Haryanto Taslam: DPT Bermasalah, Jadwal Pilpres Diundur

Jakarta - Carut-marut daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan presiden 2009 menjadi perhatian sejumlah tokoh politik. Koordinator Pandu Prabowo, Haryanto Taslam mengelus dada atas fenomena masih ditemukannya DPT fiktif di Jawa Timur dan tercecernya 49 juta pemilih yang tidak masuk DPT dalam pilpres nanti.

"Ini merupakan fenomena politik yang memprihatinkan mengingat pilpres itu adalah momentum yang sangat strategis bagi perjalanan bangsa ke depan," ujar Hartas - panggilan akrab Haryanto Taslam.

Menurut Hartas, persoalan DPT yang tidak beres ini harus menjadi perhatian yang serius. Karena itu, politisi senior ini mengimbau sekaligus mendesak kepada para pasangan capres-cawapres untuk memperhatikan hal ini. "Khususnya pasangan JK-Win dan Mega-Prabowo harus berani meminta pertanggungjawaban pemerintah dan KPU," tandas mantan anggota DPR ini.

Jika hal tersebut dibiarkan, menurut Hartas, mereka dapat dikatagorikan sebagai calon-calon pemimpin yang tidak peduli terhadap hak politik rakyat. Bahkan lebih dari itu, dia meragukan komitmen mereka terhadap hak-hak rakyat lainnya, baik menyangkut hak ekonomi, budaya, pertahanan-keamanan dan hukum. "Atau dengan kata lain, mereka tak peduli terhadap kepentingan rakyat yang sesungguhnya," ujarnya.

Jika masalah DPT ini belum selesai hingga 8 Juli nanti, Hartas setuju pilpres ditunda. "Kalau toh persoalan penyelesaian masalah DPT ini terpaksa harus menggeser jadwal pilpres, maka hal itu merupakan konsekuensi logis yang masih lebih baik dari pada mengambil resiko pilpres akan bermasalah," jelasnya. Ia pun mengingatkan jangan sampai pasca pilpres nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa yang terjadi di Iran belum lama ini.

Selain itu, penambahan DPT versi KPU sebanyak 5 juta yang diiringi dengan pengurangan 68.000 TPS, menurut Hartas juga akan menimbulkan masalah tersendiri. Bisa dibayangkan para pemilih akan menjadi bingung karena bisa saja TPS jauh dari pemukiman mereka.

"Apakah ini sebuah rancang bangun kekacauan pilpres yang sistimatik yang sengaja diciptakan oleh KPU? Jangan-jangan kebijakan itu memang merupakan scenario untuk mengaburkan jejak persoalan DPT yang  carut-marut itu," tukasnya. (adv/adv)