Hatta: Ada Banyak Rencana Hebat untuk Papua

Jakarta - Ada banyak rencana besar yang sudah dimasukan ke dalam daftar pembangunan Papua dan Papua Barat, salah satunya adalah dengan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat atau UP4B. Unit khusus ini diharapkan mampu mengatur pengalokasian anggaran yang mengalir ke Papua dan Papua Barat hingga menjadi jauh lebih fokus dan masuk ke sasaran secara lebih tajam dibandingkan sebelumnya.

"Papua dan Papua Barat harus dibenahi dengan kebijakan yang holistik, tidak bisa parsial. Kami ingin membuat seluruh masyarakat dibuat nyaman, namun kami pun butuh bantuan dari para bupati dan walikota di sana. Kepemimpinan mereka dibutuhkan. Sapa dan dengarkan masyarakat Papua dan Papua Barat," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (31/10/2011).

Adapun UP4B diharapkan mampu merangkul seluruh aparat hingga ke tingkatan yang paling rendah dari lurah hingga rukun tetangga. Dia juga harus dekat dengan para pemimpin informal di sana, yakni para kepala suku. Unit ini harus mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat di sana.

"Dia perlu melakukan upaya maksimal agar dana yang sudah begitu banyak mengalir ke Papua dan Papua Barat tidak bocor akibat kegiatan yang sebenarnya tidak perlu, misalnya perjalanan dinas aparat daerah ke Jakarta yang terlalu sering," ucapnya.

Keberpihakan pemerintah pusat kepada Papua dan Papua Barat sebenarnya sudah sangat jelas, antara lain melalui alokasi anggaran yang jauh di atas aliran dana ke daerah yang lain. Dana yang dialokasikan ke Papua dan Papua Barat tidak hanya dalam bentuk Dana Otonomi Daerah, dana transfer ke daerah (baik Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil), melainkan juga dana-dana yang mengalir melalui kementerian dan lembaga.

Lihat saja alokasi anggaran untuk Papua dan Papua Barat pada tahun 2008 yang sudah mencapai total Rp 26 triliun. Dengan jumlah penduduk kedua provinsi yang mencapai 3,2 juta jiwa, maka sebenarnya rata-rata penduduk Papua dan Papua Barat mendapatkan jatah Rp 8,12 juta per orang.

"Itu jauh lebih tinggi dibandingkan aliran dana pada setiap orang di provinsi lain," ujarnya.

Di luar dana itu, pemerintah juga sudah mematok adanya tiga kawasan ekonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Kawasan khusus ini akan dikembangkan di sekitar Mimika, Membramo, dan Merauke. Di sini, tidak hanya tangan pemerintah pusat yang akan terlibat, tetapi pihak swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) juga.

"Satu hal lagi. Kami juga masih mengaktifkan affirmatif action, kebijakan yang menekankan keberpihakan yang kuat kepada warga Papua dan Papua Barat. Ini misalnya, jika ada seleksi anggota TNI atau Polri, sebaiknya prioritaskan anak-anak Papua dan Papua Barat," jelasnya.


(adv/adv)