ADVERTISEMENT

Akankah Pemerintahan Baru di Australia Bantu Pengungsi di Indonesia?

ABC Australia - detikNews
Selasa, 30 Agu 2022 16:59 WIB
Kampanye aksi untuk Afghanistan mendesak pemerintah Australia memberikan visa tambahan segera bagi pengungsi dari Afghanistan. (Foto: AP, Tatan Syuflana)
Canberra -

Hassan Ratig sudah enam tahun tinggal di Jakarta. Pria asal Afghanistan ini tiba di Indonesia bulan Desember 2016, meninggalkan istri dan lima orang anaknya di Pakistan.

Ia adalah satu dari belasan ribu orang pengungsi yang sekarang hidupnya terkatung-katung di Indonesia, karena Indonesia bukanlah negara tujuan akhir mereka.

"Saya datang ke Indonesia tidak sekedar untuk bisa pergi ke Australia tapi untuk bisa menetap di negara di mana anak-anak saya bisa hidup dengan aman," ujarnya kepada ABC Indonesia.

Menurut catatan lembaga Refugee Council of Australia,setidaknya ada13.700 pengungsi yang saat ini terdampar di Indonesia.

Lebih dari setengahnya, sekitar 7.600 orang,adalah pengungsi dari Afghanistan, yang sebagian besar adalah etnis Hazara seperti Hassan.

Sementara pengungsi lainnya berasal dari negara-negara konflik lainnya, seperti Somalia, Irak, Myanmar, Sudan, Sri Lanka, Palestina, dan sebagainya.

Indonesia tidak pernah menandatangani konvensi PBB mengenai pengungsi, sehingga mereka tidak bisa dimukimkan di Indonesia.

Akibatnya, pengungsi tidak dianggap sebagai warga negara asing yang menetap di Indonesia sehingga tidak diizinkan untuk bekerja dan mendapatkan akses layanan umum, seperti kesehatan dan perlindungan lainnya.

Tapi bagi Hassan, kembali ke Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban juga bukan jadi pilihan.

Mehran Yer Mer, pengungsi Afghanistan lainnya, sudah berada di Indonesia sejak 2017.

Menurutnya, kondisi kehidupan pengungsi di Indonesia tidak layak dan memburuk dari tahun ke tahun sehingga ia mendesak lembaga internasional untuk membantu para pengungsi.

Bahkan ia mengatakan pernah mengalami tindak kekerasan ketika dia ikut dalam unjuk rasa saat memperjuangkan haknya untuk diperhatikan.

Awal tahun 2022, Amnesty International Indonesia mengatakan berdasarkan catatan perkumpulan pengungsi Afghanistan ada17 pengungsi di Indonesia yang bunuh diri "karena ketidakpastian berkepanjangan yang mereka alami."

"Sesuatu harus terjadi. Dunia bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di Afghanistan. Lembaga seperti UNHCR atau lembaga lain ada untuk membantu para pengungsi," kata Mehran.

"Oleh karena itu UNHCR harus meminta dan memaksa negara-negara yang sudah menandatangani Konvensi PBB mengenai pengungsi untuk menerima pengungsi," tambahnya.

Tapi menurutnya sekarang banyak juga pengungsi yang sekarang menjadi kesal dengan Australia karena terus menunggu dan berharap bisa pergi ke negara lain.

"Mereka ingin keluar dari Indonesia, untuk ditempatkan di Selandia Baru, di Kanada, di Amerika Serikat."

Kebijakan yang dikritik

Di tahun 2014, menteri imigrasi Australia saat itu Scott Morrison, kini mantan perdana menteri Australia,mengatakan para pencari suaka yang terdaftar dalam program UNCHR di Indonesia setelah 1 Juli 2014, tidak akan dipertimbangkan lagi untuk mendapat visa di Australia lewat program kemanusiaan.

Ini menyusul keputusan pemerintah Australia di bawah pimpinan perdana menteri Tony Abbott untuk mengembalikan perahu yang membawa orang masuk ke Australia lewat jalur laut.

