.webp)
"Ada saja orang-orangnya yang terbaik untuk diberi kesempatan (untuk memimpin BUMN). Uji kelayakan harus kredibel," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta awal pekan ini ketika ditanya tentang kemungkinan perombakan direksi BUMN.
Hatta menegaskan, pemerintah bersikap hati-hati dalam memutuskan perombakan di jajaran direksi BUMN. Itu disebabkan sebuah BUMN tidak sama seperti kementerian, yang dapat diperlakukan dengan mudah dan menterinya bisa diberhentikan dengan cepat atas dasar keputusan presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana pun juga, BUMN itu bukan kementerian, walaupun dia 100 persen dimiliki sahamnya oleh pemerintah. Dia tetap tunduk pada UU perseroan, sebab dia perusahaan, tunduk pada akuntabilitas perusahaan, sehingga harus tunduk pada share holder. Dengan kondisi itu, direksi tidak bisa diganti esok hari. Setidaknya harus ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Itulah alasannya, kenapa perombakan direksi BUMN bisa mandeg," ungkap Hatta.
Khusus untuk BUMN yang merugi terus menerus, pemerintah tidak sekadar merombak jajaran direksinya. BUMN yang merugi perlu membuat kembali rencana bisnisnya secara menyeluruh dan menggali kembali budaya bisnisnya.
Pada awal 2011 diberitakan, ada sebanyak 17 BUMN masih mengalami kerugian dan diharapkan jumlahnya menurun tahun ini. Nilai aset seluruh BUMN mencapai Rp 2.500 triliun, sedangkan keuntungannya Rp 97 triliun atau empat persen dari total aset. Setorannya kepada APBN sekitar Rp 30 triliun.
Pada 2006 masih ada 36 BUMN yang kemudian berkurang menjadi 24 BUMN pada 2009. Lalu pada 2010 tinggal 17 BUMN masih rugi. Namun, ada empat atau lima BUMN yang tak bisa ditolong.
(adv/adv)
