Hatta: Menteri Baru Harus Lari Kencang

Jakarta - Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin rumit dan dapat bermutasi dengan cepat, sehingga membutuhkan kebijakan dan solusi yang harus diperbarui setiap saat. Atas dasar itu, setiap menteri baru yang dipilih dalam penataan (reshuffle) kabinet Indonesia Bersatu Jilid II nanti tidak memiliki kemewahan berupa waktu untuk berleha-leha.

"Menteri baru jangan terlalu lama belajar. Langsung lari, karena kami ingin cepat. Karena kami ingin mempercepat pembangunan dalam sisa waktu tiga tahun ini. Ibarat marathon, kita sekarang ini dalam periode sprint (lomba lari cepat)," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (17/10/2011) usai berbicara dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian RUU APBN 2012.

"Semua kementerian itu sudah memiliki sistem. Presiden pun sudah memberikan arahan. Menteri-menteri baru itu adalah orang-orang yang dipercaya Presiden untuk mengemban tugas di kementerian," tuturnya.

Selama ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa konsisten tidak mengomentari soal reshuffle, khususnya pergantian dan pergeseran posisi para menteri. Alasannya, itu merupakan kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hatta Rajasa pun menolak bicara ketika diminta komentar oleh wartawan perihal posisi baru Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Mari Elka Pangestu, serta Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN menggantikan Mustafa Abubakar. Sebelumnya, Gita adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Dahlan Iskan menjabat Direktur Utama PLN.

"Aduh, saya tidak mau berkomentar soal itu. Saya tidak berwenang," ujarnya.

Hatta baru bersedia berkomentar setelah diberi tahu bahwa menteri-menteri baru itu sudah dipanggil Presiden Yudhoyono ke Istana Presiden dan telah memberikan keterangan pers. "Baiklah kalau memang sudah keluar (nama-nama menteri baru)," tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Menteri-menteri baru lainnya adalah mantan Plt. Gubernur Aceh Azwar Abubakar diplot sebagai Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan E.E. Mangindaan. Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Patrialis Akbar.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Djan Farid sebagai Menteri Perumahan Rakyat menggantikan Suharso Monoarfa. Mantan Pangdam Jaya, kini Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Marciano Norman, diplot menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Jenderal Pol (Purn.) Sutanto.

(adv/adv)