Revrisond Baswir: Dominasi Rambut Hitam Amanat Konstitusi

Jakarta - Pengamat ekonomi kerakyatan UGM, Revrisond Baswir, menilai SBY  kembali tidak hati-hati bertahan dari serangan kompetitornya.  Hal itu diungkapkan Soni mengomentari  kampanye SBY yang menyoal isu kapitalisme. "Kapitalisme tidak mengenal asing atau pribumi," tandas dosen FE UGM  Senin sore (15/6) di Yogyakarta.

SBY ketika berkampanye di GOR Flobamora, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (14/6) dalam orasinya mengatakan tidak mengharapkan ada kapitalisme rambut hitam yang mendominasi perekonomian dalam negeri. SBY secara gamblang menolak dominasi asing sejalan dengan penolakannya terhadap dominasi dalam negeri yang tidak memberi rasa kedailan untuk semua.

Soni menganalisis, melalui pernyataannya SBY mencoba menepis serangan yang datang dari dua pasangan capres-cawapres yang lain. Tapi, pendefinisian yang dibuat SBY keliru. Lanjut Soni, "SBY mengacaukan makna kapitalisme dan kapitalis." Soalnya imbuh asisten Mubayarto itu, pedagang kaki lima juga kapitalis. Padahal, semua pasangan, bahkan yang neolid sekalipun berupaya menarik empati mereka.

Kalau yang dimaksudkan SBY sebagai kapitalisme rambut hitam adalah kelompok pribumi ada persoalan serius yang harus diluruskan. Pertama, SBY tidak serius hanya sekadar bermain wacana. Ia berupaya menciptakan keseimbangan antara isu asing dan pribumi atau nasional. Seba, predikat neolib yang ditujukan kepada SBY-Boediono kan dicap pro intervensi asing, Nah, SBY berusaha mengaburkan isu itu. Kedua, papar Soni, pernyataan SBY jadi aneh karena pribumi belum pernah mendominasi perekonomian kita. Lantas, tanya Soni, kok ada kekuatiran seperti itu?

Konsekuansi paling krusial, kalau SBY menerima kapitalisme, baik asing maupun pribumi, jelas itu tidak memenuhi amanat konstitusi. " Ya bahaya. Kalau SBY terima kapitalisme, ya itu melanggar konstitusi. Soal dominasi pribumi adalah amanat konstitusi," kunci Soni mengingatkan (adv/adv)