Visa Australia Diperketat, Mahasiswa Internasional Dilarang Bawa Keluarga

Mahasiswa internasional kemungkinan besar akan dilarang membawa anggota keluarga ke Australia, dalam perombakan sistem imigrasi yang akan diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, Kamis besok (17/09).

Dalam pidato bertajuk "Mengelola program migrasi: siapa yang datang, siapa yang tinggal, dan siapa yang pergi", Tony akan memaparkan perubahan kebijakan untuk memastikan pemerintah Australia mencapai target penurunan angka migrasi dari 300.000 menjadi 225.000 pada tahun 2028.

Tony sebenarnya berencana mengumumkan kebijakan ini enam minggu lalu, namun secara mendadak terpaksa menunda pidatonya di National Press Club (NPC) karena perbedaan pendapat di antara para menteri.

ABC memperoleh informasi jika rencana yang telah direvisi tersebut sudah disetujui oleh Komite Tinjauan Pengeluaran Kabinet minggu ini, menjelang pidato NPC besok.

Pemerintah Australia berencana menurunkan angka migrasi dengan memangkas jumlah visa sementara, yang jumlahnya telah melonjak hingga tiga juta orang, serta memastikan migran meninggalkan Australia setelah masa berlaku visa mereka habis agar mencegah praktik yang disebut visa hopping atau berganti-ganti jenis visa, serta membatasi mereka untuk bisa mengajukan permohonan visa perlindungan atau protection visa.

Meskipun jumlah mahasiswa internasional diperkirakan tidak akan dikurangi, ABC mendapat informasi mereka akan kehilangan hak untuk membawa keluarga mereka ke Australia akibat pengetatan aturan ini.

Pada tahun keuangan lalu, sebanyak 337.427 permohonan visa pelajar dikabulkan. Sebanyak 45.991 dari total tersebut merupakan pemohon sekunder yang dikategorikan sebagai tanggungan atau anggota keluarga.

Rencana Partai Buruh memiliki sejumlah kemiripan dengan kebijakan migrasi Partai One Nation yang dirilis pekan ini, termasuk pengetatan aturan visa keluarga baik bagi pelajar maupun migran terampil.

Belum jelas apakah pemerintah juga akan menargetkan keluarga dari migran terampil, namun baru-baru ini Tony menggunakan wewenangnya untuk memperlambat proses penerbitan visa bagi migran terampil dan visa keluarga yang diajukan pemohon dari luar negeri.

Menjelang pengumuman besok, Tony menyampaikan dalam sesi tanya jawab parlemen ia ingin menerapkan perombakan yang direncanakan Partai Buruh melalui jalur legislasi, namun akan menempuh cara atau "instrumen" lain jika tidak mendapatkan dukungan parlemen.

"Sejak era pemerintahan Hawke dan Howard, sebagian besar sistem imigrasi sifatnya didorong oleh permintaan, dan kecepatan pemrosesan, bersama dengan penetapan kuota perencanaan, merupakan satu-satunya instrumen yang saat ini kita miliki," ujar Tony dalam sesi tanya jawab parlemen hari ini (16/09).

"Semakin banyak instrumennya, semakin baik kemampuan penargetan dalam sistem," ujarnya.

"Hasil terbaik akan tercapai jika kita berhasil menempuh opsi legislasi. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, masih ada instrumen lain yang dapat digunakan pemerintah, dan saya akan mengumumkannya besok."

Rencana perubahan visa 'bridging'

Untuk mengatasi lonjakan jumlah 'bridging visa', pemerintah juga mempertimbangkan untuk mencabut hak kerja bagi mereka yang permohonan visa perlindungannya telah ditolak oleh Departemen Dalam Negeri Australia.

Rata-rata 1.580 permohonan perlindungan diajukan di Australia setiap bulannya, sebagian besar oleh warga dari China, India, dan Malaysia yang datang dengan visa pelajar atau visa turis.

Sekitar 90 persen dari permohonan tersebut ditolak, namun pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan itu melalui Administrative Review Tribunal (ART) dan Pengadilan Federal, sebuah proses yang kerap memakan waktu hingga delapan tahun.

Selama masa tersebut, pemohon diberikan visa transisi, atau 'bridging visa' yang memberikan izin untuk tinggal dan bekerja di Australia.

Hal ini memicu kekhawatiran pemerintah kalau sebagian orang hanya sekadar "memanfaatkan celah sistem" demi keuntungan pribadi.

Partai Buruh sempat mempertimbangkan untuk mengubah kebijakan yang menguntungkan peserta WHV asal Inggris demi mengurangi daya tarik skema tersebut, sebelum akhirnya Perdana Menteri Australia turun tangan dan menepis langkah apa pun yang berpotensi melanggar Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua negara.

Di tengah tekanan untuk mengurangi jumlah pendatang dari luar negeri, Tony sudah melakukan perubahan besar-besaran pada sistem imigrasi, termasuk menunda atau memperlambat pemrosesan visa WHV pada bulan Juli, serta memprioritaskan kembali pemrosesan visa bagi tenaga kerja terampil.

Perubahan yang tertuang dalam Arahan Menteri Nomor 119 ini berarti setiap pekerja yang mengajukan visa tenaga kerja terampil dari luar negeri kini ditempatkan di urutan paling belakang dalam antrean, sehingga waktu tunggu visa yang sebelumnya hanya hitungan hari kini bisa mencapai lebih dari satu tahun dalam beberapa kasus.