Dunia Hari Ini: Reaksi PBB dan Dunia Soal Rencana Trump Terkait Gaza

Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Laporan utama yang kami hadirkan dari Gaza.

Peringatan PBB tentang Gaza

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan agar tidak ada upaya pembersihan etnis di Gaza, menanggapi usulan Presiden Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza.

Presiden Trump juga mengatakan Amerika Serikat akan mengambil alih kawasam tersebut.

"Kita tidak boleh memperburuk masalah ketika mencari solusi," ujar Antonio.

"Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis."

Pemakzulan wakil presiden Filipina

Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dimakzulkan oleh anggota parlemen setelah pemungutan suara di DPR.

Ini membuka jalan bagi persidangan Senat yang dapat membuatnya dicopot dari jabatannya.

Pemungutan suara digelar kemarin menyusul tuduhan kalau Duterte menyalahgunakan jutaan dolar dana publik, selain juga tuduhan merencanakan pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos.

Dalam rapat pleno majelis rendah Kongres, Sekretaris Jenderal DPR Reginald Velasco mengatakan sedikitnya 215 anggota parlemen menandatangani petisi untuk memakzulkan Duterte.

Raja dan Ratu Swedia mengunjungi lokasi penembakan

Raja Swedia Carl XVI Gustaf dan Ratu Silvia meletakkan bunga di kampus sekolah yang menjadi lokasi penembakan massal terburuk di negaranya.

Sebanyak 11 orang tewas ketika seorang pria bersenjata menembak di Kampus Risbergska, di Orebro, Swedia bagian tengah, pada hari Selasa.

Enam orang lainnya terluka akibat penembakan, dengan lima di antaranya masih dalam kondisi kritis.

Polisi tidak menemukan bukti kalau tersangka, seorang pengangguran berusia 35 tahun, memiliki "motif ideologis".

"Saya pikir seluruh Swedia ikut merasakan peristiwa traumatis ini," ujar sang raja.

DeepSeek dilarang di perangkat Pemerintah Australia

Pemerintah China mengecam Australia karena melarang aplikasi chatbot kecerdasan buatan China DeepSeek pada perangkat pemerintah.

Pemerintah Australia memilih untuk melarang aplikasi untuk menghindari risiko keamanan nasional.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri China mengatakan tindakan tersebut digambarkan sebagai "politisasi masalah ekonomi, perdagangan, dan teknologi", yang ditentang Beijing.

China juga membantah keras kalau aplikasi tersebut digunakan untuk mengumpulkan data.

"Pemerintah China tidak pernah mengharuskan perusahaan atau individu untuk mengumpulkan atau menyimpan data secara ilegal," bunyi pernyataan tersebut,