Pesaing Foke Mulai Tidak Etis

Jakarta - Komentar keras datang dari pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Iberasyah. Perilaku tidak etis mulai diperlihat oleh peserta Pilkada DKI. Ia mengkritik kunjungan yang dilakukan oleh Cawagub Basuki Tjahja Purnama (Ahok) ke ruang kerja Wakil Gubernur Prijanto, di Balai Kota DKI, Senin lalu (2/07).

Menurut Iberamsyah, sejatinya bersilaturahmi dengan pejabat negara itu sah atau tidak salah. "Tapi, kalau pertemuan itu dilakukan di kantor pemerintah, menggunakan atribut dan perangkat pilkada, sangat tidak etis," katanya seperti dikutip sejumlah media massa, termasuk Tempo Online.

Menurut Ahok, Ia datang untuk menanyakan soal dana hibah yang membengkak dalam APBD DKI Jakarta. Ini persoalan lama yang terus diungkit-ungkit. Alasan ini juga agak aneh, karena pada Mei lalu, Badan Pengeloka Keuangan Daerah (BKPD) Jakarta telah secara transparan menjelaskan melalui media.

“Kenaikan dana hibah ini salah satunya memang untuk biaya penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang digelontorkan pada KPU Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 253 miliar. Anggaran itu juga digunakan untuk KONI Provinsi DKI Jakarta terkait keikutsertaan Jakarta dalamPON di Riau. Selanjutnya, ada alokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/SLB dan SMP/SMPLB/SMPT baik negeri maupun swasta,” kata Kepala BKPD Jakarta Syukri Bey.

Kian dekat berakhirnya masa kampanye, suasana politik di Jakarta memang kian panas. Kampanye hitam dan upaya mendiskritkan lawan politik kian keras dilakukan. Gubernur Fauzi Bowo yang kembali maju sebagai incumbent dalam Pilkada DKI Jakarta 11 Juli, dijadikan sasaran utama. Maklum, sampai saat ini dukungan terhadap Fauzi Bowo dengan pasangannya Nachrowi Ramli (Foke-Nara) masih paling kuat.

Pasangan Foke-Nara diproyeksikan bisa menang dalam satu putaran, karena mereka tinggal mencari 5% lagi tambahan suara. Melihat perkembangan terakhir, rasanya tidak terlalu sulit bagi mereka meraih tambahan suara itu. Apalagi berbagai upaya pesaing, termasuk pasangan Jokowi-Ahok yang menjanjikan perubahan di Jakarta, sampai saat ini belum mendapat respon yang memuaskan dari pemilih Jakarta.

Pemberitaan mengenai Jokowi-Ahok yang begitu marak, tidak mampu meyakinkan pemilih Jakarta. Ini terlihat dari dukungan kepada cagub-cawagub yang diusung PDI-P dan Pertai Gerinda ini masih rendah. Survei publikasi LSI Minggu (1/07), dukungan terhadap pasangan ini baru sekitar 14%, masih sangat jauh untuk bisa menang.

Seperti diakui oleh 4 parpol pendukungnya yang kini mengalihkan suara mereka ke Foke-Nara, sulit untuk meyakinkan diri bahwa Jokowi-Ahok bisa melakukan perubahan seperti yang mereka janjikan. “Visi misi Foke-Nara lebih jelas, objektif,” kata Denny Lumingas yang menjadi juru bicara 4 parpol itu.

Pesaing Foke baik dalam kampanye maupun melalui media terus berupaya mengumandangkan bahwa Pemprov DKI selama kepemimpinan Fauzi Bowo tidak banyak melakukan sesuatu yang riil untuk memperbaiki kondisi Jakarta, mulai dari penanganan macet, banjir, kesehatan sampai sekolah.

Tudingan itu tidak didukung oleh data yang akurat. Sebagai sosok yang sangat memperhatikan warga, kebijakan Foke selama ini sudah sangat banyak dirasakan. Hasil survei menujukkan 80% warga Jakarta merasa puas dengan kinerja Foke, dan ini juga didukung oleh berbagai data statistik.

Di bidang layanan kesehatan, total kunjungan pemegang kartu Gakin dan SKTM ke Puskemas dan Rumah Sakit Daerah meningkat pesat dalam lima tahun terakhir. Tercatat sekitar 2,06 juta kunjungan pemegang kartu Gakin dan SKTM untuk mendapat layanan kesehatan ke Puskemas, baik di tingkat Kecamatan maupun kelurahan dalam lima tahun terakhir. Belum lagi yang dilayani RSUD yang mencapai 633.358 kunjungan untuk berobat jalan.

