.webp)
Sejumlah penggiat literasi mengatakan pemerintah Indonesia masih belum menempatkan buku dan literasi sebagai prioritas utama.
Maman Suherman, seorang advokat literasi, mengatakan salah satu indikator yang bisa dilihat adalah menurunnya anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas.
Anggaran untuk Perpusnas di tahun ini tercatat Rp 377 miliar, atau turun 37 persen dibandingkan anggaran di awal tahun 2025.
Maman meragukan Indonesia bisa meningkatkan kualitas perpustakaan, jika anggarannya saat ini hanya "tinggal ratusan miliar" rupiah.
"Bagaimana merawat naskah-naskah kuno? Bagaimana meningkatkan kualitas pustakawan di berbagai daerah? Kegiatan-kegiatan literasi itu enggak mungkin dengan anggaran nol," katanya.
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso mengatakan pihaknya terus berupaya agar layanan perpustakaan tetap berjalan, meski menghadapi tantangan anggaran.
"Penyesuaian anggaran pada tahun 2026 tentu menjadi tantangan yang harus kami respons secara bijak dan adaptif," ujarnya kepada ABC Indonesia.
Ia menambahkan bahwa anggaran yang lebih rendah "tidak mengurangi komitmen kami untuk tetap memperkuat layanan publik Perpustakaan Nasional."
"Kami berharap bahwa ada kebijakan yang lebih pro-literasi karena ... [kami] meyakini bahwa dengan penguatan literasi itu pada akhirnya juga bisa meningkatkan produk domestik bruto suatu negara."
Ruang inklusif bagi keberagaman
Saat perpustakaan yang dikelola pemerintah memiliki tantangan untuk meningkatkan layanan karena menurunnya anggaran, sejumlah perpustakaan independen mulai bermunculan.
Seperti yang dilakukan Awi Chin, yang dibesarkan di Sepauk, sebuah desa kecil di Kalimantan Barat dengan akses buku yang terbatas.
Berbekal dengan pengalamannya saat melanjutkan studi S2 di Edinburgh, sebuah kota di Skotlandia yang dijuluki sebagai City of Literature oleh UNESCO, Awi ingin semua orang punya akses untuk membaca buku.
Sekitar delapan bulan lalu ia mendirikan Taksu Book Cafe di kawasan Jakarta Selatan.
"Kami punya sekitar 800 buku … [orang] bisa baca dengan gratis di dalam sini," kata Awi, yang juga mengatakan banyak koleksi bukunya mungkin tidak tersedia di perpustakaan pemerintah, seperti buku bergenre queer atau politik.
Tempat ini juga rutin menggelar pertemuan yang dihadiri beragam komunitas.
"Dari yang sangat kiri sampai sangat kanan, semuanya datang ke sini bersama. Dan menurut saya menyenangkan melihat bagaimana kita bisa mengesampingkan perbedaan," katanya.
Mencegah penghapusan sejarah
Sebuah ruang literasi independen lainnya adalah Margin Library, yang lahir dari tiga orang teman yang resah soal akses literatur di Indonesia.
Sheilla Njoto, salah satu pendirinya, mengatakan mereka ingin menciptakan ruang bagi orang untuk belajar lebih dalam, lewat film, musik, literatur, hingga academia, di tengah gempuran konten sosial media.
"Budaya kita sekarang melatih kita untuk cuma menyentuh permukaan aja. Tapi ada rasa haus yang enggak pernah benar-benar terpenuhi ketika kita hidup seperti itu," kata Sheilla.
"Dan rasa haus itu sebenarnya adalah keinginan untuk mencari sesuatu yang lebih dalam … mendalami passion kita dan memuaskan rasa penasaran kita."
Mereka juga membuat sejumlah program untuk ruang berdiskusi, termasuk 'The Dark Academia Club', yang membahas topik-topik abstrak seperti kapitalisme dan filsafat politik.
Sheila mencontohkan bagaimana mereka mendiskusikan soal anarkisme dengan pendekatan sudut pandang kritis dan edukatif, bukan mengajak orang lain menjadi anarkis.
Menurut Sheilla, minat terhadap ruang untuk belajar dan diskusi terbuka terus bertambah, hingga Margin Library sering mendapat banyak permintaan kolaborasi dari berbagai komunitas.
Menurutnya minat terhadap perpustakaan dan ruang belajar independen juga tidak lepas dari situasi sosial-politik belakangan ini, termasuk perdebatan soal revisi sejarah Indonesia.
"Itu membuat orang mulai berpikir, 'kalau sejarah ini sedang ditulis ulang, apa saja hal yang seharusnya saya ketahui sebelum mungkin dihapus dalam beberapa tahun ke depan?'" kata Sheilla.
Menurutnya, situasi itu memicu kembali minat terhadap buku-buku seperti Madilog karya Tan Malaka hingga buku sejarah tentang 1965 dan 1998.
"Buku-buku yang dulu terasa tersembunyi sekarang jadi dicari lagi karena orang ingin memahami," ujarnya, sambil mencontohkan buku Madialog karya Tan Malaka yang mulai dibaca oleh generasi muda.
Ruang literasi bagi warga tak mampu
Tapi tak semua orang memiliki akses yang sama untuk bisa membaca dan belajar secara independen.
Inilah yang membuat sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bersama kelompok pemuda Oi Tangsel mendirikan sebuah taman bacaan untuk masyarakat yang tinggal di kolong jalan layang Ciputat, sepuluh tahun lalu.
Sudah lebih dari sepuluh tahun, Taman Bacaan Masyarakat Kolong, atau TBM Kolong, dibuka untuk warga setiap hari dengan menawarkan berbagai jenis genre buku serta menggelar kegiatan mingguan untuk mendorong budaya membaca bagi warga sekitar.
Ketua TBM Kolong Ciputat, Muhammad Refi Syahputra, mengatakan keberadaan perpustakaan ini membuat perubahan sejak pertama kali didirikan, salah satunya karena memberikan program-program pengajaran kepada anak-anak yang tinggal di kolong jalan layang.
"Kita dapat laporan dari ibu-bu, mereka bilang 'kak makasih ya sudah ajarin anak kami buat baca, menulis, dan menghitung."
Namun Refi mengatakan dukungan terhadap program tersebut semakin terbatas.
TBM Kolong tidak memiliki dana kas tetap dan sebagian besar dijalankan secara sukarela dan sangat bergantung pada relawan.
"Banyak orang-orang di pinggir jalan atau pengamen mulai tidur di tempat kita … meninggalkan kardus [dan] pakaian bekas," katanya.
Persoalan itu sudah disampaikan kepada pemerintah setempat, namun hingga kini belum ada tindak lanjut, tambah Refi.
Kesempatan untuk berkolaborasi
Sejumlah pengelola ruang literasi independen mengatakan kepada ABC Indonesia jika mereka pun memiliki sejumlah keterbatasan sumber daya.
Menurut mereka butuh dukungan yang lebih luas jika program literasi ingin lebih menjangkau masyarakat lebih luas.
"Sebagai pengelola independen, ada batas kemampuan kami. Kami juga harus bertahan secara finansial," kata Sheilla dari Margin Library.
Awi dari Taksu Book Cafe juga menyampaikan kekhawatiran yang serupa.
"Saya berharap bisa membangun perpustakaan di banyak tempat, tapi saya cuma satu orang."
Perpusnas menyambut baik kemunculan perpustakaan independen, taman bacaan masyarakat, dan komunitas baca sebagai sebuah "fenomena positif".
Sebagai penggiat dan pengamat gerakan literasi di Indonesia, Maman mengatakan taman bacaan dan perpustakaan di Indonesia perlu dianggap sebagai sebuah "mitra strategis".
"Penggiat literasi ini tidak digaji, tapi karena kerelaan mereka. Tapi bukan berarti di biarkan berjalan sendiri," ujarnya.
"Kami melihatnya sebagai mitra strategis dalam memperkuat budaya baca dan memperluas akses literasi di Indonesia," kata Maman.
Ia menilai ada peluang kolaborasi antara pemerintah dan komunitas literasi independen.
"Saya enggak pernah menganggap anak muda [di Indonesia] enggak suka baca. Kepedulian mereka tinggi, minat baca mereka tinggi," katanya.
"Bisa enggak [pemerintah] menjadi bagian dari mereka? Bukan sebagai guru yang mengajar, bukan orang yang sok tahu … tapi menjadi teman … yang mendukung mereka."
