Pemerintah Tidak Berpihak kepada Petani

Jakarta - Capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai, banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan petani. Akibatnya, sektor pertanian hingga kini terus merana.

Salah satu contohnya, menurut Prabowo, pemerintah membiarkan produk pertanian asing membajiri pasar Indonesia. Padahal, kalau pertanian dikelola dengan baik, Indonesia tidak perlu impor produk pertanian dari luar negeri.

"Saya sudah berbicara dengan sejumlah ahli, dan angka-angkanya jelas. Kalau pertanian dikelola dengan baik, kita tidak usah mengimpor. Masa depan kita di pertanian," katanya saat menyampaikan pidato politik pada HUT ke-1 Partai Gerindra di Balai Sarbini, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dari aspek permodalan, menurut Prabowo, petani Indonesia juga masih menghadapi masalah. Ironisnya, kredit perbankan justru lebih banyak disalurkan ke pengusaha besar.

"Mestinya tidak boleh lagi Bank Mandiri, BRI, atau BNI memberi kredit untuk membangun mall dan apartemen mewah. Saya bukan anti swasta. Tapi harus ada keberpihakan. Itulah namanya affirmative action," ujar Prabowo.

Prabowo juga melihat sektor pertanian dan perkebunan Indonesia hanya bersifat ekstraktif. Produksi kelapa sawit nasional lebih besar dari Malaysia, tapi tetap saja Indonesia tertinggal. "Persoalannya, pemerintah kurang memperhatikan nilai tambah," katanya.

Selama ini, tambahnya, sawit tidak pernah dikelola secara maksimal dan hanya diekspor dalam bentuk CPO. Padahal, selain bisa dijadikan minyak goreng, sawit juga bisa diolah menjadi berbagai macam produk strategis. Demikian pula dengan produk coklat. 'Kita hanya ekspor biji coklat," kata Prabowo.
(adv/adv)