Kebijakan tersebut mendapat banyak kecaman dan dianggap kontroversial oleh sejumlah lembaga internasional, meski saat itu Pemerintah Australia mengatakan kebijakan diambil untuk melindungi para pengungsi yang melakukan perjalanan berbahaya lewat laut.

Zabi Mazoori adalah pengungsi Afghanistan yang tiba di Australia tahun 2001 lewat jalan laut dan sekarang bermukim di Melbourne.

Ia dan sejumlah aktivis lainnya mendesak Pemerintah Australia untuk menerima lebih banyak pengungsi yang sekarang berada di Indonesia, karena sebagian dari mereka sudah ditetapkan statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR.

"Mereka sudah menunggu di sana [Indonesia] bertahun-tahun, ada yang lebih dari 10 tahun," kata Zabi.

"Banyak di antara mereka yang memiliki keluarga dekat yang masih berada di Afghanistan di mana situasi semakin memburuk selama setahun terakhir."

Desakan untuk pemerintahan baru

Pertengahan Agustus kemarin, saat menandai setahun kembalinya Taliban menguasai Afghanistan, para aktivis pengungsi di Australia mendesak agar Pemerintah Australia memberikan 20 ribu visa kemanusiaan darurat untuk pengungsi dari Afghanistan.

Para aktivis berharap pemerintahan baru Australia pimpinan PM Anthony Albanese dari Partai Buruh yang menang pemilu tahun ini, akan menimbang ulang kebijakan pengungsi yang dibuat Partai Liberal di tahun 2014 lalu.

Arif Hussein adalah seorang pengacara hak asasi manusia di Australia yang sering membantu para pengungsi di Australia dan mengikuti perkembangan situasi terkait Afghanistan.

Menurutnya sejak memerintah dari bulan Mei lalu, PM Albanese belum menunjukkan tindakan baru berkenaan dengan pengungsi asal Afghanistan.

"Sejak memerintah tidak banyak yang terjadi, kita belum melihat adanya tindakan nyata dari pemerintah," kata Arif.

"Saya sangat berharap mereka akan melakukannya, kalau pemerintah Australia ingin menunjukkan bagaimana mereka dilihat di luar negeri."

"Kalau mereka ingin menunjukkan peduli dengan Asia Tenggara, mereka akan melakukan lebih banyak lagi untuk membantu meringankan pengungsi yang sekarang masih berada di Indonesia."

Dalam pernyataan kepada ABC Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Australia mengatakan saat ini ada beberapa program bagi pengungsi yang disediakan Australia.

"Ada 10.000 tempat untuk warga negara Afghanistan telah dialokasikan untuk tahun 2021-22 dan 2024-25, selanjutnya, tambahan 16.500 tempat untuk warga negara Afghanistan akan diberikan selama empat tahun ke depan di luar Program Kemanusiaan tahunan sebanyak 4.125 per tahun."

Ini menjadikan jumlah total tempat yang tersedia untuk warga negara Afghanistan menjadi 31.500 selama empat tahun program berikutnya, yang terdiri dari 26.500 visa di bawah Program Kemanusiaan dan 5.000 visa dari Program Migrasi.

Kementerian Dalam Negeri Australia juga mengatakan Pemerintah Australia sedang mempertimbangkan opsi untuk memberlakukan komitmen pemilu mengenai visa perlindungan sementara, termasuk memberikan visa tinggal permanen kepada pemegang visa perlindungan sementara.

"Tetapi belum ada keputusan yang dibuat saat ini," kata Hassan di Indonesia.

Hassan mengatakan sebagian besar pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia kini telah mengubur angan-angan bisa memilih negara tujuan mereka.

"Kebanyakan mereka tidak lagi berpikir mengenai negara mana. Kami hanya ingin keluar dari situasi yang kami hadapi saat ini, di mana kami hidup dengan keterbatasan hak-hak dasar sebagai manusia," katanya.

(nvc/nvc)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT