningkatan kinerja dan penyajian laporan keuangan semaksimal mungkin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terus menerus dilakukan dalam upaya mewujudkan Good Governance. Raihan ini adalah kontrak politik para menteri kepada Presiden, agar hasil BPK 2012 sudah bisa menuju WTP. Pertama kali saya diangkat jadi menteri oleh presiden kontrak kami adalah mengejar opini WTP. KPDT telah meraih WTP dan ini adalah prestasi yang harus dipertahankan," kata Helmy Faishal.

LHP tersebut diserahkan oleh Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Rizal Djalil.Dalam kesempatan itu, Rizal mengatakan KPDT mampu mengentaskan Daerah Tertinggal sepanjang tahun 2012. Pasalnya dengan sedikit biaya, kementerian ini mampu menjalankan program pemerintah. "KPDT mampu menjalankan program pemerintah mengentaskan daerah tertinggal dengan paket hematnya. Misalnya untuk belanja pegawai KPDT mampu menyerap lebih dari 100 persen, untuk belanja barang Rp400 miliar tapi realisasinya 89 persen. Ini artinya ada niat untuk melakukan penghematan. Belanja modal, KPDT sangat kecil dibandingkan kementerian lainnya yang mencapai, R2,24miliar. Bahkan, untuk bantuan sosial KPDT mendapat Rp804 miliar tapi realisasi menyerap Rp743 miliar. Padahal Bansos di departemen lain mencapai 1,4 triliun," kata Rizal.

Menurut Rizal, paket hemat yang digunakan oleh Kementerian PDT sangat bermanfaat bagi daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Meski anggaran kecil, tapi paket hemat anggaran KPDT dapat bermanfaat.

Lebih lanjut, Meteri PDT Helmy Faishal mengatakan akan terus mempertahankan opini yang telah diraihnya, Untuk itu dalam setiap rapat pimpinan dan pertemuan penting lainnya, Pimpinan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal selalu memberikan arahan kepada Para Pejabat di lingkungan Kementerian PDT mengenai hal-hal penting yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu: Dalam melaksanakan kegiatan harus selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku; Diperlukan upaya lebih keras agar penyerapan anggaran dapat mencapai target yang telah ditetapkan; Menindaklanjuti setiap rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan oleh BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, termasuk rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPDT tahun 2012; Mendorong rekanan/pihak ke III untuk menyelesaikan kewajiban berupa denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan/kurang bayar, sesuai rekomendasi BPK-RI, dan Berupaya meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan itu diharapkan agar KPDT mendapatkan ”Pernyataan Opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian PDT” oleh BPK-RI semakin meningkat.


Menteri dan pejabat eselon satu di lingkungan KPDT usai penyerahan LHP dari BPK RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian


Peresmian pembangunan proyek air bersih langsung minum di distrik Yendidori, Biak.


Menteri PDT berbincang dengan kelompok tani penghasil produk pertanian unggulan dari Bener Meriah


Menteri PDT mencoba mesin perontok padi bantuan KPDT untuk petani di Pamekasan


Menteri PDT Helmy Faishal Zaini bersama Anggota VI BPK-RI DR. H. Rizal Djalil saat meresmikan Jembatan Gantung di Pesisir Selatan


Menteri PDT bersama istri Santi Anisa Helmy Faishal meninjau produk unggulan di Seram Bagian Barat.
(adv/adv)