Setelah bekerja selama dua bulan di sebuah usaha pertanian di Queensland, Elin cuma bisa mendapatkan penghasilan sebesar $70, atau sekitar Rp 700 ribu.
Ia tak sendiri. Setiap tahun, puluhan ribu anak muda jadi 'backpacker' disalurkan ke sektor pertanian Australia. Banyak di antaranya yang menjadi tenaga kerja murah dan sebagian dilecehkan secara seksual.
Mereka datang melalui program 'Work and Holiday Visa' (WHV) dan di bawah pengawasan Pemerintah Australia.
Selama ini Pemerintah Australia selalu menjanjikan untuk mengambil tindakan tegas terhadap eksploitasi sistematis yang dialami backpacker dari berbagai negara.
Tapi, kisah kelam sebagian dari mereka serta data yang diperoleh ABC News menunjukkan hal sebaliknya.
MUNGKIN kita heran bagaimana bisa seseorang bekerja selama dua bulan hanya mendapatkan $70 seperti yang dialami Elin, bukan nama sebenarnya.
Bila pekerja di Australia umumnya dibayar menurut hitungan per jam, para backpacker yang bekerja di sektor pertanian biasanya dibayar menurut seberapa banyak yang mereka bisa produksi.
Misalnya, seberapa banyak buah atau sayuran yang bisa mereka petik atau seberapa banyak bibit yang bisa mereka tanam dalam sehari.
Selama bekerja di sebuah perkebunan stroberi, Elin mengaku tak selalu diberitahu berapa upah yang dikenakan.
Menurut perhitungannya sendiri, Elin menyebut terkadang dia hanya $2,5 atau sekitar Rp 25.000 per jam.
Tapi Elin bertahan demi memenuhi syarat bekerja selama 88 hari di sektor pertanian. Syarat ini ditetapkan oleh Pemerintah Federal bagi para peserta WHV yang ingin mendapatkan visa tahun kedua berada di Australia.
Syarat pekerjaan tersebut harus dilakukan di pedesaan atau wilayah regional Australia dan termasuk industri primer seperti pertanian.
"Kami harus bertahan meski sadar berada dalam situasi buruk dan dibayar rendah," kata Elin.
Ia mengaku mendapat pekerjaan itu setelah disalurkan oleh seorang subkontraktor dari perusahaan penyalur tenaga kerja.
Penyalur kerja kemudian mengatur supaya Elin tinggal di kontrakan dengan harga $125 atau lebih dari Rp 1,25 juta per minggu, tapi hanya memberinya 16 hari kerja dengan beberapa hari di antaranya hanya bekerja tiga jam.
"Pada titik tertentu, kami diminta mencari pekerja-pekerja dari negara Asia saja. Bila berhasil mendapatkan seorang pekerja dari Asia, kami akan dibayar $100," jelas Elin.
Ia sendiri mengaku menolak tawaran ini dengan alasan hal itu rasis dan konyol. Tapi sebagian 'backpacker' tetap melakukannya melalui grup Facebook.
Supplied
Elin mengaku selama menjalani cobaan berat, si penyalur tenaga kerja berusaha memanfaatkannya secara seksual.
Bahkan sampai pada tahap dimana Elin akan "bergantung" padanya.
Jika Elin mau tinggal bersama di rumah orang itu, dan merahasiakannya, maka dia akan dibayar $500 seminggu.
"Tawaran yang dia berikan, jika saya setuju, membuat dia bisa melakukan apa saja pada saya," kata Elin.
ABC tidak bisa menghubungi pria tersebut, tapi pemilik perusahaan penyalur tenaga kerja membantah tuduhan Elin dan mengatakan perusahaannya telah diaudit secara teratur.
Pihak perusahaan mengatakan pekerja tercepat yang disalurkan bisa menanam 1.000 bibit stroberi per jam. Menurut mereka bayaran kecil yang diterima Elin menunjukkan bahwa Elin "hanya menanam 60 bibit stroberi per jam".
Pemilik perusahaan penyalur tenaga kerja menambahkan perusahaannya tidak menyediakan akomodasi, serta tidak pernah menjalin "hubungan pribadi dengan pekerja".
Elin bersikukuh dengan ceritanya dan telah membuat dua laporan anonim ke Fair Work Ombudsman (FWO), lembaga yang mengawasi kondisi di tempat kerja.
"Saya berharap lembaga ini bisa menghentikan perbuatan mereka yang mengeksploitasi orang seperti ini," katanya.
Namun FWO menyatakan pihaknya tidak bisa memberikan komentar kasus individual.
DATA dari FWO sendiri menunjukkan seperti apa kemampuan lembaga ini dalam menghentikan eksploitasi.
Dokumen yang diperoleh ABC menyebutkan FWO menyelesaikan 1.647 pengaduan resmi dari para pekerja migran pada tahun lalu.
Sekitar sepertiga di antaranya melibatkan pemegang Visa 417, yaitu jenis visa untuk para 'backpacker'.
Ada dua hasil penanganan FWO, yakni dinasehati dan berdamai, serta ditindak secara hukum.
Dokumen FWO menunjukkan 1.412 sengketa formal, atau 86 persen, diselesaikan dengan jalur dinasehati dan berdamai.
Hanya 14 persen kasus yang ditangani dengan penegakan hukum.
Menurut FWO, penegakan hukum diterapkan untuk 3 persen kasus, dan 11 persen sisanya diselesaikan melalui tindakan lain untuk "memastikan ada penegakan kepatuhan".
Ketika ditanya mengapa lebih mengutamakan jalan damai, juru bicara FWO mengatakan mereka ingin menyelesaikan suatu kasus sebelum menjadi kasus hukum.
"Pendekatan ini membantu menjaga hubungan kerja produktif dan kooperatif serta memungkinkan ganti rugi lebih cepat dibayar," kata juru bicara FWO.
Mantan ketua Komisi Persaingan dan Konsumen Australia, Allan Fels, menilai data kasus FWO memperkuat dugaannya jika lembaga pengawas ini terlalu mengutamakan pemberian nasehat dan jalan damai ketimbang penegakan hukum.
"Fair Work Ombudsman, apapun alasannya, belum berbuat banyak dalam menegakkan hukum di sektor ini," ujarnya.
Allan Fels mengetuai Satgas Pekerja Migran yang dibentuk oleh Pemerintah Federal antara tahun 2016 dan 2018.
Saat itu, ia menemukan kinerja FWO sangat rendah.
"Mereka berusaha meningkatkan kinerja beberapa kali. Saya melihatnya belum memadai bila mengingat skala permasalahannya," katanya.
Ia memperkirakan ratusan ribu pekerja yang dibayar rendah selama ini.
"Begitu memalukan di sebuah negara kaya seperti Australia hal ini masih terjadi," ujarnya.
SURAT elektronik (email) internal FWO terkait dengan permintaan data dari ABC menunjukkan keengganan lembaga ini memenuhi pemintaan tersebut.
Salah satu surat menyebutkan: "Narasi kita soal masalah pekerja migran saat ini adalah prioritas FWO, kita tawarkan bantuan yang sesuai dan fokus mendorong pekerja migran agar mau menghubungi kita untuk bantuan dan mencoba menghilangkan hambatan yang menyebabkan mereka enggan menghubungi kita. Data dan informasi pendukung dalam tanggapan (terhadap surat ABC) tidak menunjukkan hal-hal ini."
"Saya memahami kekhawatiran Anda dan berpikir kita perlu berusaha lagi memastikan informasi yang dirilis lebih konsisten dengan narasi seputar pekerja migran," bunyi email lainnya.
"Saya menjanjikan untuk memberikan info kepada jurnalis ABC pada hari Jumat, jadi biar kita hapus dokumen itu dan hanya memberikan data terbatas serta penjelasan yang tidak kontroversial, tentunya akan lebih baik daripada tidak menjawab," kata salah satu email.
Juru bicara FWO menyatakan kunjungan ke perkebunan yang dalam laporan 2018 soal adanya pelanggaran, kini telah menunjukkan adanya perbaikan.
"Sementara penyelidikan terus dilakukan, para pengawas (FWO) mencatat adanya peningkatan dalam jumlah perjanjian kerja borongan yang ditandatangani para pekerja, serta peningkatan dalam pencatatan, terutama pada perusahaan-perusahaan besar," katanya.
Program Visa Liburan Kerja (WHV) selama ini dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri Australia.
Depdagri yang menilai apakah syarat kerja di sektor pertanian yang dilakukan 'backpacker' memenuhi kriteria untuk mendapatkan perpanjangan visa.
Pada tahun 2015, Pemerintahan PM Tony Abbott memutuskan jika para 'backpacker' yang mengajukan perpanjangan visa tahun kedua, harus memberikan bukti remunerasi, biasanya dalam bentuk slip gaji.
Upaya ABC selama tujuh bulan untuk mendapatkan informasi tentang apa yang dideteksi oleh pemeriksaan Depdagri tidak berhasil.
Depdagri hanya menyatakan pihaknya tidak memiliki dokumen yang merangkum data tentang skala pembayaran yang kurang. Mereka, katanya, melihat setiap permohonan sebagai kasus tersendiri.
Namun ABC dapat mengungkapkan bahwa Depdagri bisa menolak untuk memberikan visa kepada 'backpacker' yang kerja di sektor pertanian selama 88 hari dan dibayar rendah oleh bos mereka.
"Persyaratan ini mulai berlaku pada 2015 untuk mencegah pekerja WHV menerima pekerjaan dengan kondisi eksploitatif demi memenuhi syarat untuk visa berikutnya," kata seorang juru bicara.
Alison Rahill dari Satgas Anti Perbudakan Keuskupan Agung Katolik Sydney menilai Depdagri justru meletakkan tanggung jawab pada korban.
"Sangat tidak adil bila pekerja dibayar lebih rendah dari upah minimum kemudian mereka juga tak mendapatkan perpanjangan visa gara-gara mereka menerima pembayaran rendah tersebut," katanya.
Namun Alison mengaku lebih prihatin dengan pelanggaran lain yang tak tercermin dalam slip gaji, yaitu pelecehan seksual.
RAENA sedang dalam perjalanan ke peternakan domba di pedalaman Australia Selatan, ketika petani yang datang menjemputnya mulai menggerayangi pahanya. Si petani menggoda, Raena adalah tipe cewek backpacker yang dia sukai.
"Pelecehan seksual dari petani ini dimulai sejak hari pertama saya tiba di sana," katanya.
Raena menyebut petani itu langsung "menembaknya" di hari pertama, mengajaknya jalan ke pantai, bukannya bekerja.
"Saya langsung menolak tapi dia jadi marah-marah, katanya karena dia membayar saya, saya dibayar untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Apakah itu ke pantai bersamanya, jalan-jalan naik mobil, atau membersihkan kotoran anjing," katanya.
Ketika tiba di pantai, katanya, petani itu tampak kesal karena Raena mengenakan pakaian renang dan bukannya bikini.
Selama kerja di sana, Raena mengaku diperhadapkan pada perilaku si petani yang tidak pantas.
"Petani itu memujiku di depan istrinya, mengatakan betapa seksinya betisku, betapa dia ingin saya mengemudikan traktor supaya bisa melihat payudaraku bergoyang-goyang," katanya.
"Dia selalu mengambil foto, ketika saya membungkuk atau melakukan sesuatu. Saya tanya mengapa dan dia jawab hanya buat menunjukkan kepada Pemerintah bahwa saya bekerja," ujar Raena.
Ketika ada seorang backpacker baru dari Jerman datang untuk kerja di sana, komentar seksis si petani kepada Raena berubah menjadi kebencian.
"Si petani memuji cewek Jerman itu, lalu menoleh ke saya, katanya wajahku jelek seraya ketawa," katanya.
"Dia meneriakiku bangsat, tidak berguna, orang Kanada idiot, bodoh, dan budak," tambahnya.
Dalam salah satu kejadian yang dipicu oleh kerusakan traktor, petani itu menyuruh Raena menggali lubang dengan tangannya. Panjang, lebar dan dalamnya sekitar 1,5 meter.
"Saya butuh lima hari untuk menggali lubang itu. Cukup dalam," katanya.
"Dia hanya berkata, timbun lagi. Saya tanya untuk apa saya menggali ini, mengapa harus dengan tangan."
"Dia ketawa dan berkata karena traktornya rusak."
Backpacker lain, Jenna, yang juga bekerja di sana mengaku petani itu membuatnya merasa tak nyaman.
"Dia selalu mendekati kita dan langsung menyentuh begitu saja," ujarnya.
"Sulit untuk membicarakannya ketika kita dalam kondisi terdampar di suatu tempat."
Petani itu tidak mau diwawancarai oleh ABC, tapi dia membantah tuduhan kedua wanita ini. Dia juga mengaku mengecam segala bentuk eksploitasi terhadap 'backpacker'.
DI SEBUAH peternakan di pedalaman Victoria, 'backpacker' lain, Tracey, juga mengalami insiden soal pakaian saat bekerja.
Tracey mengaku kaget begitu melihat para pekerja perempuan di gudang pengepakan mengenakan pakaian sangat minim.
"Cewek-cewek itu mengenakan bikini, meski sebenarnya berada di ruangan berpendingin," katanya.
Tracey yakin dia tidak dipanggil lagi untuk bekerja keesokan harinya karena menolak bekerja dalam kondisi "tidak manusiawi" dengan mengenakan pakaian terbuka.
"Saya pikir aneh karena hari pertama itu saya bekerja keras. Saya penasaran dan bertanya kepada koordinator asrama, mengapa saya tidak boleh kembali ke sana," katanya.
"Dia berkata, cukup saya dan dia yang tahu, tapi katanya ini gara-gara saya tidak menggoda si petani dan tidak berpenampilan seksi.'"
Ketika dia keluar dari asrama tersebut, koordinator pekerja menyampaikan sesuatu yang begitu mengena bagi Tracey.
"Kamu harus meninggalkan martabat dan kehormatan ketika datang ke sini. Moral, harga diri, pijakan. Semuanya. Tinggalkan semuanya. Tidak ada yang namanya hak asasi manusia di sini. Tidak ada kompensasi atau kesejahteraan pekerja atau upah minimum. Tidak ada," begitu kata-kata yang kemudian dicatat Tracey.
Pemilik asrama tersebut tidak berhasil dihubungi oleh ABC.
SELAMA bertahun-tahun, serikat buruh dan pihak lainnya telah menyerukan agar program Visa Liburan Kerja (WHV) dihentikan saja karena sifatnya yang eksploitatif.
Peneliti masalah pekerja migran Profesor Stephen Howes misalnya mengatakan, pemerintah tidak memiliki kendali atas program WHV: siapa yang menyewa 'backpacker' dan bagaimana kondisi tempat mereka bekerja.
"Satu-satunya solusi nyata yaitu menghilangkan insentif bagi para backpacker untuk bekerja di sektor pertanian," kata Profesor Howes.
Namun yang terjadi, pemerintah malah mengajukan perpanjangan visa backpacker untuk tahun ketiga.
Prof Howes mengatakan skema WHV yang telah ada sejak tahun 1975, telah menyimpang dari tujuan asalnya, yaitu bekerja sebagai imbalan untuk liburan. Kini WHV berubah jadi "penyaluran" backpacker ke sektor pertanian.
"Jika melihat dokumen resmi, program ini dimaksudkan untuk pertukaran budaya sembari liburan dan menghasilkan uang. Itu sudah hilang. Ini sudah menjadi visa kerja dengan keterampilan rendah," katanya.
"Pemerintah memberi opsi yang mudah bagi para petani."
Laporan Australian Fresh Produce Alliance menyebutkan bila insentif bagi para 'backpacker' yang bekerja di sektor pertanian dihilangkan, hal itu dapat menimbulkan kerugian $13 miliar, $6,3 miliar di antara di sektor pertanian.
Dengan adanya pembatasan perjalanan akibat COVID-19 saat ini, para 'backpacker' yang masih berada di Australia ditawari untuk memperpanjang visa dengan syarat bekerja di sektor produksi makanan dan pertanian.
Petani blueberi dan rasberi di Tasmania, Greg McCulloch, mengatakan industri ini sangat bergantung pada pekerja asing.
Selama 15 tahun bertani, Greg mengaku tidak seorang pun warga lokal yang datang mencari kerja ke tempatnya. Padahal tingkat pengangguran di sana terbilang tinggi.
Padahal hasil kebunnya setiap saat perlu dipanen.
"Kita harus memetik hasil panen ini dan mendapatkan pekerja yang bisa melakukannya," katanya.
Greg mengaku pengalamannya dengan para 'backpacker' sangat bagus, namun dia menyadari ada masalah dalam industri ini.
"Saya sangat kecewa dengan beberapa rekan saya petani dan sikap mereka dalam mempekerjakan orang," katanya.
"Hukum adalah hukum, terlepas dari kita setuju atau tidak."
"Mereka yang tak mematuhinya, menghasilkan uang dari hasil pekerjaan orang lain."
"Mereka memanfaatkan petani lainnya yang telah bertindak dengan benar."
Federasi Petani Nasional (NFF) mengaku frustrasi karena kasus ini terus bermunculan.
"Tidak ada tempat dalam industri kami bagi mereka yang ingin memperlakukan pekerja dengan buruk. Kami ingin memberantasnya," kata Ketua NFF Fiona Simson.
NFF bersama University of Adelaide telah meneliti permasalahan ini serta menjajaki program Fair Farms yang mengakreditasi petani dalam menerapkan lingkungan kerja yang baik.
Departemen Dalam Negeri juga berkomitmen tidak akan menoleransi pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari pekerja asing.
"Depdagri dan Pasukan Perbatasan Australia berkomitmen melindungi pekerja migran dari praktik kerja ilegal dan bekerja sama dengan seluruh mitra pemerintah untuk memberantas eksploitasi," katanya.
Tapi 'backpacker' seperti Elin yakin apa yang terjadi di beberapa usaha pertanian hanya bisa dipahami oleh mereka yang bekerja di sana.
"Ketika kita meninggalkan pertanian itu, dan kembali memasuki dunia normal, kita pun menyadari betapa buruknya situasi sebenarnya," katanya.
Kredit
- Reporter: Katri Uibu
- Desain Grafis: Paul Yeomans
- Videografi: Bryan Milliss, Colin Hertzog, Patrick Rocca, Paul Lyons dan Pete Curtis
- Proiduksi Digital: Katri Uibu dan Kate Higgins
- Produksi Video: Naomi Jackson dan Paul Yeomans
- Terjemahan: Farid M. Ibrahim
