Pemerintah Australia: Kredibilitas Facebook Sebagai Sumber Berita Makin Diragukan

ABC Australia - detikNews
Kamis, 18 Feb 2021 18:24 WIB
Jakarta -

Raksasa media sosial Facebook telah menutup unggahan dari akun-akun media dan lainnya di Australia terhitung sejak hari Kamis (18/02/2021).

Para pengguna Facebook tak bisa lagi mendapatkan unggahan konten berita dan informasi di linimasa atau 'newsfeed' mereka.

Langkah ini disesalkan oleh Menteri Komunikasi Australia, Paul Fletcher yang menuding kredibilitas Facebook sebagai sumber untuk mencari berita akan semakin dipertanyakan.

"Facebook harus berpikir hati-hati soal apa artinya ini bagi reputasi dan posisi mereka," ujar Paul kepada ABC.

"Saat sudah ada pertanyaan soal kredibilitas informasi di Facebook, maka semakin jelas ini harus dipikirkan."

Ia menyebutkan dengan tidak adanya lagi unggahan berita dari perusahaan media dan lainnya di Facebook Australia, maka kekosongan ini akan diisi oleh informasi yang tidak diverifikasi dan tidak dicek kebenarannya.

Langkah Facebook ini dilakukan di tengah upaya Pemerintah Australia meloloskan Undang-Undang yang akan mewajibkan Facebook untuk membayar perusahaan media bila ada unggahan berita di linimasa penggunanya.

Profile image of Paul Fletcher with Josh Frydenberg in the background.

Menteri Komunikasi Paul Fletcher dan Menteri Perbendaharaan Negara Josh Frydenberg menyesalkan langkah Facebook menutup akses berita ke akun FB media pemberitaan. (Supplied: Treasurer's Office)

Undang-undang yang dibuat Pemerintah Australia tampaknya akan lolos di Senat pekan depan.

Pemimpin Oposisi dari Partai Buruh Anthony Albanese menyatakan pemerintah perlu menjelaskan strateginya dalam menangani permasalahan ini.

"Kita harus memastikan adanya aturan yang melindungi kesehatan rakyat, memastikan mereka bisa mengakses informasi yang diperlukan dan kapan mereka memerlukannya," ujarnya.

Juru bicara Partai Hijau, yang juga beroposisi dengan Pemerintahan saat ini, menyebut pihak Facebook harus bersikap dewasa.

"Facebook hari ini membuktikan diri terlalu besar, sehingga semakin perlu untuk diregulasi," kata Sarah Hanson-Young.

Undang-undang media yang dibuat pemerintah bertujuan untuk memastikan agar perusahaan media pemberitaan mendapatkan bayaran bila konten-konten mereka muncul di mesin pencari internet serta di platform jejaring media sosial.

Perusahaan media utama di Australia seperti Seven West Media, Nine, dan News Corp dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan mesin pencari internet Google pekan ini.

Sejauh ini lembaga penyiaran publik ABC yang juga akan tercakup dalam Undang-undang baru tersebut, namun belum mengumumkan kesepakatan baik dengan Google maupun Facebook.

Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari laporannya dalam bahasa Inggris dan berbagai sumber

(ita/ita)