Hatta: Program Keberpihakan atas Papua dan Papua Barat Harus Berjalan

Jakarta - Program affirmative action atau aksi keberpihakan terhadap putra dan putri asli Papua menjadi pokok pendekatan pemerintah di masa-masa mendatang. Keberpihakan itu adalah program utama pada pendekatan pembangunan di Papua dan Papua Barat yang berbasiskan pada kesejahteraan, bukan lagi pendekatan keamanan.

"Affirmative action itu adalah keharusan. Hal itu perlu didahulukan," ujar Hatta Rajasa di Jakarta, awal pekan ini.

Setidaknya ada enam jenis program affirmative action yang diterapkan di Papua dan Papua Barat. Pertama, pemberian kuota kepada siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi terbaik di luar Papua.

Kedua, pemberian kuota untuk menjadi anggota TNI/ Polri bagi putra dan putri asli Papua dan Papua Barat. Ketiga, pemberian kuota untuk masuk sekolah Akademi Militer dan Akademi Kepolisian bagi Putra dan Putri Papua dan Papua Barat.

Keempat, pendirian sekolah kebidanan atau keperawatan di seluruh kabupaten atau kota. Kelima, pendirian sekolah kepamongprajaan STPDN di Jayapura dan Timika. Keenam, pendirian sekolah pendidikan keguruan.

Pemberian kuota kepada siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi terbaik di luar Papua diberikan pada 510 siswa dari Papua dan 200 sisa dari Papua Barat per tahun. Lalu, pemberian kuota untuk menjadi anggota TNI/ Polri bagi putra dan putri asli diprioritaskan untuk 100 orang dari Papua dan 50 dari Papua Barat per tahun.

Adapun, pemberian kuota untuk masuk sekolah Akademi Militer dan Akademi Kepolisian bagi Putra dan Putri Papua dan Papua Barat diprioritaskan pada 50 siswa dari Papua dan 40 siswa dari Papua Barat per tahun. Sementara itu, pendirian sekolah kebidanan atau keperawatan di seluruh kabupaten atau kota difokuskan untuk satu sekolah per kabupaten berdaya tampung 30 siswa per tahun baik di Papua dan Papua Barat.

Selain itu untuk program pendirian sekolah kepamongprajaan STPDN di Jayapura dan Timika, Papua harus mampu menampung 60 siswa per tahun per sekolah, begitu juga di Kota Sorong, Papua Barat. Pendirian sekolah pendidikan keguruan ditargetkan satu sekolah per kabupaten berdaya tampung 60 siswa per tahun, baik di Papua maupun di Papua Barat.

"Papua dan Papua Barat harus didekati secara menyeluruh, baik oleh pemerintah pusat, daerah, dan para kepala suku. Perbaiki aliran dana yang terus mengalir ke sana dan sekaligus awasi penggunaannya," ujar Hatta.


(adv/adv)