.webp)
Untuk itulah Pemprov DKI Jakarta mentargetkan penurunan angka kesakitan masyarakat setiap tahunnya. Dan target ini dari tahun ketahun menunjukkan kemajuan yang signifikan. Setidaknya seperi ditegaskan oleh Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Achmad Harjadi, melalui pendekatan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Pemprov DKI dapat memonitor jumlah pasien di rumah sakit dalam beberapa periode waktu.
Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat ini terlihat dari menurunnya jumlah peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan Gakin sebanyak 2.309.758 kasus tahun 2009 dan 1.561.825 kasus per Juli 2010, jelas Harjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kesemuanya itu didukung oleh peningkatkan kinerja pengelolaan Rusak Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Puskesmas sehingga masyarakat yang sakit dapat penanganan yang sangat cepat,katanya.
Selain itu, untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga akan mempermudah pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) untuk Keluarga Miskin, Pasien Kejadian Luar Biasa dan Korban Bencana yang bertujuan untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan layanan rawat inap kelas 3 secara gratis melalui Kartu Gakin. Kita akan mempermudah kepengurusan kartu gakin di dinas kesehatan DKI Jakarta, tambah Harjadi.
Sedangkan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, menurut Harjadi upaya yang dilakukan Pemprov DKI antara lain meningkatkan pengendalian vektor penyakit dan pemberdayaan Komite pengendalian flu burung dan pandemi dan pengembangan publik private mix TB.
Ini bisa menurunkan angka kesakitan atau Incidens Rate penyakir menular berbahaya 214 kasus pada 2009 menjadi 190 kasus pada 2010, kasus terendah secara nasional," lanjutnya.
Untuk melaksanakan itu semua Pemrov DKI juga tidak main-main. Betapa tidak untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama bagi mereka yang tidak mampu Pemprov DKI Jakarta pada APBD 2012 menyediakan anggaran Rp 2,69 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 1,9 triliun. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani, uang triliunan rupiah tersebut rencananya akan digunakan untuk beberapa program.
Bahkan untuk kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) untuk Keluarga Miskin (Gakin) juga masih menjadi prioritas. Untuk besaran masing-masing program masih dalam perhitungan dan pengodokan.
Dan hebatnya lagi, Pemprov DKI tidak hanya memikirkan kesehatan warganya. Namun mutu hidup sehat pegawai di lingkungan Pemprov juga diperhatikan. Buktinya adalah kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak digulirkan pada HUT DKI ke-484, pada 22 Juni 2011 lalu, program layanan kesehatan tersebut telah melayani sebanyak 1.052 PNS DKI.
Ribuan PNS telah memanfaatkan program untuk layanan rawat inap di 20 rumah sakit di Jakarta. Dan program ini sangat bermanfaat bagi PNS. Pasalnya selama ini biaya kesehatan yang ditanggung melalui Asuransi Kesehatan (Askes) hanya menanggung sebesar 15 persen. Padahal sering kali mereka harus mengeluarkan biaya lebih jika sakitnya cukup parah.
Memang program Pemprov DKI soal kesehatan sudah sangat dirasakan oleh warga Jakarta. Seperti yang dialami oleh ibu Simbolon di Jakarta Timur. Berkat program SKTM keluarganya terhindar dari pembayaran puluhan juta rupiah di RSUD Pasar Rebo ketika Ny. Simbolong menderita sakit.
"Untung ada program tersebut. Jika tidak entah apa yang bisa kami lakukan membayar biaya pengobatan Ibu kami ketika menderita stroke. Beruntung ada porgram Gakin sehingga kami terbantu. Terima kasih kami ucapakan kepada Pemprov DKI,"ujar Erwin, anak Ny. Simbolon yang memang sudah menjadan sejak beberapa tahun lalu.
(adv/adv)
