.webp)
Di bawah terik matahari Minggu siang itu (1/07) Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tampak serius mendenggar penjelasan Kepala Dinas PU Erry Baworo. Erry tengah menjelaskan kepada Fauzi Bowo soal perkembangan pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M.
"Realisasi pembangunannya JLNT ini sudah mendekati 90%, Insyaallah pada September atau Oktober sudah bisa dipakai," kata Gubernur kepada wartawan setelah melihat langsung jalannya pembangunan JLNT itu dan menerima penjelasan dari bawahannya.
Kalau jalan ini sudah kelar, macet yang sering terjadi di beberapa titik kawasan Jakarta Selatan akan berkurang, setidaknya 30%. Begitu juga dengan jika JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang selesai akhir tahun ini, tekanan macet di sekitar pusat-pusat bisnis di kawasan ini juga akan jauh berkurang.
Sejalan dengan aspirasi warganya, sejak awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jakarta, Foke memberikan perhatian besar pada persoalan transportasi ini. Melakukan sidak proyek pembangunan jalan, perbaikan gorong-gorong, pembangunan jembatan, sering dilakukan untuk memotivasi orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut.
Seperti diakui, pakar psikologi Universitas Indonesia Niniek L Karim, Foke memang mempunyai kemampuan mendorong kinerja anak buahnya, dan mampu memberikan rangsangan intelektual kepada jajarannya.
Perhatian Foke terhadap maslah transportasi juga terlihat dalam kebijakan APBD DKI dalam lima tahun ini. Setiap tahun Ia selalu memasukkan pembangunan transportasi masih dalam dedicated program, program prioritas karena menyangkut kebutuhan orang banyak. Anggaran yang dialokasikan juga besar.
Dalam agenda prioritas visi misi yang disampaikan oleh Foke bersama pasanganya Nachrowi Ramli di depan rapat paripurna DPRD Jakarta Minggu 24/06 lalu, tranportasi jadi prioritas utamanya. Foke menempatkan program penanggulangan kemacetan ini pada urutan teratas.
Bersama pasangan lain yang ikut dalam Pilkada 11 Juli nanti, Foke diberi kesempatan selama 25 menit menjelaskan visi misinya. Tapi hanya Ia lah yang memanfaatkan waktu 25 menit itu dengan baik, sementara pasangan lain tidak waktunya masih masih tersisa banyak, tapi penyampaian visi misinya sudah selesai.
Menurut Foke, bersama jajarannya Ia telah bekerja keras dalam menata transportasi Jakarta. Melihat skala persoalan dan kompleksitas masalahnya, harus diakui, sudah banyak yang dilakukan selama periode kepemimpinannya ini. Persoalannya barangkali sebagian masyarakat Jakarta terlalu tinggi menaruh ekspektasinya, tidak begitu sejalan dengan problem besar yang dihadapi.
"Tidak mungkin bisa menuntaskan macet di Jakarta dalam lima tahun. Problem dan kompleksitas masalahnya sangat berat, tidak semudah membalikkan telapak tangan menyelesaikannya. Perlu waktu dan tahapan, itu yang saya lakukan bersama teman-teman di Pemprov DKI Jakarta," kata Foke.
Melihat beratnya masalah di lapangan, pernyataan Foke itu bukanlah upaya untuk minta dipahami. Memang kenyataannya, persoalan tranportasi di Jakarta sangat ruwet.
Problem utamanya adalah rendahnya road ratio yaitu perbandingan luas jalan dengan luas wilayah yang hanya 6,1%, jauh di bawah kota besar lain seperti Tokyo 20% dan London 25%. Minimal road ratio Jakarta 10%, namun ini tidak mudah dicapai. Keterbatasan lahan dan lain sebagainya menjadikan road ratio hanya bisa tumbuh rata-rata 0,1% per tahun.
Disisi lain, jumlah kendaraan melaju cepat, tumbuh 10% per tahun. Tiap hari kendaraan baru di Jakarta bertambah sekitar 1.500 unit. Totalnya kini 8 juta unit, belum termasuk kendaraan penglaju dari luar Jakarta 2 juta unit. Itulah kenapa jalanan kian hari makin padat, rawan macet.
Sejak 2007, beberapa bulan sebelum mengakhiri masa jabatannya, Sutiyoso yang menjabat gubernur sebelum Foke telah mengeluarkan SK bernomor 133 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro Jakarta. Ini lah menjadi panduan penataan transportasi Jakarta yang dipegang Fauzi Bowo.
Pola itu difokuskan pada pengembangan angkutan umum, peningkatan kapasitas jaringan jalan. Tulang punggungnya pada pengembangan bus priority (busway), pembangunan light rapid transportation (LRT) dan mass rapid transportation (MRT) disamping penataan angkutan umum lainnya.
Dilihat dari data yang ada, Foke sudah mengimplementasi Pola Transportasi Makro itu dengan baik. Untuk busway (Transjakarta) misalnya, kinerjanya terus meningkat, meski diakui masih banyak yang perlu dipenahi. Jumlah penumpang naik dua setengah kali lipat (250%) dari 46 juta pada 2007 menjadi 115 juta. Penambahan armada menjadi 700 unit tahun ini diproyeksikan akan meningkatkan jumlah penumpang menjadi 125 juta.
