Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyampaikan permintaan maaf atas kegagalan pihak berwenang dalam menjaga keamanan masyarakat terkait aksi terorisme di Christchurch tahun 2019 lalu.
Sebuah penyelidikan nasional yang disebut 'Royal Commission' telah mengajukan serangkaian aturan baru guna mencegah kemungkinan serangan serupa di masa depan.
Di bulan Maret 2019, pria Australia bernama Brenton Tarrant menembak jemaah di dua masjid di Christchurch, sehingga menewaskan 51 orang dan mencederai 40 orang lainnya.
Penyelidikan tersebut mengusulkan dibuatnya sebuah aturan baru untuk menangkap pihak yang merencanakan atau mempersiapkan serangan terorisme, serta memperkuat aturan hukum mengenai 'hate speech' atau ujaran kebencian.
PM Jacinda Ardern mengatakan di dalam aturan tersebut akan ada akuntabilitas, di mana pihak yang berbuat akan dimintai pertanggungjawaban.
Ia juga mengatakan penerapan usulan ini akan menjadi 'pembayaran hutang' terhadap mereka yang meninggal karena serangan.
"Tentang bagaimana serangan terjadi dan apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk mencegahnya, penyidik tidak menemukan adanya kesalahan pada pekerjaan badan pemerintah yang berkapasitas mendeteksi perencanaan dan persiapan sang pelaku teror," kata PM Ardern.
"Tetapi mereka menemukan banyak pelajaran yang bisa diambil dan beberapa bagian penting yang harus diubah."
Gamal Fouda, imam di masjid Al Noor Christchurch, mengatakan dia telah melaporkan orang-orang yang mencurigakan berkeliaran di sekitar masjid dan kecewa dengan tanggapan polisi.
PM Ardern mengatakan semua warga di Selandia Baru harus merasa aman.
"Warga Muslim Selandia Baru harus merasa aman," kata Ardern.
"Siapa pun yang menyebut Selandia Baru sebagai rumah, terlepas dari ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksualnya harus merasa aman."
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dan lihat artikelnya dalam bahasa Inggris di sini.
Ikuti berita seputar pandemi Australia dan lainnya di ABC Indonesia.
(ita/ita)
