Hatta : Pembahasan anggaran 2012 tidak boleh mandeg

Jakarta - Soal Badan Anggaran DPR yang melakukan aksi penghentian pembahasan Rancangan RAPBN 2012 sudah sampai ke telinga Hatta Rajasa. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan akan berupaya agar pembahasan tersebut tidak sampai madeg.

"Saya baru saja mendengar dan mendapat laporan soal itu. Kita harus upayakan agar pembahasan RAPBN 2012 tidak macet," kata Hatta ketika ditanya wartawan di Jakarta, Kamis (22/9).

Seperti diketahui, Badan Anggaran DPR secara resmi memberhentikan pembahasan RAPBN 2012. Hal ini diputuskan resmi dan disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, Rabu (21/9). Itu sebagai reaksi atas pemeriksaan pimpinan Badan Anggaran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Hatta, penghentian pembahasan anggaran bisa berakibat fatal dan merugikan. Karena itu, dia menghimbau Kementerian Keuangan, Bappenas dan Badan Anggaran DPR segera melanjutkan pembahasan RAPBN 2012. Sesuai amanat Undang-Undang, pembahasan RAPBN 2012 harus selesai sebelum berakhirnya masa sidang DPR pada akhir Oktober tahun ini.

"Saya menghimbau kepada kawan-kawan di Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai ujung tombak untuk mengajak DPR menyelesaikan itu, karena ini penting dalam menjaga APBN kita," kata Hatta.

Dia melanjutkan, penyelesaian pembahasan RAPBN merupakan kewajiban dan amanat Undang-Undang yang harus dijalankan pemerintah dan DPR sebagai lembaga legislatif.

Soal pemeriksaan pimpinan Badan Anggaran oleh KPK, Hatta meminta masalah itu tidak dicampur-adukan dengan fungsi legeslasi dan gudgeting DPR. Tugas yang diamanatkan konstitusi yakni budget dan menyelesaikan APBN harus diutamakan.

"Harus dipisahkan persoalan-persoalan yang tidak berkaitan langsung dengan RAPBN agar tidak mengganggu proses pembahasan RAPBN 2012 dan yang justru dapat merugikan kepentingan nasional," kata Hatta.

Tapi Hatta optimis para wakil rakyat di Senayan akan menyelesaikan pembahasan anggaran. "Saya yakin teman-teman di DPR juga berniat untuk menyelesaikan ini," ujar Hatta.

Seperti diketahui, Banggar menolak melakukan pembahasan RAPBN 2012 dengan alasan kewenangan Banggar dalam pembahasan APBN dopersoalkan oleh KPK. Belakangan, Badan Anggaran memang menjadi sorotan karena beberapa anggotanya disebut-sebut menjadi mafia anggaran.

(adv/adv)