Penjualan BUMN Konyol

Jakarta - Anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra, Amran Nasution, meminta pemerintahan SBY-JK bertobat dan menghentikan proses privatisasi terhadap sujumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Saya menyarankan pemerintah bertaubat dan menyetop niatnya yang konyol menjual BUMN," ujar Amran dalam diskusi mingguan yang digelar Gerindra Media Centre (GMC), Rabu (18/2).

Tahun ini, kata mantan wartawan Tempo itu, pemerintah berencana melego 37 BUMN. Di antaranya Krakatau Steel dan BUMN Perkebunan.

Amran mengungkap, pasca reformasi, pemerintah cenderung menerapkan sistem ekonomi kapitalisme laissez faire alias neo-liberal, dan sibuk melego BUMN. Padahal perusahaan-perusahaan yang dijual tersebut masih menguntungkan.

Dalam diskusi yang juga menghadirkan Mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie sebagai nara sumber itu, Amran juga mengingatkan bahwa penjualan BUMN bertentangan dengan UUD 1945.

"Perlu diingat, para bapak bangsa menyusun UUD 1945 bukan secara tiba-tiba. UUD 1945 merupakan hasil dari perenungan dan pemikiran, serta diskusi yang mendalam," kata dia.
(adv/adv)