.webp)
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang kembali maju dalam Pilkada DKI 1 mengingatkan agar semua pihak tidak terjebak dalam penyederhanaan kompleksitas masalah Jakarta. “Masalah penataan kota Jakarta sangat kompleks, tidak bisa diselesaikan dalam sekejap. Tidak bisa sehari dua hari, setahun tiga tahun. Pembangunan Jakarta tidak bisa hanya dengan janji-janji,” kata Fauzi Bowo yang akrab dipanggil Foke ini saat menutup sesi debat publik yang diselenggarakan KPUD DKI Jakarta bekerjasama dengan stasiun TV swasta Minggu malam (24/06).
Menurut Fauzi Bowo yang maju dengan pasangannya Nachrowi Ramli, penataan Jakarta sangat memerlukan kontinuitas kebijakan pembangunan dari satu gubernur ke gubernur berikutnya. Dengan segala kompleksitas masalahnya itu, Jakarta membutuhkan pemimpin yang benar-benar mempunyai integritas dan tahu seluk beluk kota ini dengan baik. “Jakarta membutuhkan pemimpin yang amanah dan mengetahui seluk beluk persoalannya dengan baik,” kata Foke.
Sementara itu, seperti dikutip kantor berita Antara, salah satu panelis dalam debat publik tersebut, Hendri Saparini menilai jawaban para cagub-cawagub cenderung normatif, belum menggambarkan strategi yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penilaian Hendri Saparini itu antara lain memang terlihat saat panelis Dana Parekesit mempertanyakan kepada pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono mengenai pembiayaan pengadaan 1.000 bus untuk angkutan umum dalam rangka mengurangi kemacetan. Pasangan ini tidak bisa memberikan jawaban pasti, ketika Danang mengatakan bahwa kecil kemungkin investor swasta bisa digaet untuk membiayai pengadaan bus ini seperti yang diingikan Alex Noerdin. “Investor kurang swasta tidak tertarik dengan bisnis ini, bagaimana anda mengatasinya?,” kata Danang. “Saya punya track record saat menyelenggarakan SEA Games. Sebesar Rp 1,2 triliun dananya dari swasta,” kata jawab Alex.
Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) juga tidak bisa memberikan jawaban pasti ketika ditanya oleh panelis Siti Zuhro mengenai cara membenahi Jakarta. Jokowi mengatakan perbaikan sistem, namun tidak mengatakan dengan jelas apa yang akan dilakukan. “Kalau sitem tidak benar, anggaran lari kemana kita tak akan tahu. Sistem dibangun, anggaran ada, manajemen kontrol, birokrasi harus ada controlling. Harus ada manajemen kontrol, mulai dari tingkat camat, lurah, apa yang dikeluhkan dan diinginkan masyarakat disampaikan,” katanya.
Malah dalam penyampaian visi misinya di depan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jokowi sempat salah mengungkap fakta. Dalam pidatonya Walikota Solo ini mengatakan bahwa proyek Banjir Kanal Timur (KBT) adalah milik pemerintah pusat (Kementerian PU), dan tidak ada dana APBD DKI didalamnya. Pernyataan ini tidak sesuai fakta karena menurut Pemprov DKI dari Rp 4,9 triliun dana yang digunakan dalam pembangunan KBT ini, APBD DKI menyumbang Rp 2,6 triliun, dan pemerintah pusat melalui APBN Rp 2,3 triliun.
Yang juga menarik adalah ketika pasangan Faisal-Biem menjawab pertanyaan panelis Hendri Saparini mengenai apa yang akan dilakukan oleh meningkatkan peran BUMD terhadap penerimaan APBD DKI. Menurut Faisal salah satunya adalah melakukan renegosiasi kontrak dengan operator PAM, namun dia kemudian mengakui bahwa itu telah dilakukan oleh Gubernur Fauzi Bowo.
Begitu juga saat Faisal menjawab pertanyaan Jokowi apa yang akan dilakukan untuk memberdayakan sektor informal. Menurut Faisal salah satunya adalah memberikan ruang publik kepada sektor ini, seperti di lapangan Monas atau halaman-halaman mesjid. Namun kemudian, Faisal mengatakan ini juga telah dilakukan Fauzi Bowo. “Ini memang telah menjadi program pak Fauzi Bowo, nanti mungkin bisa digilir,” katanya.
(adv/adv)
