Australia Ambil Tindakan Agar Direktur Tak Pakai Nama Palsu, Seperti Mickey Mouse

ADVERTISEMENT

Australia Ambil Tindakan Agar Direktur Tak Pakai Nama Palsu, Seperti Mickey Mouse

ABC Australia - detikNews
Jumat, 04 Nov 2022 16:26 WIB
Industri konstruksi di Australia banyak diwarnai bisnis yang bangkrut kemudian menjelma dengan bisnis baru dengan nama berbeda. (ABC News: Chris Davies)
Jakarta -

Lebih dari sejuta orang yang saat ini berstatus sebagai direktur di Australia akan terancam tak bisa menjalankan bisnis mereka serta denda sebesar $13.000.

Sebelum akhir bulan November ini,semua orang yang memiliki posisi sebagai direktur dan menjalankan bisnis wajib memiliki Nomor Identitas Direktur (DIN),sesuai dengan UU Perusahaan.

Ini berlaku bagi jabatan direktur mulai dari perusahaan besar, UMKM, bahkan yayasan amal serta lembaga non-profit.

Dari data yang didapat oleh ABC, sekitar 50 persen dari 2,5 juta orang yang menduduki jabatan "direktur" di Australia belum memiliki nomor identitas tersebut.

Andrew Barndern adalah seorang likuidator, seseorang yang menangani perusahaan yang akan bangkrut.

Dia sadar betul pentingnya ada sistem nomor identitas untuk direktur tersebut.

Karena saat ini siapa saja di Australia bisa menjadi direktur tanpa keharusan mereka menunjukkan identitas asli sebenarnya.

Andrew pernah menemui sebuah perusahaan yang akan bangkrut dan disebutkan direkturnya adalah seorang bintang sepak bola terkenal dunia, padahal bukan sama sekali.

"Saya pernah mendengar nama direktur ditulis Mickey Mouse atau tokoh kartun lainnya," katanya.

Juga ada contoh di mana nama direkturnya adalah nama palsu atau seseorang yang tidak punya hubungan dengan bisnis sama sekali.

Ia menemukan juga perusahaan yang mencantumkan nama anggota keluarga jauh, atau nama 'backpacker', bahkan nama gelandangan sebagai direktur.

Ini membuat masalah bagi mereka yang namanya disalahgunakan ketika perusahaannya dinyatakan bangkrut, karena merekalah yang dianggap melakukan pelanggaran hukum.

Masalah ini juga membuat para likuidator di Australia, seperti Andrew Barnden dan perusahaannya Rodgers Reidy, kesulitan untuk menelusuri apa yang terjadi dengan perusahaan yang gulung tikar.

"Nama direktur yang palsu membuat perusahaan dan bisnis dilikuidasi karena punya utang besar, kemudian muncul perusahaan baru yang bisa mengalihkan aset [asli]," katanya.

Menurut Kantor Pajak Australia (ATO)munculnya perusahaan baru menggantikan perusahaan lama yang bangkrut menimbulkan kerugian antara AU$2,9 miliar sampai AU$5,1 miliar setiap tahunnya.

"Diperkirakan 5 sampai 10 persen perusahaan yang kami tangani memiliki direktur palsu yang kemudian menyalahgunakan aset atau melanggar hukum," kata Andrew.

Yang kemudian terjadi, ATO tidak mendapatkan pajak yang seharusnya dibayar.

Sementara karyawan, pemasok dan pelanggan menderita kerugian karena bisnis menghilang atau berubah menjadi nama baru tanpa bisa diminta pertanggungjawaban.

Bisa dilacak keberadaannya

Pemilik bisnis pemasangan pipa di rumah-rumah, Michael McGeary, adalah salah satu dari 2,5 juta orang di Australia yang harus mendaftar dan mendapatkan nomor identitas direktur.

Dia mendukung langkah terbaru ini karena dari pengalamannya selama ini, yang melihat masalah-masalah yang muncul akibat perusahaan dan bisnis yang bangkrut.

Michael memperkirakan bisnisnya mengalami kerugian sekitar AU$350 ribu dalam 40 tahun terakhir, karena bisnis yang berhenti beroperasi sebelum mereka membayar kewajibannya.

Dalam beberapa kasus, bisnis bangkrut tersebut kemudian menjelma lagi menjadi bisnis baru.

Bidang konstruksi adalah salah satu industri yang paling banyak dikaitkan dengan nama direktur palsu dan pergantian nama dengan cepat setelah bangkrut.

Kantor Pajak Australia (ATO) mengatakan sistem nomor identifikasi direktur nantinya akan bisa melacak siapa direktur sebenarnya dari sebuah bisnis, dan apakah dia memang orang sebenarnya.

Skema ini dijalankan oleh lembaga bernama Australian Business Registry Services (ABRS) sebuah unit di bawah naungan ATO.

"Sampai sekarang tidak ada sistem untuk mengecek keberadaan direktur sebuah bisnis sesuai dengan yang terdaftar," kata Karen Foat dari ABRS.

Sistem DIN semula diberlakukan bagi para direktur baru bisnis.

Karen mengatakan bukti awal menunjukkan sistem ini bermanfaat untuk mengatasi masalah adanya direktur palsu atau perusahaan yang berganti nama cepat setelah bangkrut.

"Ini membantu kami untuk mengatasi masalah di mana seseorang tiba-tiba diangkat menjadi direktur, tapi sebenarnya sebenarnya tidak tahu kalau dia diangkat," kata Karen.

Andrew sepakat kalau DNI akan bisa digunakan mencari mereka yang bertindak melawan hukum.

"Ini hal yang bagus untuk dilakukan," katanya.

"Ini akan membuat lebih susah untuk menyalahgunakan sistem yang ada."

Namun menurut Andrew, yang sekarang terjadi adalah banyak yang belum mengetahui batas waktu untuk mendapatkan nomor identitas, yakni tanggal 30 November mendatang.

Menurut ATO sejauh ini sudah 1,14 juta DIN yang diterbitkan dan diperkirakan keseluruhan di Australia ada 2,5 juta orang yang memiliki jabatan direktur dalam bisnis.

ATO mengatakan mereka yang belum mendaftar pada tanggal 30 November akan dikenai denda sampai AU$13 ribu, atau lebih dari Rp130 juta.

"Kemungkinan denda akan dikenakan, namun kami akan mempertimbangkannya secara saksama sebagai upaya mendorong mereka yang sudah mendaftar," kata ATO.

Mereka yang secara sengaja tidak mau mendaftar bisa dikenai denda sampai AU$1 juta.

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dariABC News

Simak juga 'Senangnya Turis Australia Kunjungi Indonesia dengan Kapal Pesiar':

[Gambas:Video 20detik]



(ita/ita)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT