Film Mulan Mendapat Seruan Boikot Terkait Perlakuan Muslim Uighur di China

ABC Australia - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 15:11 WIB
Jakarta -

Film Mulan yang diproduksi ulang dalam bentuk 'live-action' mendapat seruan boikot karena adanya "ucapan terima kasih khusus" kepada lembaga Pemerintah China yang dituding sebagai pelanggar HAM.

Boikot Film Mulan

  • Pemerintah China mendapat kecaman luas karena tindakan mereka terhadap warga Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang
  • Film Mulan yang diproduksi ulang memberikan "ucapan terima kasih khusus" kepada Komite Wilayah Otonomi Uyghur Xinjiang dan Biro Keamanan Pemkot Turpan
  • Biro Keamanan Pemerintah Kota Turpan masuk dalam daftar pelanggar HAM oleh Pemerintah Amerika Serikat

Film Mulan semula diproduksi Disney dalam bentuk animasi pada tahun 1998 dan sangat digemari penonton, yang kini dibuat dalam versi adaptasi animasi dan dibintangi oleh Liu Yifei.

Namun film adaptasi ini langsung menuai seruan boikot gara-gara salah satu pemainnya secara terbuka mendukung tindakan polisi dalam memberangus aksi pro-demokrasi di Hong Kong.

Mulan mulai ditayangkan dalam layanan streaming berbayar pada awal September ini dengan mengambil lokasi syuting di Selandia Baru dan China, termasuk di salah satu gurun yang dalam film ini disebut sebagai "China barat laut".

Sutradara film yang menghabiskan biaya 200 juta dolar AS ini, Niki Caro, pernah mengunggah postingan ke akun medsosnya sebuah foto padang pasir yang menunjuk wilayah di Urumqi, ibukota Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang.

Pemerintah China telah mendapat kecaman luas karena tindakan mereka menahan dan menerapkan pengawasan ketat terhadap warga Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

A desert landscape with the words

Salah satu klip dari film Mulan menyebut lokasi ini sebagai "China Barat Laut". (Supplied)

Direktur Human Rights Watch China, Sophie Richardson yang dihubungi ABC menjelaskan ucapan terima kasih khusus tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana Disney bisa terlibat dengan pihak berwenang di Xinjiang.

Sophie mempertanyakan apakah Disney telah mempertimbangkan keterlibatan ini ketika pembicaraan tentang Xinjiang umumnya menyangkut penahanan massal tanpa proses hukum hanya karena etnis dan agama mereka, tentang kerja paksa, penyiksaan dan hilangnya kebebasan beragama.

"Hal terpenting bagi perusahaan mana pun yang memiliki keterlibatan semacam ini yaitu melakukan uji tuntas HAM, sebagaimana dipersyaratkan dalam panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang bisnis dan HAM," kata Sophie.

"Pada titik ini segala jenis kerjasama dengan pihak berwenang di Xinjiang harus menjadi peringatan bagi perusahaan internasional mana pun," katanya.

"Disney berkewajiban menjelaskan uji tuntas HAM seperti apa yang mereka lakukan sebelum terlibat dengan pihak berwenang tersebut," tambahnya.

Tahun lalu, tagar #BoycottMulan sempat menjadi trending di platform media sosial Twitter setelah aktris China-Amerika Liu Yifei, pemeran utama perempuan di film ini mengemukakan dukungannya terhadap tindakan polisi memberangus aksi pro-demokrasi di Hong Kong.

Liu Yifei memiliki 66 juta pengikut di platform media sosial China, Weibo.

Dia menambahkan tagar "IAlsoSupportTheHongKongPolice" disertai dengan simbol hati.

Di bulan Februari, Yifei tampak melunak dalam menyatakan opininya terkait isu ini saat diwawancarai oleh media Hollywood Reporter.

"Saya pikir situasinya jelas sangat rumit dan saya bukan pakar," katanya. "Saya hanya berharap hal ini bisa segera diselesaikan."

Sementara film Mulan hanya ditayangkan secara online di AS dan Australia, namun di negara lain mulai ditayangkan di bioskop seperti di Thailand, Taiwan, Timur Tengah, Singapura dan Malaysia.

Di China sendiri, film garapan sutradara asal Selandia Baru ini akan tayang di bioskop mulai minggu depan.

Disney tidak menanggapi pertanyaan dari ABC.

Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News.

(ita/ita)