Trump Mencalonkan Diri Lagi sebagai Presiden, Ini yang Ia Rencanakan

ADVERTISEMENT

Trump Mencalonkan Diri Lagi sebagai Presiden, Ini yang Ia Rencanakan

ABC Australia - detikNews
Rabu, 16 Nov 2022 14:57 WIB
Donald Trump ingin menjadi presiden AS pertama sejak Grover Cleveland yang menjalani dua masa jabatan secara tidak berturut-turut. (Reuters: Carlos Barria)
Jakarta -

Setelah menjabat sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat, Donald Trump telah mengonfirmasi apa yang telah lama diduga oleh banyak orang: dia juga ingin menjadi presiden yang ke-47.

Pada minggu-minggu terakhir menjelang pemilihan paruh waktu 2022, mantan presiden itu memberi para pendukungnya sejumlah petunjuk tentang rencananya untuk dua tahun ke depan.

"'Saya mungkin harus melakukannya lagi," katanya kepada para pendukungnya di Texas.

"[Saya akan] sangat, sangat, sangat mungkin melakukannya lagi," dia mengisyaratkan di Iowa.

"Saya benar-benar ingin melakukannya," katanya di Pennsylvania.

Dia mengatakan kepada pendukung di Ohio untuk menantikan "pengumuman yang sangat penting."

Kemudian pada tanggal 15 November waktu setempat, dikelilingi oleh ratusan pendukung di kediamannya, Mar-A-Lago, di Palm Beach, Florida, datanglah berita itu.

"Untuk membuat Amerika kembali hebat dan jaya, malam ini saya mengumumkan pencalonan saya sebagai presiden Amerika Serikat," katanya.

"Ini bukan kampanye saya, ini akan menjadi kampanye kita, bersama-sama."

"Karena satu-satunya kekuatan yang cukup kuat untuk mengalahkan korupsi besar-besaran yang kita hadapi adalah Anda, rakyat Amerika."

Trump ingin menjadi orang kedua dalam sejarah AS yang memenangkan dua masa jabatan non-berturut-turut di Gedung Putih, setelah Grover Cleveland (presiden ke-22 dan ke-24).

Jika berhasil, dia akan kembali ke Oval Office pada tahun 2025 sebagai pria yang berbeda dari politisi pemula seperti lima tahun lalu.

Pada tahun 2016, tawarannya untuk menjadi presiden sempat dipertanyakan oleh beberapa komentator yang melihatnya sebagai aksi publisitas, namun akhirnya mengantarkan Trump ke jabatan tertinggi di negeri itu.

Saat itu ia memasuki Gedung Putih dengan tim transisi yang dikumpulkan dengan tergesa-gesa dan ribuan lowongan kosong untuk diisi.

Tetapi tidak kali ini.

Dia memiliki jutaan dolar dalam dana kampanye yang siap dibelanjakan dan jaringan loyalis yang berpikiran sama siap membantunya.

Dan, untuk pertama kalinya, dia memiliki agenda kebijakan yang jelas yang akan mengubah Amerika Serikat secara dramatis.

Rencana besar untuk menghidupkan kembali 'Jadwal F'

Trump menguraikan agendanya untuk masa jabatan kedua dalam pidatonya di America First Policy Institute pada akhir Juli.

Dia mengingat kembali teori konspirasi "deep state" selama masa kepresidenannya, tentang komplotan rahasia, elitis, yang bekerja untuk melemahkan pemerintah AS.

"Untuk mengeringkan rawa dan membasmi deep state, kita perlu lebih mudah memecat birokrat nakal yang dengan sengaja merusak demokrasi, atau setidaknya hanya ingin mempertahankan pekerjaan mereka," kata Trump.

"Kongres harus meloloskan reformasi bersejarah, memberdayakan presiden untuk memastikan bahwa setiap birokrat yang korup, tidak kompeten atau tidak diperlukan untuk pekerjaan bisa diberi tahu ... 'Anda dipecat. Keluar, Anda dipecat.'"

Sebulan sebelum pemilihan 2020, dia menandatangani penetapan kategori baru untuk pegawai federal yang menghapus perlindungan dan secara efektif menyebabkan posisi tersebut lebih mudah untuk diberhentikan.

Perintah tersebut akan menugaskan kembali ribuan pegawai negeri ke apa yang disebut sebagai status Jadwal F, yang membuka jalan bagi pemerintah untuk membersihkan layanan publik sesuka hati.

Itu tidak terjadi, setelah Joe Biden membalikkan keputusan itu segera setelah dia menjabat.

Tetapi Trump telah mengisyaratkan bahwa menerapkan kembali Jadwal F dapat dilakukan jika dia kembali ke Oval Office.

Sebuah laporan menyebutkan, lingkaran dekat Trump sedang mengerjakan rencana yang lebih jauh dari target konservatif biasa, seperti Badan Perlindungan Lingkungan dan Internal Revenue Service.

Kali ini, mereka dapat mengincar sebanyak 50.000 staf dari seluruh penjuru, termasuk Departemen Kehakiman, FBI, Departemen Luar Negeri, dan Pentagon.

Trump bahkan melangkah lebih jauh dengan menyarankan penghapusan Departemen Pendidikan sepenuhnya.

Dalam pidato utama di Konferensi Aksi Politik Konservatif pada bulan Agustus, mantan presiden itu mengecam dewan sekolah setempat.

"Di seluruh negeri, kita perlu menerapkan larangan keras untuk mengajarkan materi rasial, seksual, dan politik yang tidak pantas kepada anak sekolah Amerika dalam bentuk apa pun," katanya.

"Dan jika birokrat federal akan mendorong radikalisme ini, kita harus menghapuskan Departemen Pendidikan."

Perubahan besar-besaran terhadap undang-undang pemilu dan kebebasan sipil

Selama bertahun-tahun, Trump telah menyerukan perubahan menyeluruh pada undang-undang pemilu untuk menghilangkan apa yang disebutnya "penipuan pemilih" yang membuatnya kehilangan suara populer pada 2016 dan pemilu pada 2020 - klaim yang telah berulang kali dibantah.

Ia mengusulkan untuk mewajibkan ID pemilih universal, serta menghapus pemungutan suara secara langsung dan membatasi surat suara yang masuk.

Trump juga membayangkan undang-undang yang akan memberinya kekuatan total untuk membungkam protes.

Saat ini, gubernur negara bagian menjadi pengambil keputusan untuk mengirim atau tidak mengirim Garda Nasional jika terjadi kekerasan dalam demonstrasi.

Dia mengatakan dia tidak akan lagi bersedia untuk "menunggu persetujuan dari beberapa gubernur yang menganggap secara politis tidak benar untuk memanggil Garda Nasional."

Peta pertarungan Partai Republik

Sekarang setelah Trump secara resmi masuk ke arena pemilihan, beberapa komite aksi politik (PAC) siap membantu.

Dia mengendalikan empat PAC dengan lebih dari $121 juta yang dimilikinya, menurut mantan ahli strategi Partai Republik Karl Rove.

Karena undang-undang dana kampanye AS melarang dia untuk langsung mentransfer uang tunai ini ke kampanyenya, PAC dapat mendukung pencalonannya secara mandiri.

Mantan wakil presidennya Mike Pence, mantan menteri luar negeri Mike Pompeo, dan Gubernur DeSantis dilaporkan sedang mempertimbangkan ikut pencalonan 2024.

Dan jajak pendapat menunjukkan pemilih Republik dengan senang hati akan mengeksplorasi pilihan mereka.

Trump masih mempertahankan dukungan 53 persen dari Partai Republik, menurut jajak pendapat New York Times/Siena College yang dilakukan bulan lalu.

Tapi DeSantis berada di belakang Trump di antara kelompok usia 30-44, dan unggul di antara pemilih dengan gelar sarjana.

Jika dia menang, dia akan berusaha melakukan apa yang dilakukan oleh Joe Biden pada Trump: menggesernya dari kursi presiden satu masa jabatan.

Presiden Biden, yang masih belum mengonfirmasi rencananya untuk tahun 2024, telah lama menyatakan bahwa dia kembali ke politik pada usia 78 tahun khusus untuk menyingkirkan Trump dari kehidupan Amerika.

Versi lengkap artikel ini dalam bahasa Inggris dapat dibaca di sini, diproduksi oleh Hellena Souisa.

(ita/ita)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT