Kebanyakan Warga Australia Ragu pada AI. Bagaimana dengan Asia?

Jakarta -

Warga Australia adalah kelompok yang paling skeptis soal kecerdasan buatan (AI) di dunia, bahkan saat teknologi ini mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Namun, di kawasan Asia-Pasifik, banyak orang tetap menggunakan AI, sementara berbagai negara memiliki pendekatan tersendiri dalam mengantisipasi dampaknya.

Belakangan ini, Isabel Oar merasa lega saat menemukan kesalahan tata bahasa dalam sebuah email.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kesalahan tersebut menandakan tulisan yang ia baca disusun oleh manusia, bukan kecerdasan buatan (AI).

"Saya merasa lumayan kesal ketika harus membalas email yang ternyata ditulis oleh AI," ujar guru yang berbasis di Queensland, Australia tersebut.

"Menurut saya, komunikasi seharusnya bersifat manusiawi. Jadi, saya tidak mau menggunakan AI untuk menulis."

Meski sempat menggunakan ChatGPT dari OpenAI untuk keperluan pemrograman dan hal lainnya, Isabel mulai jarang menggunakan AI, sama seperti pengguna lainnya yang ia kenal.

Kini, Isabel kurang memercayai AI, terutama setelah mengetahui teknologi ini bisa memberikan jawaban yang salah.

"Saya tidak lagi bertanya kepada AI. Saya masih menggunakan Google untuk mencari informasi."

Namun, adanya rangkuman di mesin pencari yang diproduksi oleh AI membuat teknologi ini seolah tak terhindarkan.

"Kita dipaksa menerimanya. Teknologi ini ada di mana-mana tanpa diminta," ujarnya.

Selama setahun terakhir, ABC berbicara dengan warga Australia mengenai harapan, keraguan, dan pengalaman mereka seiring dengan kemunculan AI di tempat kerja, rumah, dan dunia pendidikan.

Pandangan masyarakat berubah dengan cepat, dari hati-hati, antusias, hingga khawatir akan perubahan yang ditimbulkan.

Pengalaman Isabel juga tergambarkan dalam tanggapan ratusan orang yang merespons pertanyaan ABC tentang bagaimana AI mengubah hidup mereka.

Berikut adalah pendapat responden lainnya.

"Saya tidak percaya AI; namun, saya menggunakannya setiap hari karena AI membuat saya lebih percaya diri saat menulis."
— Craig, Victoria

"AI secara alami membuat penggunanya ketagihan. Model ini dikembangkan oleh perusahaan yang ingin Anda menggunakannya lebih sering, mirip cara kerja media sosial."
— Harriet, Queensland

"Saya tidak begitu percaya informasi yang disajikan kepada saya dan kini cenderung membandingkan informasinya pada lebih dari satu produk… Meski begitu, saya tetap merasa alat ini sangat berguna dan menggunakannya setiap hari."
— Laura, New South Wales

"Saya lebih percaya AI dibandingkan setahun yang lalu, namun dengan cara pandang yang berbeda. Saya memandangnya sebagai asisten yang sangat cakap, bukan sebagai pengganti manusia dalam hal pengalaman, keahlian, atau pandangan profesional."
— Mike, New South Wales

"Tempat kerja sering menyuruh 'coba tanyakan ke [Microsoft] Copilot' itu membuat frustrasi. Saya bukan ahli di bidang ini … jadi saya mengandalkan AI untuk memberikan jawaban yang akurat, padahal sering kali hasilnya tidak demikian."
— Ellie, Victoria

"Tingkat kepercayaan saya terhadap AI lebih rendah dibandingkan setahun yang lalu… bukan semata-mata karena teknologinya, melainkan karena kurangnya kepedulian terhadap masyarakat dari pemilik perusahaan AI, serta minimnya regulasi pemerintah untuk melindungi masyarakat."
— Darren, Victoria

"Kita perlu melangkah lebih hati-hati… Perkembangan AI bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Ini adalah pilihan."
— Patricia, New South Wales

Warga Australia termasuk yang paling kurang menaruh kepercayaan terhadap AI di dunia, berbeda dengan penduduk di negara-negara tetangganya, menurut studi yang dilakukan oleh University of Melbourne dan perusahaan konsultan KPMG.

