Australia Mungkin Ambil Tindakan terhadap Iran atas Tuduhan Pelanggaran HAM

ADVERTISEMENT

Australia Mungkin Ambil Tindakan terhadap Iran atas Tuduhan Pelanggaran HAM

ABC Australia - detikNews
Kamis, 22 Des 2022 15:05 WIB
Pemerintah Australia pimpinan PM Anthony Albanese telah didesak untuk mengambil tindakan keras terhadap Pemerintah Iran dalam penanganan aksi demonstrasi.
Canberra -

Australia mungkin mengambil tindakan lebih tegas terhadap Iran atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang disebutkan "mengerikan".

Penyelidikan oleh Parlemen Australia menyebutkan pemerintah federal juga dapat mengambil tindakan terhadap diplomat serta membatalkan visa pejabat Iran yang terkait dengan eksekusi pengunjuk rasa Iran baru-baru ini.

Tapi untuk saat ini, Pemerintahan PM Albanese tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran, menjaga kedutaan besarnya di Teheran agar tetap terbuka dan mendorong kesepakatan nuklir.

Rabu kemarin, penyelidikan parlemen di Canberra menghadirkan pejabat-pejabat Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), Departemen Dalam Negeri dan Kepolisian Federal Australia (AFP).

Mereka dipanggil untuk menanggapi kritik jika Pemerintah Australia tidak cukup berbuat untuk mengatasi menanggapi rezim Iran dalam menindak keras aksi demonstrasi di Iran, termasuk eksekusi mati Mohsen Shekari dan Majidreza Rahnavard yang baru berusia 23 tahun pada bulan ini.

Lebih dari 500 warga sipil, termasuk 69 anak-anak telah tewas dan sekitar 18.500 ditangkap sejak demonstrasi anti-pemerintah dimulai bulan September lalu.

Aksi-aksi ini dipandang sebagai tantangan paling serius bagi Republik Islam sejak Revolusi 1979, dipicu oleh kematian tahanan perempuan Mahsa Amini berusia 22 tahun pada 16 September.

Marc Innes-Brown dari DFAT mengatakan meskipun rezim Iran terus melakukan tindakan kekerasan dan tercela, serta situasi yang sangat mengganggu, namun Australia akan terus mempertahankan hubungan diplomatiknya.

Pemerintah Australia, katanya, dapat menargetkan staf diplomatik Iran di Australia jika terbukti berperan dalam eksekusi mati para pengunjuk rasa.

"Saya tidak ingin membahas langkah-langkah kebijakan apa yang mungkin atau tidak kami pertimbangkan," kata Innes-Brown.

"Melalui kontak diplomatik kami telah mencoba mencegah Pemerintah Iran melakukan eksekusi tersebut," tambahnya.

Warga Australia-Iran menjadi sasaran

Penyelidikan juga menerima laporan adanya pengawasan dan pelecehan terhadap warga Australia-Iran yang berbicara menentang Pemerintah Iran.

Mark McIntyre, Komando Penanggulangan Terorisme dan Investigasi Khusus AFP, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan mitra dari negara lain untuk mengidentifikasi ancaman seperti ini.

Dia mengatakan ada sejumlah investigasi dan operasi yang saat ini diadakan AFP terkait serangkaian tuduhan yang melibatkan pelaku asing atau aktor negara.

Ia menyebut laporan dari masyarakat ke Hotline Keamanan Nasional telah diselidiki, tapi tidak semua kasus memerlukan penyelidikan kriminal.

"Kami sangat menyadari risiko dan ancaman yang ada, khususnya seputar media sosial, jejak digital, dan kemampuan aktor negara untuk memantau," katanya.

"Hal itu mungkin saja atau mungkin bukan merupakan campur tangan asing," ucapnya.

Pejabat Departemen Dalam Negeri David Chick mengatakan secara umum spionase dan campur tangan asing adalah ancaman keamanan nasional nomor satu di Australia.

