Debat Capres, Megawati Paparkan Program Ekonomi Kerakyatan

Jakarta - Capres Megawati Soekarnoputri akan memaparkan program ekonomi kerakyatannya dalam debat Capres di studio Metro TV, Kamis (25/6) malam ini. Program yang disampaikan itu sejalan dengan tema yang diberikan KPU: Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran. Megawati akan menyajikan program-program konkrit untuk kesejahteraan rakyat,  termasuk di dalamnya penciptaan lapangan kerja.

"Itu bukan sekedar wacana, ada program aksinya," ujar Amran Nasution, Direktur Mega-Prabowo Media Center di Jakarta, Kamis sore (25/6).

Program aksi itu, menurut Amran, betul-betul diperlukan di tengah situasi nasional yang makin memburuk akibat krisis ekonomi global. Dalam situasi yang makin memburuk itu, pihak yang paling dirugikan ialah warga masyarakat kelas bawah. "Sekarang saja orang sudah kesulitan menjangkau sembako, apalagi kalau nanti harga makin tinggi," Amran menambahkan.

Sebagai gambaran, Amran menyebut harga beras yang di masa pemerintahan Megawati ada di kisaran Rp. 2.900 per kg kini telah bertengger di angka Rp 5.660. Harga susu pun melonjak dari Rp. 1.200 menjadi Rp. 3.900 per liter, dan bensin membumbung dari Rp. 1.890 ke Rp. 4.500 per liter. "Kenaikan penghasilan rakyat sulit mengejar melonjaknya harga-harga barang kebutuhan dasar itu," tandas Amran.

Pemerintah SBY memang melanjutkan kebijakan Megawati dengan pelbagai kebijakan populisnya. Namun, langkah-langkah Pemerintahan SBY memerangi kemiskinan itu tidak efektif. Dengan anggaran sebesar Rp. 70 triliun untuk pengentasan kemiskinan  (2008), menurut data resmi, toh masih ada 35 juta penduduk miskin. Padahal, dengan
anggaran "hany" Rp. 18 triliun (2004), Megawati berhasil menekan angka kemiskinan ke angka 36 juta.

Boleh jadi, angka kemiskinan yang diklaim pemerintahan SBY sebanyak 35 juta itu
bukan kenyataan yang sebenarnya. Basis penghitungan kemiskinan dengan pendapatan rata-rata Rp 6.000 per orang per hari tampaknya sudah tidak realistis untuk kondisi saat ini. Terbukti, dari 19,2 juta keluarga yang dinyatakan berhak menerima bantuan raskin (beras untuk keluarga miskin) ternyata di lapangan angkanya membengkak. Kemiskinan yang ada lebih besar dari angka resmi yang tertera.

Klaim keberhasilan menekan pengangguran oleh Pemerintah SBY pun bisa mengundang pertanyaan. Kenyataannya, angkatan kerja yang terserap di dunia kerja ternyata banyak yang masuk ke sector informal – dunia kerja yang selama ini belum cukup memberikan
jaminan kesejahteraan. Pada saat yang sama, angkatan kerja yang masuk ke sector
formal terus menyusut. Ini akibat praktek neoliberalisme di Indonesia yang melumpuhkan banyak usaha manufaktur. Serapan tenaga kerja di sector industri menciut. (adv/adv)