.webp)
Ini memang sah-sah saja, bagaimanapun hasrat calon lain untuk menang tentu tidak kalah dengan tekad Foke kembali melanjutkan kepemimpinan sebagai gubernur di Jakarta untuk periode 2012-2017. Namun itu menjadi persoalan, ketika upaya dilakukan melalui cara-cara yang boleh dikatakan tidak sportif seperti mengeneralisir satu kasus, apalagi melalui penyesatan informasi.
Dari publikasi media, serangan paling tajam terlihat datang dari Joko Widodo (Jokowi) dan Alex Noerdin yang masing-masing masih tercatat sebagai wali kota Solo dan gubernur Sumatera Selatan. Dalam iklan kampanye Alex Noerdin misalnya, dengan mengambil lokasi di Kampung Apung, Jakarta Barat, dia mencoba menggambarkan kepada masyarakat bahwa biaya berobat di Jakarta masih mahal bagi bagi ukuran rakyat miskin. “Padahal, kenyataannya biaya berobat di Puskesmas Jakarta hanya Rp 2.000 dan bisa tidak bayar atau gratis,” kata Wiwi Kasudin Komunikasi dan Kehumasan Jakarta Barat kepada wartawan, Selasa (26/06).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai calon yang menurut survei berada di posisi ke dua, Jokowi melalui materi kampanyenya juga terlihat melakukan hal yang sama seperti Alex. Bahkan secara terang-terangan Jokowi mencoba meyakinkan warga Jakarta bahwa Pemprov DKI selama berada di bawah kepemimpinan Foke seperti tidak melakukan sesuatu, termasuk dalam pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT). “Proyek ini milik pemerintah pusat, tidak ada dana APBD DKI Jakarta” kata Jokowi. Kenyataannya, Jokowi salah besar karena 58% dari pembiayaan KBT berasal dari uang DKI Jakarta.
Jokowi juga mempertanyakan kebijakan APBD DKI Jakarta. “Kemana uang Rp 140 triliun selama ini. Jadi apa?,” kata Jokowi kebijakan alokasi APBD selama kepemimpinan Foke.
Pernyataan soal KBT dan pertanyaan mengenai kebijakan APBD itu jelas adalah upaya untuk mencobakan bahwa Foke tidak berbuat sesuatu untuk warga Jakarta dan ada yang salah dalam kebijakan anggaran DKI Jakarta selama ini.
Sementara itu disisi lain, data-data menunjukkan, program pembangunan di DKI Jakarta mengalami kemajuan. Kesejahteraan meningkat, jumlah penduduk miskin Jakarta sudah turun menjadi sekitar 3,8%, jauh di bawah Solo sekitar 13%-14%. Pendapatan per kapitanya juga semakin tidak sebanding, Solo hanya sekitar Rp 19 juta-Rp 20 juta per tahun, DKI tahun lalu sudah mencapai US$ 10.000 per tahun atu sekitar 100 juta.
Angka kematian bayi di DKI Jakarta juga terus drastis dalam lima tahun terakhir, dari 28/1000 kelahiran pada 2007 menjadi 8.1/1000 kelahiran 2011 lalu. Ini menujukkan peningkatan drastis gizi, kesehatan, kesejahteran dan lingkungan hidup rumah tangga di Jakarta.
Di lihat dari data yang ada, kebijakan anggaran Solo tidak lebih baik dari DKI Jakarta. Dalam hal alokasi penggunaan anggaran belanja tidak langsung-- pada umumnya dinilai bersifat konsumtif alokasi-- APBD Surakarta memberikan alokasi yang lebih besar untuk pos ini dibandingkan DKI Jakarta.; Dalam APBD 2012, alokasi belanja tidak langsung Surakarta mencapai 60%, sementara Jakarta hanya sekitar 30%.
Jokowi harus mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pos tersebut antara lain karena jumlah PNS di Pemkot Solo terlalu besar. Ini terlihat pos belanja pegawai pada 2012 yang mencapai Rp 685 miliar atau sekitar 70% dari tota belanja tidak lansung sebesar Rp 719 miliar. Secara keseluruhan, belanja pegawai ini 53% dari total APBD 1,198 triliun. Hanya sekitar Rp 84 miliar (112%) dana belanja tidak langsung yang dialokasi untuk hibah dan bantuan sosial.
Jumlah PNS di Solo memang tergolong sangat gemuk, 10.000 orang untuk melayani 500 ribu jiwa warganya atau berbanding sekitar 1:50. Satu orang PNS rata-rata melayani 50 warga Solo. Bandingkan dengan DKI Jakarta, jumlah PNS-nya hanya 80.000 orang untuk melayani sekitar 10 juta warga, sekitar 1: 125. Perbandingan tersebut menunjukkan tantangan kerja yang lebih tinggi bagi PNS DKI dibandingkan Solo.
Tidaklah berlebihan di tengah citra Jokowi yang gemilang di berbagai media, mantan Ketua Komisi E DPRD Solo, Heru S Notonegoro menilai sisi manajemen kepemimpinan dan penataan kota, Jokowi masih jauh bisa disebut berhasil (detik.com Kamis, 5/4). Dengan komposisi PNS seperti itu, Jokowi sebetulnya berpeluang besar memacu kemajuan kota Solo.