[Datawrapper 1]

Tingkat kepercayaan dan penerimaan jauh lebih tinggi di negara berkembang seperti India dan China, di mana AI lebih sering dipandang sebagai jalan menuju kemakmuran, ujar Nicole Gillespie, seorang pakar kepercayaan dalam organisasi sekaligus profesor manajemen di University of Melbourne.

"Di negara-negara berkembang, AI memainkan peran yang lebih kuat dalam mengatasi kesenjangan sumber daya yang nyata. Teknologi ini dapat membantu minimnya keterampilan, informasi, dan jaringan, serta menjembatani hambatan bahasa untuk membuka akses ke pasar global," ungkapnya.

Masyarakat di negara-negara berkembang tetap menyadari risiko AI. Survei tersebut menemukan pengguna AI di India dan China melaporkan pengalaman dampak negatif yang sedikit lebih banyak, sebuah hasil yang mencerminkan tingkat penggunaan teknologi yang lebih tinggi di wilayah tersebut.

[Datawrapper 2]

Bukannya mengkhawatirkan risiko AI dibandingkan orang lain, warga Australia justru jauh lebih kecil kemungkinannya untuk melihat sisi positif dari AI, kata Profesor Gillespie.

Survei lain menunjukkan masyarakat di kawasan tersebut menggunakan AI meskipun mereka tidak selalu memercayainya.

Masyarakat di China, Indonesia, dan Malaysia mencatat tingkat tertinggi dalam ukuran ini, menurut survei daring yang dilakukan oleh perusahaan riset pasar Ipsos.

Di Australia, Selandia Baru, dan Jepang, lebih dari separuh orang mengatakan hal yang sama.

Data dari laporan yang sama juga menunjukkan China, Korea Selatan, dan Indonesia lebih antusias terhadap produk dan layanan AI dibandingkan dengan Australia dan Selandia Baru, yang justru merasa cemas.

"Hal ini menunjukkan kepercayaan tidak mutlak menjadi prasyarat bagi penggunaan," ujar Hamish Munro, Chief Executive Ipsos untuk wilayah Asia-Pasifik.

"Adopsi bisa mendahului kepercayaan; orang-orang bersedia memanfaatkan teknologi tersebut sembari tetap mempertanyakan sejauh mana mereka harus mengandalkannya."

'Tidak bisa dimatikan'

Beberapa responden yang menanggapi formulir ABC menyatakan ingin menghindari AI yang kini semakin banyak disematkan dalam perangkat lunak, atau bahkan berhenti menggunakan program yang tidak menyediakan opsi tersebut.

Emma Gerts, penulis dan pustakawan asal New South Wales, mengatakan ia berhenti menggunakan Microsoft Word dan Google Documents karena tidak yakin layanan tersebut tidak mengambil informasi dari karyanya untuk melatih model AI.

Ia memandang AI sebagai sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat dipercaya, karena kesalahan yang kerap terjadi, sulitnya memverifikasi respons yang dihasilkan, serta motivasi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan AI.

Meskipun ia meyakini teknologi ini bisa berguna untuk aktivitas pemrograman, ia mengatakan teknologi tersebut tidak memberikan manfaat bagi pekerjaannya, termasuk saat menulis surel.

"Setelah menghabiskan waktu menyusun dan memperbaiki prompt, serta mencari kata-kata yang tepat agar sistem memahami maksud saya, saya berpikir, 'Seharusnya saya sudah selesai menulis surel ini sejak tadi'," ujar Emma.

"Saya mematikan fitur AI kalau bisa."

"Namun sayangnya, kebanyakan fitur tersebut tidak bisa dimatikan."

Di Australia Barat, pendidik literasi digital bernama Gabrielle Jolliffe mengatakan tahun ini ia melihat siswanya menjadi kurang terbuka pada teknologi tersebut; sebuah perubahan sikap yang menurutnya karena mereka pernah menerima jawaban yang keliru dari AI.

"Ini adalah kali pertama saya melihat keengganan dan rasa curiga di kalangan siswa untuk menggunakannya," ujarnya.

Gabrielle berharap penyedia layanan AI generatif gratis dapat menyatakan secara jelas sejak awal bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang mereka kumpulkan.

