Warga Uighur di Australia Lega Setelah Amerika Tuding China Lakukan Genosida

ABC Australia - detikNews
Kamis, 21 Jan 2021 13:38 WIB
Jakarta -

Warga Uyghur di Australia menyambut gembira dan menyatakan lega setelah Pemerintah Amerika Serikat merilis pernyataan resmi yang menuduh China telah melakukan genosida terhadap umat Islam dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.

  • Genosida didefenisikan sebagai tindakan sengaja untuk menghancurkan suatu kelompok etnis atau agama
  • Pemerintah AS secara resmi menuding China melakukan genosida setelah melihat "dokumentasi menyeluruh kebijakan China sendiri"
  • Kelompok HAM menuding China melakukan sterilisasi paksa yterhadap warga Uyghur

Seorang warga keturunan Uyghur yang tinggal di Sydney, Fatimah Abdulghafur, mengatakan kepada ABC pengumuman AS sebuah "kemenangan besar bagi umat manusia", bukan hanya untuk warga Uyghur.

"Artinya di dunia ini, jika seseorang termasuk negara adidaya, terlepas dari apa yang mereka lakukan, meskipun sangat jahat dan sangat kriminal, mereka harus bertanggung jawab," katanya.

Fatimah mencurigai ayahnya telah ditahan di kamp pendidikan ulang di wilayah otonom Xinjiang pada tahun 2017.

Pemerintah China belakangan mengonfirmasi bahwa ayah Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 2018, dengan menyebut penyebab kematiannya disebabkan oleh pneumonia parah dan tuberkulosis.

"Ini hal yang amat sangat pribadi bagi saya," katanya.

"Secara pribadi, saya melihat pembunuh ayah saya akan dibawa ke pengadilan cepat atau lambat. Sama seperti pelaku Holocaust," ujar Fatimah

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebelumnya berakhirnya pemerintahan Presiden Trump menyebut Beijing sedang "menghancurkan" kelompok etnis dengan melakukan "genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan".

Dalam siaran persnya, Proyek Hak Asasi Manusia Uyghur (UHRP) mengatakan ketegasan AS untuk menyebut situasi itu sebagai genosida "memiliki implikasi substansial bagi hubungan bilateral di masa depan antara China dan negara lain".

"Implikasinya sangat besar. Tak terbayangkan untuk melanjutkan hubungan normal dengan negara yang melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Direktur UHRP Omer Kanat.

Di Inggris, upaya parlemen untuk mengharuskan pemerintah mempertimbangkan izin perdagangan dengan negara yang melakukan genosida, tidak lolos dalam voting.

Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News.

(ita/ita)