"Pelaporan tindakan mencurigakan yang berkaitan dengan campur tangan asing kami tanggapi dengan sangat serius," katanya.

Ditanya apakah Depdagri mengetahui adanya pejabat Republik Islam dan/atau keluarga mereka di Australia, ia mengatakan jika ada masalah terkait individu yang mengakibatkan pelanggaran visa mereka, atau memicu pembatalan visa, maka pihaknya akan mengambil tindakan.

Didesak mengambil tindakan lebih tegas

Sebelumnya para diaspora Iran, termasuk kelompok aktivis "Perempuan, Kehidupan, Kebebasan Australia" mendesak PM Albanese untuk mengambil tindakan lebih tegas dengan melanjutkan pemberlakuan sanksi terhadap Iran dan Pasukan Pengawal Revolusi Islam.

Pengacara HAM Geoffrey Robertson dalam penyelidikan parlemen mengatakan meskipun sanksi yang dijatuhkan sejauh ini tidak mengubah cara rezim berperilaku, namun penting bagi Australia untuk terus menggunakannya.

Menurutnya, sanksi sangat berdampak jika Australia juga mengajak negara lain yang tak mendukung tindakan terhadap Iran dan Rusia.

Masukan lainnya adalah desakan agar pemerintah Australia membekukan aset para pemimpin rezim dan afiliasinya, serta memberlakukan larangan perjalanan terhadap individu yang terkait dengan rezim Iran.

Seruan lainnya termasuk mengusir Dubes Iran, bersama dengan mereka yang terkait erat dengan rezim pemerintah Iran, dan secara resmi mengakui Republik Islam Iran sebagai negara teroris, dan IRGC sebagai organisasi teroris.

Mereka juga ingin pemerintah Australia menerapkan langkah-langkah untuk menghindari uang rakyat Australia digunakan untuk "mendukung kebrutalan Republik Iran dan rezimnya".

Tapi Innes-Brown menambahkan, jalur komunikasi diplomatik dengan Iran tetap penting untuk dibuka sehingga dapat membuktikan orang-orang yang mendapat masalah dengan bantuan konsuler.

"Intinya adalah kita menilai kepentingan nasional untuk mempertahankan kedutaan di sana dan dapat berhubungan dengan Pemerintah Iran," kata Innes-Brown.

"Suka atau tidak suka, mereka [Pemerintah Iran] berpengaruh, termasuk di kawasan, dan mereka melanggar atau berpengaruh pada kepentingan kita," ucap pejabat DFAT ini.

"Jika kita tidak berbicara dengan Pemerintah Iran tentang perilaku mereka, tidak akan ada yang berubah."

Pejabat Iran dipanggil delapan kali sejak September

Menurut Innes-Brown, DFAT telah memanggil 'Charge d'Affaires' dari pihak Iran selama delapan kali sejak aksi-aksi protes dimulai pada bulan September.

Pertemuan-pertemuan semakin meningkat sejak dua pengunjuk rasa berusia 23 tahun, Mohsen Shekari dan Majidreza Rahnavard, dieksekusi mati.

Ada juga seruan lain agar Amerika Serikat dan sekutunya menghentikan pembicaraan tentang perjanjian nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Tapi Innes-Brown mengatakan ada diskusi yang sedang berlangsung dengan Iran tentang menghidupkan kembali JCPOA.

Dugaan pelanggaran hak asasi manusia baru-baru ini oleh rezim Iran tidak mengubah posisi Australia.

"Kami berharap bisa mencapai kesepakatan dalam konteks itu, yang akan menahan program nuklir Iran," katanya.

Innes-Brown juga menolak pendapat beberapa senator yang terlibat dalam penyelidikan bahwa Menteri Luar Negeri Penny Wong tidak berbuat cukup untuk mendukung rakyat Iran.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News yang selengkapnya dapat dibaca di sini.

(nvc/nvc)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT