Malaysia Menghadapi Krisis Politik di Tengah Pandemi COVID-19

ABC Australia - detikNews
Selasa, 06 Okt 2020 14:17 WIB
Jakarta -

Krisis politik kembali terjadi di Malaysia di saat negeri itu juga menghadapi peningkatan kasus baru COVID-19, dengan salah seorang yang positif adalah Menteri Agama Zulkifli Al-Bakri.

  • Kabinet Malaysia menjalani isolasi setelah Menteri Agama positif COVID-19
  • Pengangkatan Anwar Ibrahim sebagai PM memerlukan restu Sultan, yang sakit disaat Anwar mengatakan memiliki mayoritas
  • Pemerintahan PM Muhyiddin mungkin akan mengumumkan pemilu baru di tahun 2020

Hari Senin (5/10), negara tersebut mencatat 432 kasus baru, dengan tiga di antaranya berasal dari luar negeri.

Menteri Urusan Agama Malaysia Zulkifli Mohamad Al-Bakri mengumumkan dirinya positif mengidap COVID-19.

Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan sebagian besar anggota kabinetnya sedang melakukan karantina mandiri selama 14 hari sebagai tindakan berjaga-jaga setelah sebelumnya mengadakan kontak dekat dengan Zulkifli.

"Saya akan tetap bekerja dari rumah dan menggunakan pertemuan video untuk rapat-rapat yang harus saya lakukan," kata PM Muhyiddin dalam sebuah pernyataan.

Semua ini terjadi di tengah memanasnya situasi politik di sana.

Tokoh yang sudah lama menjadi oposisi di Malaysia, Anwar Ibrahim, akhir September lalu mengatakan telah memegang dukungan mayoritas parlemen sehingga bisa menggantikan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri.

Malaysia's opposition leader Anwar Ibrahim smiles and gestures as he leaves a press conference.

AP: Anwar Ibrahim sekarang mengatakan memiliki mayoritas di parlemen sehingga harus diangkat menjadi Perdana Menteri menggantikan Muhyiddin Yasin.

Namun, pemilihan lokal di Sabah kelihatannya telah menyebabkan peningkatan kasus virus corona.

Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia, Noor Hisham Abdullah, memperingatkan "awal dari gelombang penularan baru".

"Untuk melandaikan kurva, semua kembali kepada kita. Kita sudah pernah berhasil sebelumnya, dan kita bisa melakukannya lagi," katanya.

Dengan hasil pemilihan di Sabah, yang dimenangkan oleh koalisi pemerintahan saat ini, Pemerintah nasional dapat mengumumkan pemilihan cepat di tahun 2020.

Namun, usulan seperti itu ditentang kemungkinannya oleh Mahathir Mohamad.

"Saya yakin kalau pemilihan umum dilakukan sekarang, banyak orang yang akan terpapar COVID-19, banyak yang akan meninggal," katanya seperti dikutip kantor berita Malaysia Bernama.

"Pertanyaannya adalah apakah kita mengedepankan prioritas politik, atau nyawa manusia."

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari artikel ABC dalam bahasa Inggris di sini.

Ikuti berita seputar pandemi COVID-19 Australia di ABC Indonesia.

(ita/ita)