Indonesia Terancam Jadi Negara Gagal

Jakarta - Pemilu 2009 harus bisa dijadikan momentum untuk melakukan perubahan mendasar dalam manajemen pengelolaan negara (country management). Hal itu diperlukan untuk mencegah Indonesia semakin terpuruk dan mengarah menjadi negara gagal (failed states).

"Siapa pun presiden yang dipilih rakyat dalam Pemilu 2009 harus berani merombak mindset dan sistem pengelolaan negara secara radikal," tegas Effendi Siradjuddin, Ketua Dewan Pendiri Entrepreneurial State 2020 Institute of Research, saat berdiskusi dengan Tim Gerindra Media Centre (GMC), kemarin.

Effendi mengingatkan, pada 2007 lalu Indonesia sudah termasuk dalam indeks 60 negara gagal versi Majalah Foreign Policy, terbitan Washington AS.

Sementara dalam kategorisasi Robert Rotberg, ahli kebijakan publik, negara gagal adalah satu tahapan untuk menuju tahap berikutnya, yaitu negara runtuh (colapse states). Sedangkan dua tahapan sebelumnya adalah negara kuat (strong states) dan negara lemah (weak states).

Selama dekade lalu, demikian Effendi, setidaknya ada tujuh negara berkategori negara gagal, yaitu: Afghanistan, Angola, Burundi, Republik Demokratik Congo, Liberia, Sierra Leone, dan Sudan. Di antara tujuh negara itu, yang betul-betul hancur menjadi collapsed state adalah Somalia yang kini menjadi sarang perompak di Terusan Suez.

Negara gagal antara lain dicirikan oleh kesulitan negara dalam mencapai target memenuhi kebutuhan penduduk. Ekonomi tidak berjalan normal, kualitas kesehatan buruk, dan sistem pendidikan terabaikan.Selain itu, korupsi marak dan diperparah oleh inflasi yang tinggi.

"Untuk mencegah Indonesia menjadi negara gagal, harus dilakukan perubahan radikal dalam pola pikir, budaya, figur dan program. Tujuannya, mentransformasikan Indonesia menjadi negara entrepreneur yang maju," kata Effendi, yang Kamis pekan ini (5/3) akan meluncurkan buku berjudul Memerangi Sindrom Negara Gagal tersebut. (adv/adv)