Australia Abaikan Peringatan Kesepakatan Militer China, Politisi Kepulauan Solomon 'Sangat Kecewa'

ABC Australia - detikNews
Senin, 28 Mar 2022 16:33 WIB
Kepulauan Solomon mempertahankan rencana untuk memperluas hubungan keamanan dengan China. (Noel Celis)
Jakarta -

Pemimpin Oposisi Kepulauan Solomon mengklaim dia telah memperingatkan para pejabat Australia tahun lalu bahwa China sedang merundingkan pakta militer yang dapat mengizinkan pangkalan didirikan di negara Pasifik yang berlokasi strategis itu.

Berita tentang rancangan perjanjian tersebut menimbulkan kekhawatiran yang terus bertambah, dengan seorang analis memperingatkan bahwa China juga bisa melakukan hal serupa di Papua Nugini.

Dalam sebuah wawancara dengan ABC, Matthew Wale, yang memimpin Partai Demokrat, mengatakan dia pernah memperingatkan para pejabat Australia pada awal Agustus tahun lalu bahwa China kemungkinan akan mencoba hadir secara militer di Kepulauan Solomon.

"Saya telah memberi tahu Komisaris Tinggi dan pejabat Australia bahwa ini akan segera terjadi, bahkan sejak tahun lalu. Semua indikasinya sudah ada dan Pemerintah Australia tidak melakukan apa-apa, jadi saya sangat kecewa pada Pemerintah Australia," katanya.

Matthew adalah seorang politikus di Kepulauan Solomon dan pemimpin Partai Demokrat Kepulauan Solomon.

Pada bulan November, Australia mengerahkan pasukan dan polisi ke Honiara untuk membantu mengatasi kerusuhan anti-pemerintah, tetapi pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) khawatir China juga memberikan bantuan.

Matthew menyarankan agar Australia bergerak untuk memperkuat perjanjian keamanan bilateral dengan Kepulauan Solomon agar membantu menghentikan pakta keamanan China.

"Kami telah mendapat manfaat dari perjanjian dengan Australia, dan apa yang tidak dapat disebutkan dalam perjanjian mungkin itu harus didiskusikan dengan Australia dan Selandia Baru daripada membuat perjanjian yang sama sekali baru dengan China."

Seorang juru bicara Pemerintah Australia mengatakan kepada ABC "pejabat Australia secara rutin terlibat dengan para pemangku kepentingan di Kepulauan Solomon mengenai isu-isu yang menarik bagi Australia dan kawasan kami".

"Kami terus terlibat secara terbuka dan transparan di semua tingkatan dengan Pemerintah Kepulauan Solomon dalam pengaturan keamanannya," tambah juru bicara itu.

Anggota parlemen dari Partai Liberal, Warren Entsch, yang daerah pemilihannya, Leichhardt di Queensland utara terletak sekitar 2.000 kilometer dari Kepulauan Solomon, tetap optimis bahwa perjanjian China tidak akan ditandatangani.

"Ada banyak hal yang terjadi di sana sehingga kami terus bekerja sama dengan mereka, ini muncul tiba-tiba," katanya.

"Saya sering melihat pengumuman China, tetapi pada akhirnya saya belum melihat apa pun yang membuahkan hasil."

China 'bisa segera memiliki pijakan' di Papua Nugini

Seorang analis pertahanan terkemuka juga memperingatkan jika China kemungkinan akan mendorong kehadiran militer di Papua Nugini di saat mereka tengah menyelesaikan pakta keamanan yang kontroversial dengan Kepulauan Solomon.

Pada tahun 2020, kekhawatiran muncul di Australia ketika Papua Nugini menandatangani nota kesepahaman dengan sebuah perusahaan China untuk membangun "kawasan industri perikanan multi-fungsi yang komprehensif" senilai AU$200 juta di Pulau Daru.

Mantan perwira intelijen Angkatan Darat dan Profesor Universitas New South Wales, Clinton Fernandes, mengatakan China mengalami banyak kemajuan di Papua Nugini seperti halnya di Kepulauan Solomon.

"Agenda berikutnya adalah kehadiran China di wilayah Pulau Daru di lepas pantai Papua Nugini dan tidak lama lagi sebuah partai pro-China akan memenangkan pemilihan nasional di Papua Nugini," katanya.

Profesor Fernandes mengatakan faktor yang sama berperan di Papua Nugini seperti di Kepulauan Solomon, di mana bantuan asing Australia dipandang tidak efektif dalam melawan China.

"Kami juga ikut campur dalam politik mereka, ketika Kepulauan Solomon ingin membangun kabel internet bawah laut antara mereka dan Sydney, kami bersikeras perusahaan mana yang akan mendapatkan kontrak itu," katanya.

"Perdana Menteri Kepulauan Solomon saat ini tidak melupakan episode itu dan dinamika yang sama sedang terjadi di Papua Nugini, ketika sebagian besar anggaran bantuan sebenarnya dikembalikan untuk gaji konsultan asing".

Artikel ini diproduksi oleh Hellena Souisa dari artikel ABC News.

(ita/ita)