"Sama seperti ketentuan pelabelan pada minuman beralkohol dan kandungan makanan… mereka harus sangat terbuka dan transparan tentang bagaimana data tersebut digunakan."

Sementara itu, Emma berharap peraturan yang mewajibkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna mematikan AI juga akan diberlakukan.

"Menurut saya, mereka tidak seharusnya diperbolehkan memaksakan penggunaan AI dalam sebuah program," ujarnya.

Dukungan untuk menerapkan aturan yang lebih ketat juga tercermin dalam survei University of Melbourne/KPMG, yang menunjukkan sebagian besar warga Australia mendukung regulasi AI.

Mereka juga cenderung tidak beranggapan bahwa langkah-langkah regulasi saat ini memadai, dibandingkan dengan masyarakat di Asia-Pasifik.

Profesor Gillespie dari University of Melbourne mengatakan "kurangnya jaminan kelembagaan yang meyakinkan" menjadi faktor penyebab rendahnya kepercayaan warga Australia terhadap AI.

"Hanya sekitar separuh responden menyatakan keyakinan terhadap pemerintah, perusahaan teknologi raksasa, atau organisasi komersial dalam mengembangkan dan memanfaatkan AI demi kepentingan publik," ujarnya.

Bagaimana Asia mengatur AI

Di Australia dan negara-negara Barat lainnya, peluncuran ChatGPT pada tahun 2022 secara luas dianggap sebagai peristiwa yang memicu diskusi publik secara luas mengenai potensi dampak negatif dan manfaat kecerdasan buatan (AI).

Namun, bagi sebagian besar wilayah Asia, momen tersebut terjadi lebih awal ketika program AlphaGo buatan Google DeepMind mengalahkan grandmaster asal Korea Selatan, Lee Se-Dol, dalam permainan papan strategi Go pada tahun 2016, ujar Jian Xu, seorang profesor madya dan pakar tata kelola AI China di Deakin University.

"Hal ini merupakan tahapan penting dalam perjalanan kesadaran dan tata kelola AI di Asia, jauh sebelum ChatGPT muncul," ujar Dr. Xu.

Sejak saat itu, negara-negara Asia menempuh jalur yang berbeda terkait regulasi AI dan penanganan risikonya.

China telah mengembangkan salah satu kerangka regulasi paling komprehensif di dunia untuk tata kelola AI, kata Dr. Xu.

Alih-alih mengandalkan satu undang-undang AI yang mencakup segalanya, China telah membangun "kerangka regulasi berlapis" yang memadukan undang-undang umum terkait keamanan siber, keamanan data, dan informasi pribadi dengan peraturan khusus AI, ujarnya.

Regulasi di antaranya antara lain "Langkah-Langkah Sementara untuk Pengelolaan Layanan Interaktif AI yang Bersifat Antropomorfik" yang baru-baru ini diterbitkan; aturan ini mulai berlaku pada bulan Juli dan menangani risiko terkait agen AI yang menyimulasikan interaksi serta hubungan emosional layaknya manusia.

Ketentuan lainnya mengharuskan AI untuk menjunjung tinggi "nilai-nilai sosialis" dan tidak menghasilkan konten yang menghasut upaya penggulingan kekuasaan negara.

"Pemerintah berupaya mendorong pengembangan AI sembari memastikan teknologi yang sedang berkembang ini tetap aman, dapat dikendalikan, selaras secara politik, dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang lebih luas," ujar Dr. Xu.

"Hal ini dapat dipandang sebagai 'tata kelola AI dengan karakteristik khas China'."

Di sisi lain, Singapura menerapkan pendekatan "hukum lunak" yang menyeimbangkan aspek keamanan dengan upaya mewujudkan potensi ekonomi AI, menurut Terence Lee, profesor dan pakar tata kelola AI Singapura di University of Nottingham Ningbo, China.

Pemerintah Singapura telah bersiap untuk mengadopsi AI selama lebih dari satu dekade dan ingin komunitas bisnis serta investor memandangnya sebagai tempat yang memungkinkan perusahaan menguji coba ide-ide baru dengan batasan minimal, ungkapnya.

