Hatta: Setiap Rupiah APBN Harus Tepat Sasaran

Jakarta - Setiap rupiah anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN harus dipastikan terpakai ke sasaran yang ditetapkan. Ini perlu dijaga karena APBN merupakan salah faktor penopang pertumbuhan ekonomi, selain konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

"Setiap satu proyek sebesar apapun rupiahnya, harus tepat sasaran. Karena itu akan menimbulkan efek terhadap pertumbuhan (ekonomi)," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, awal pekan ini.

Hatta menambahkan, setiap anggaran yang tidak terbelanjakan dengan sehat dan tidak memberi efek besar terhadap pertumbuhan ekonomi, akan mengakibatkan dua kali kerugian. Yakni kerugian pembiayaan defisit dan kerugian tidak adanya efek terhadap perekonomian.

APBN juga menjadi ukuran bagi para investor. Mereka mengukur dari sisi kemampuan membiayai defisit anggaran, dan subsidi. "Semua rasio itu harus rasional," tegas Hatta di hadapan para pejabat eselon I dan kepala biro keuangan seluruh kementerian.

Dia menambahkan, dalam membahas Rancangan APBN 2012 bersama DPR, jajaran pemerintah diminta peka terhadap situasi ekonomi global yang terjadi saat ini. "Situasi global tidak sebaik yang diperkirakan. Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat menghadapi ancaman krisis, timbul ketidakpuasan diantara negera-negara itu. IMF (Dana Moneter Internasional) juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia," kata Hatta.

Kalau terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, permintaan terhadap produk ekspor asal Indonesia akan menurun. Hal ini tentu akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Walaupun rasio ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak besar hanya 24 persen, tetap saja ada pengaruhnya," kata Hatta.

Selain itu, perdagangan domestik harus ditingkatkan, efisiensi perdagangan antar provinsi sangat penting, tidak boleh ada inefeisiensi, tidak boleh ada hambatan.

Hatta juga menyoroti laporan belanja tahun ini yang masih rendah, bahkan jauh di bawah tahun 2010. Ini tidak boleh terjadi lagi di tahun depan karena daya dorong terhadap pertumbuhan akan berkurang. "Pejabat eselon I, II, dan III (di kementerian dan lembaga) paling mengerti soal belanja APBN. Eksekusi harus dikontrol. Harus berani mencari terobosan tanpa menghantam aturan yang belaku, dan tetap menjaga akuntabilitas serta transparansi," pinta Hatta.

(adv/adv)