Secara keseluruhan, jumlah kunjungan pemegang kartu Gakin dan SKTM yang terlayani fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta selama 2007-2012 (sampai April) sudang mencapai 2,695 juta atau sekitar 6 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya (2002-2007) sekitar 420 ribu orang.

Prestasi, tentu saja tidak terlepas dari keberhasilan Pemprov DKI mendorong perbaikan kualitas layanan dan peningkatan akses ke masyarakat. Kini sebagian besar Puskesma terbuka 24 jam dan termasuk pada hari libur. Fasilitas rawat inap juga sudah diperbanyak.

Dibidang pendidikan juga begitu, tingkat kelulusan mulai SD, SMP sampai SLTA hampir bisa dikatakan 100%. Alokasi dana pendidikan di Jakarta mencapai 28% dari APBD, tertinggi di Indonesia. Jumlah sisiwa yang berprestasi di ajang nasional dan internasional juga naik.

Banjir dan Macet

Foke juga bekerja keras untuk mengatasi banjir dan macet di Jakarta. Fauzi Bowo berhasil mendorong pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) sehingga bisa mengalir ke laut sejak 2011 lalu. Selain itu, perbaikan saluran mikro seperti gorong-gorong, pembangunan rumah pompa, berhasil mengurangi risiko banjir di Jakarta. Daerah rawan banjir turun drastis, dari 123 titik menjadi 48 titik.

Malah mulai Oktober nanti, Pemprov DKI mulai mengeruk 13 sungai di Jakarta untuk mengangkat sekitar 3,2 juta ton endapan lumpur. Proyek yang dibayai oleh Bank Dunia ini boleh dikatakan respon cepat dari Foke. Setelah banjir besar besar pada 2007, melalui kerjasama Kementerian PU dan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dan Belanda, Ia mendorong untuk dilakukan kajian guna menekan risiko banjir di Jakarta. Pada 2008, kajian itu selesai, dan konsultan Belanda yang diminta mengerjakan kajian itu merekomendasikan agar dilakukan pengerukan 13 sungai-sungai dan sejumlah waduk agar daya tampungnya kembali normal.

Berdasarkan kajian itulah, Foke minta izin ke Menteri Keuangan yang saat itu untuk mendapat pinjaman dari Bank Dunia. Restu diberikan, dan Bank Dunia bersedia memberikan pinjaman.

Namun untuk realisasi, terbentur oleh PP No.20 Tahun 2006. Barulah kemudian, setelah pemerintah merevisi itu menjadi PP No.10 Tahun 2011, pencairan dana dari Bank Dunia dilakukan. Kini proyek pengerukan yang diberinama Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) akan segera direalisasi pada Oktober ini. Proyek ini diproyeksi akan mengurangi 30% risiko banjir di Jakarta.

Begitu juga dengan soal kemacetan. Foke telah bekerja keras melaksanakan kebijakan Pola Transportasi Makro yang ditetap oleh pendahulunya, Sutiyoso. Namun memang tidak mudah, berbagai hambatan regulasi tidak bisa diabaikan. Pembangunan monorel misalnya, Foke tidak diizinkan oleh aturan perundangan-undangan memberikan penjaminan kepada proyek swasta murni, seperti monorel milik PT Jakarta Monorel ini. Sementara di sisi lain, pemilik proyek tidak mampu mencari dana, sehingga akhirnya terbengkalai.

Dalam pembangunan MRT, Foke berharap bisa dibangun lebih awal. Lagi-lagi, tidak mudah menerobos regulasi. Pada awal 2008, Foke sudah membentuk PT Jakarta MRT untuk membangun angkutan berbasis rel ini, begitu pemerintah merevisi undang-undang perekatapian menjelang akhir 2007.

Untuk merealisasi pembangunan sejumlah persyaratan harus dipenuhi dari kreditor dan pemerintah pusat. Barulah pada awal 2012, proyek ini siap ditenderkan, dan awal 2013 siap dibangun.

Begitu juga dengan pengembangan busway. Meski kinerjanya sudah ditingkatkan, dari sekitar 46 juta orang pada 2007 menjadi 125 juta orang pada 2011 lalu, Foke juga tidak bisa seenaknya untuk menambah armada untuk memperkuat kinerja angkutan umum ini. Pasokan gas untuk bus ini masih terkendala, dan persoalannya ada pada Pertamina dan PGN.

Melihat semua itu, terasa wajar kalau Foke merasa tudingan ke arah dirinya tidak fair dan objektif. Tudingan yang membuat Ia akan-akan tidak bekerja itu, sama sekali tidak mendasar. “Jangan dibilang saya tidak bekerja, lihat secara objektif, lihat data. Jangan asal bicara saja,” kata Foke.


(adv/adv)