"Kalau BI di bawah kendalinya dipastikan produk-produk keuangan atau perbankan milik investor asing akan leluasa dan secara mudah masuk ke Indonesia," ujar anggota Komisi Keuangan DPR, Dradjat Wibowo di Jakarta, beberapa hari lalu. Apalagi lebih dari 50 persen bank nasional dikuasai asing, dan selama ini kurang merespon ketentuan BI. Misalnya, kebijakan suku bunga BI tidak direspon sehingga suku bunga perbankan tak kunjung turun.
Semestinya, menurut Dradjat, BI bertugas memperketat masuknya asing. Dicontohkan, produk derivatif harusnya diperiksa dulu apakah layak bagi masyarakat, namun BI justru yang membebaskan. Karena itu dikuatirkan jika Mulyani yang terpilih menjadi Gubernur BI, kebijakan BI yang saat ini sudah sangat longgar terhadap investor asing akan terjadi lagi.Β
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kalau Sri Mulyani menggantikan Boediono, sudah pasti kebijakannya tidak akan berbeda jauh. Apalagi mantan konsultan USAID dan Executive Director IMF ini dikelompokan sebagai penganut neoliberal. Tak heran jika kebijakan anggota Komite Reformasi Internal IMF ini selalu dihubungkan dengan agenda Mafia Berkeley, di mana dia dan Boediono dianggap sebagai penerusnya.
"Dengan neoliberalisme, Sri Mulyani sebagai bagian dari Mafia Berkeley dan IMF, membawa ekonomi nasional ke arah kegagalan. Namun presiden masih membela Sri. Itu yang kita sayangkan," kata Yustiani MA, alumnus ITB dan McGill University. (adv/adv)











































