Ketua Umum Aspermigas: Ekonomi Kerakyatan Bukan Ancaman Pengusaha

Jakarta - Kekhawatiran bahwa konsep ekonomi kerakyatan akan mengancam eksistensi pengusaha nasional dibantah keras oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas), Effendi Siradjuddin.  Bagi dia, ekonomi kerakyatan justru akan mendorong sinergi pengusaha besar, menengah dan kecil.

"Saya setuju dan sejalan dengan gagasan ekonomi kerakyatan yang digulirkan Partai Gerindra dan Pak Prabowo Subianto," ujar Effendi Siradjuddin saat dihubungi via telepon, Selasa (12/2). Selama ini, menurutnya, pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan segelintir orang saja.

Sebagai pengusaha, Effendi merasakan dominannya perusahaan asing dalam pengelolaan sektor migas di tanah air.  "Sekitar 80% produksi migas dikuasai perusahaan multinasional, dan 85% belanja di sektor migas yang mencapai Rp 120 triliun per tahun balik ke luar negeri," ungkapnya. Dengan demikian, praktis, keuntungan produksi migas nasional dinikmati asing.

Menurut Effendi, jika ekonomi kerakyatan ditegakkan dalam kerangka melaksanakan pasal 33 UUD 1945, dominasi asing dalam sektor migas dan pertambangan lain tidak mungkin ditolerir. Karena itu, dari dulu ia berharap kepada pemerintah supaya pengusaha nasional diberi kesempatan lebih besar untuk memproduksi migas, jika kontrak perusahaan asing sudah  berakhir.

Pengelolaan migas oleh pengusaha nasional termasuk koperasi, lanjutnya, berdampak besar terhadap ekonomi nasional. "Banyak perusahaan termasuk koperasi yang akan tumbuh di sektor ini sehingga akan membawa manfaat yang besar bagi mereka. Kantong-kantong kemiskinan di lokasi tambang juga bisa teratasi. Jadi ini bukan
ancaman bagi pengusaha," tandas Effendi.

Dalam ekonomi kerakyatan, lanjut Direktur Entrepeneurship State Institute tersebut, negara juga bisa mengatur agar kebijakan ekonomi tidak dimonopoli oleh pengusaha. "Misalnya dengan pengaturan pajak untuk mengembangkan kemandirian sektor kerakyatan sebagaimana cukup sukses diterapkan di Swedia," katanya.

(adv/adv)