Tapi kenyataannya, menurut Heru, banyak perda dan proyek andalan Jokowi, menurut Heru, yang tidak berjalan maksimal, bahkan gagal seperti proyek citywalk dan Galabo. Bahkan F‑PKS DPRD Kota Surakarta mempertanyakan kelanjutan berbagai program Jokowi, bus tingkat Werkudara, kereta uap Jaladara hingga railbus Batara Kresna yang kenyataannya masih banyak masalah.
Dibandingkan Solo, proyek infrastruktur di DKI berjalan lebih baik. Kinerja angkutan umum seperti busway kian diminati, jumlah penumpang naik dari 46 juta orang pada 2007 menjadi 115 juta pada 2011 lalu. Pembangunan 6 fly over dan underpass, 5 jalan tembus dan sejumlah jembatan mampu menahan laju kemacetan akibat penambahan 10% kendaraan. Dua jembatan layang nontol siap beroperasi di jalur Kamp. Melayu-Tanah Abang dan Antasari –Blok M untuk mengurai kemacetan. Proyek MRT segera dimulai.
Selama kepemimpinannya, Foke juga berhasil meningkatkan pengelolaan kinerja pengelolaan keuangan dengan sangat baik. Jika sebelum periodenya, BPK tidak bisa memberikan pendapat (discaimer) terhadap laporan keuangan DKI Jakarta, kini sudah berhasil mendapat opini tertinggi, Wajar Tanpa Pengecualian. Padahal dari sisi volume, APBD DKI hampir tiga kali lipat lebih besar dibandingkan Solo. APBD Solo hanya sekitar Rp 1,198 triliun, sementar DKI Rp 33 triliun. Bahkan Foke tengah mengusulkan ke DPR agar dinaikan menjadi sekitar Rp 41 triliun.
Kemampuan Foke dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemprov juga terlihat dari hasil rating Pefindo yang tinggi (idAA+ dengan outlook stable) untuk kinerja keuangan DKI Jakarta. Ini untuk pertama kalinya Pefindo memberikan rating untuk pemerintah daerah di Indonesia. Pemeringkat ini dilakukan Pefindo atas permintaan Bank Dunia untuk mengetahui sejauh mana kekuatan keuangan Pemprov DKI Jakarta.
Dari sisi kompetensi, potensi Jokowi terlihat kurang sejalan dengan kompleksitas masalah di Jakarta. Selain terbiasa di lingkungan yang homogen. Sementara iru, menurut pengamatan dan survei pakar psikologi UI Niniek L Karim, Jokowi tergolong lambat dalam memahami situasi. Meski tergolong cerdas, Ia cenderung menghindari kerangka pikir teoritis yang dibangun dari pengalaman orang lain. “Mereka yang mengangankan sosok pemimpin yang mengetahui masalah dan siap dengan solusi tidak akan banyak berharap padanya,” demikian hasil pengamatan dan survei pakar psikologi UI Niniek L Karim mengenai kompetensi Jokowi seperti dilaporkan Kompas (Rabu 27/06).
Dibandingkan Jokowi, sosok Foke jauh lebih berkompetensi dalam menangani kompleksitas masalah seperti problematika Jakarta. “Dalam derajat tertentu, Fauzi Bowo hampir memiliki semua kompetensi yang perlu dimiliki Gubernur Jakarta,” begitu menurut Niniek dalam laporan pengamatannya (Kompas 25/06).
Gaya mendorong kinerja bawahan kedua sosok ini juga jauh berbeda. Meski mampu memacu kinerja bawahan, Jokowi dinilai tidak memberikan ransangan intelektual kepada bawahannya.
Sementara itu, menurut Niniek, Foke mampu menggugah dan menantang bawahannya untuk kembali memeriksa asumsi mereka tentang pekerjaan, memikirkan bagaimana pekerjaan itu dapat dilakukan. “Ia mengajukan pertanyaan yang membuat bawahannya berpikir untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan cara lebih baik,” kata Niniek.
Penilaian Niniek itu tentu memberikan gambaran, gaya kepemimpinan intelektual dari Foke jauh lebih sejalan dengan keragaman dan problematika yang tinggi di Jakarta. Apalagi jumlah kelas menengah di Jakarta semakin besar, dan mereka cenderung rasional atau menggunakan akal sehat.
Sejalan dengan itu pakar komunikasi Universitas Indonesia Effendi Gozali bahwa sejauh ini baru Foke yang mampu menjelaskan kinerja dan visinya secara detail. Bahkan Effendi Gozali, dalam debat di Metro TV antara Foke dan Jokowi, Wali Kota Solo ini “dipukul telak”.
Terkait dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 11 Juli nanti, semua pihak berkewajiban untuk meyakinkan pemilih agar mereka tetap cerdas membaca visi-visi para calon gubernur,dan kritis terhadap janji yang dilontarkan, serta kritis dalam menilai prestasi atau rekam jejak yang mereka kumandangkan dalam kampanye.
(adv/adv)