"Alih-alih mengesahkan undang-undang yang bersifat membatasi dan mencakup segalanya… Singapura mengandalkan kerangka kerja sukarela atau pengaturan mandiri, serta berfokus pada pembaruan hukum yang sudah ada (ketimbang menerbitkan undang-undang baru) sembari menyediakan perangkat uji teknis dan pedoman," kata Profesor Lee.

Pertanyaan tentang AI yang belum terjawab

Seorang pejabat Australia menyebut kepercayaan sebagai faktor tunggal yang akan menentukan apakah industri AI di sana akan berkembang pesat atau justru jalan di tempat, sebuah faktor yang lebih berpengaruh dibandingkan cip, modal, ataupun energi.

"Mengapa masyarakat Australia menjadi kelompok yang paling skeptis di dunia terhadap teknologi ini?" ujar Asisten Menteri Teknologi Andrew Charlton dalam sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) AI di Canberra awal tahun ini.

"Masyarakat Australia mengadopsi smartphone, pembayaran nirsentuh, dan layanan perbankan daring lebih cepat dibandingkan hampir siapa pun. Adopsi teknologi sudah mengalir dalam darah kami.

"Masyarakat Australia tidak menolak masa depan. Namun, mereka mengajukan pertanyaan yang wajar: sebenarnya untuk siapa teknologi ini?

"Dan selama kita belum menjawab pertanyaan itu secara meyakinkan, sikap skeptis bukanlah hal yang irasional, melainkan respons yang masuk akal dari orang-orang yang merasa mereka diminta menanggung risiko, sementara pihak lain justru meraup seluruh keuntungannya."

Pemerintah Australia berupaya membangun kepercayaan publik terhadap AI melalui berbagai reformasi yang menangani risiko-risiko terkait teknologi tersebut.

Di antara prioritas utamanya adalah menetapkan aturan hukum mengenai "kewajiban kehati-hatian digital" yang mewajibkan perusahaan AI untuk memastikan produk mereka aman dan secara proaktif menangani potensi dampak buruk, mereformasi undang-undang perlindungan data pribadi, serta menguji keamanan sistem AI mutakhir dengan acuan AI Safety Institute yang baru saja dibentuk.

Juli lalu, Perdana Menteri Anthony Albanese juga mengisyaratkan Australia akan mengubah pendekatannya yang selama ini terfragmentasi dalam mengatur kecerdasan buatan (AI).

Ia mengumumkan pemerintah Australia akan mengoordinasikan perumusan "standar Australia" untuk AI, dan bahwa rancangan undang-undang terkait akan diajukan ke parlemen pada awal tahun depan.

Salah satu standar yang akan diterapkan adalah aturan yang mewajibkan pusat data untuk meminimalkan penggunaan air serta menjamin penyediaan pasokan listrik baru untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi mereka.

Langkah ini merupakan tanggapan atas penolakan yang bermunculan dari masyarakat setempat terhadap keberadaan pusat data, sentimen yang juga tercermin dalam tanggapan publik terhadap seruan diskusi yang baru-baru ini diluncurkan oleh ABC.

Gerard Goggin, profesor dan peneliti dinamika budaya dan sosial teknologi digital di Western Sydney University, mengatakan kesadaran tentang pusat data turut mendorong perubahan dalam cara Australia mengatur kecerdasan buatan (AI).

"Hal itu telah muncul secara jauh lebih nyata… baik dari segi aspek lingkungan maupun aspek perencanaan, serta mungkin juga terkait peluang strategis bagi Australia untuk menampung pusat data," ujarnya.

Profesor Goggin mengatakan perlindungan konsumen, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan hak cipta akan menjadi beberapa aspek legislasi terpenting dalam merespons perkembangan AI di Australia.

Menurutnya, terdapat pula penggunaan AI yang merugikan, seperti aplikasi "nudify", yang dapat mengubah foto orang biasa menjadi gambar telanjang, yang bisa dan seharusnya dilarang.

"Kita tidak perlu ragu untuk melakukannya saat waktunya tiba," ujar Profesor Goggin.

Sementara itu, di Queensland, Isabel tetap melihat manfaat AI dan meyakini teknologi ini berguna bagi guru, terutama dalam mempercepat tugas-tugas administratif yang membosankan dan memakan waktu.

Meski demikian, ia berpendapat ada keuntungan jika penerapan teknologi dilakukan secara lebih bertahap.