Pemanfaatan kapasitas jalur busway juga akan ditingkatkan dengan menerapkan sistem direct service mendukung sistem yang ada saat ini.
Pemprov juga telah membuka 7 jalur feeder busway di dalam kota dan 2 jalur perbatasan (Jakarta-Bekasi). Pembangunan 4 park ride juga telah direalisasi di Kampung Rambutan, Ragunan, Kalideres dan Pulo Gebang guna memudahkan pengguna kendaraan pribadi melanjutkan perjalanan dengan busway.
Namun demikian, masih banyak yang belum teratasi seperti sterilisasi jalur. Dibutuhkan dukungan disiplin pengendara kendaraan bermotor agar tidak lagi masuk jalur busway. Pasokan gas (BBG) juga masih menjadi persoalan, stasiun pengisian gas sangat terbatas. Tidak jarang armada bus way harus keluar jalur sampai 2 jam untuk bisa mengisi BBG, mengganggu efektifitas pelayanan. Dukungan Pertamina dan PGN untuk menambah stasiun BBG sangat diharapkan.
Sementara itu dalam pembangunan Light Rapid Transit mengacu jalur monorel memang terbengkalai. Semula ditargetkan pembangunan Green Line sepanjang 14,2 km dari Kuningan ke Senayan dan Blue Line sepanjang 12,2 km dari Kamp. Melayu-Tanah Abang-Roxy bisa dilanjutkan Foke. Namun masalahnya proyek ini swasta murni milik PT Jakartamonorail gagal mendapatkan pembiayaan. Mereka minta jaminan pemerintah, tapi itu tidak mungkin diberikan karena terbentur regulasi, sejak 1998 pemerintah dilarang menjamin proyek swasta.
Perjanjian konsesi sudah diputuskan oleh Pemprov DKI, tapi investor minta ganti rugi Rp 600 miliar. Angkanya terlalu tinggi, berdasarkan hasil audit BPKP nilai investasi yang telah mereka kucurkan baru Rp 204 miliar. Pemprov akan memanfaatkan peninggalan proyek ini, realisasinya masih menunggu penyelesaian hukum mengenai ganti rugi tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Revisi UU itu direspon Foke dengan membentuk PT MRT Jakarta, 100% sahamnya dikuasai Pemprov Jakarta. Pada 2009, proyek MRT mendapat kepastian pinjaman dari JICA. Mereka bersedia membiayai pembangunan tahap I (Lebak Bulus-Bundaran HI) sampai selesai dengan kebutuhan dana sekitar 150 miliar yen, jangka waktu pinjaman 30 tahun, grace periode 10 tahun, bunga 0,025%.
Soft launching telah dilakukan Gubernur Fauzi Bowo April lalu. Pembangunan tiang pancang dijadualkan awal 2013 dan MRT beroperasi 2016. Dengan kapasitas angkut 420.000 per hari, MRT akan mengubah total pola angkutan umum Jakarta, menjadi ikon transportasi massal di DKI Jakarta, modern, nyaman, efisien dan ramah lingkungan.
Pembangunan MRT tahap II, Bundaran HI-Kampung Bandan (Kota) kini tengah dalam tahap kajian teknis, direncanakan beroperasi 2020. Studi kelayakan koridor Barat-Timur tengah dilakukan, diharapkan 2027 beroperasi.
Pembenahan Mikrolet, Kopaja dan Metro Mini juga terus dilakukan. Pemprov DKI tengah menunggu payung hukum dari Pemerintah Pusat untuk bisa melakukan revitalisasi angkutan ini. Ke depan, pengelolaan angkutan umum di dorong secara bertahap untuk tidak lagi dilakukan orang per orang, harus melalui badan usaha. Mereka diwajibkan punya pool agar kontrol lebih mudah, termasuk dalam menghindari kemungkinan tindak kriminalitas.
Pemprov DKI juga tengah menyiapkan revitalisasi jalur lingkar luar kereta api peninggalan Belanda, ini disiapkan untuk memperkuat moda angkutan berbasis rel di Jakarta.
Untuk mengurai simpul-simpul kemacetan, Foke telah dibangun 6 fly over dan underpass, 6 jalur missing link, 14 jembatan sepanjang 2008-2011. Dua jalan layang nontol, Kampung Melayu-Tanah Abang dan Antasari-Blok M akan segera beroperasi akhir tahun ini membantu mengurai kemacetan.
Salah satu prestasi DKI yang boleh dinilai cukup fenomenal adalah keberhasilan dalam meraih rating id AA+ dari PT Pefindo. Dengan ini Pemprov DKI Jakarta kini punya peluang besar mendapatkan dana murah melalui penjualan obligasi maupun pinjaman jangka panjang. Ini adalah hasil reformasi birokrasi dan perbaikan pengelolaan keuangan sehingga Pemprov memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan rating idAA+ dari PT Pefindo.
Diperkirakan, sampai 2015 Jakarta membutuhkan sedikitnya US$ 25 miliar untuk pembangunan infrastruktur, termasuk di sektor tranportasi. Tanpa pembiayaan pihak ketiga, tidak mungkin APBD yang kini baru sekitar Rp 33 triliun sanggup menanggung beban itu.
Dengan peluang itu, dan dukungan masyarakat, tidak ada alasan pesimis menatap masa depan Jakarta. Insyaallah, macet akan segera terurai.
(adv/adv)
