Sudah 6 Bulan Penularan Corona di Indonesia Naik, Apa yang Bisa Dilakukan?

ABC Australia - detikNews
Rabu, 02 Sep 2020 18:00 WIB
Jakarta -

Tepat enam bulan yang lalu kasus pertama COVID-19 pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, 2 Maret 2020.

Dalam kunjungan kerjanya ke Banda Aceh Selasa kemarin (25/08), Presiden Joko Widodo mengungkapkan angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia yang mencapai 70 persen.

Menurutnya jumlah itu lebih tinggi dari angka kesembuhan global di angka 68 persen.

"Sampai saat ini di Indonesia positif 155.000, tapi kita patut bersyukur yang sembuh 111.000, sudah 70 persen sembuh," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo

Bulan Juli lalu, Presiden Joko Widodo menargetkan tes PCR sebanyak 30.000 per hari. (Antara/Mohammad Ayudha)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menjadikan angka itu sebagai tanda kerja baik pemerintah dalam penanganan pandemi, begitu pula dengan yang pernah dikatakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pramono juga menggunakan acuan angka kesembuhan untuk mengklaim penanganan virus Corona di Indonesia sudah 'berada di jalur yang benar'.

"Kalau kita melihat dari waktu ke waktu, sekarang ini dengan tingkat kesembuhan yang semakin baik dan menggembirakan, maka persoalan ekonomi juga harus ditangani secara baik."

"Persoalan kesehatan ini melanda lebih dari 215 negara ... dan Indonesia dibandingkan negara-negara yang lain penanganan kita sebenarnya sudah sangat on the right track [jalur yang benar]," kata Pramono dalam jumpa pers akhir Juli lalu.

Hingga Selasa (01/09) sudah 174.886 warga di Indonesia yang tertular virus Corona, 128.563 dinyatakan sembuh dan 7.999 orang meninggal dunia, 104 diantaranya adalah dokter.

Angka kematian Tenaga Kesehatan tinggi

Dokter Disa Edralyn tertular virus Corona akhir Juli lalu.

Ia mengatakan kemungkinan terbesar terpapar di rumah sakit tempatnya bekerja di kawasan Jakarta Timur.

Menurutnya "menggaung-gaungkan" banyaknya pasien yang sembuh di saat angka penularan terus naik bisa membuat anggapan yang salah di kalangan masyarakat, jika penyakit ini adalah penyakit biasa.

Dari pengamatannya di rumah sakit, perjalanan pasien untuk bisa sembuh membutuhkan banyak hal, seperti fasilitas dan perlengkapan rumah sakit, serta waktu dan tenaga dari dokter dan perawat.

"Angka kematian tinggi juga bukan sekedar angka, tapi ada orang-orang yang terluka, ada orang-orang yang kehilangan di balik itu," tambahnya.

"Bukannya mengeluh, saya tahu jadi dokter ada risikonya, tapi siapa sih yang mau berdiri segini dekatnya dengan kematian?"

Menurut data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) per 30 Agustus 2020 lalu, 100 orang dokter telah meninggal dunia karena COVID-19.

Dokter Adib Khumaedi, presiden elect IDI 2021-2024 mengatakan IDI telah melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi angka kematian tenaga kesehatan, salah satunya dengan membuat buku panduan protokol untuk tenaga medis.

Seperti halnya dr Disa, dr Adib mengakui tingginya angka penularan tenaga kesehatan juga bergantung pada situasi di masyarakat.

"Semakin banyak orang yang bergerombol, maka semakin banyak orang berisiko, semakin banyak pasien yang akan masuk rumah sakit dan dirawat, dan makin tinggi potensi risiko penularan pada tenaga kesehatan," tutur dr Adib.

Ia juga mengingatkan jumlah ketersediaan tempat tidur di sejumlah rumah sakit yang semakin sedikit, seperti di sejumlah rumah sakit rujukan yang kini 74 persen tempat tidur sudah terisi.

"Ini angka yang cukup tinggi sehingga potensi overload dan overcapacity ini akan semakin besar, dan ini yang harus menjadi perhatian juga," kata dr Adib.

Sejumlah tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien COVID-19 telah paham benar dengan risiko pekerjaan mereka, tapi apa yang mereka khawatirkan bukanlah bentuk keluhannya.

Sebaliknya, dr Disa mengatakan ia justru ingin menyelamatkan orang dari penularan virus Corona, asalkan masyarakat benar-benar tidak menganggap enteng penyakit COVID-19.

"Jangan menganggap kalau sakit, kemudian berpikir akan sembuh dengan pergi ke rumah sakit, tapi enggak tahu kalau kapasitas rumah sakit ini terbatas," ujarnya kepada Erwin Renaldi dari ABC Indonesia.

"Kalau pun tempat tidur tersedia, tapi bagaimana kalau perlu perawatan intensif? Bagaimana juga jika tenaga Kesehatan banyak yang sakit? Siapa yang akan merawat?" kata dr Disa.

Kapasitas tes dan pelacakan masih rendah

Enam bulan sejak pandemi pertama kali diumumkan, sejumlah pakar kesehatan menilai kapasitas tes dan pelacakan kasus COVID-19 di Indonesia masih rendah.

Kapasitas rata-rata tes di Indonesia saat ini per 24 Agustus 2020 adalah 24 ribu per hari, masih jauh di bawah standar WHO.

Bulan Juli lalu, Presiden Joko Widodo menargetkan tes PCR sebanyak 30.000 per hari, yang masih belum tercapai juga hingga sekarang.

Sementara itu lembaga inisiatif warga, Kawal COVID-19 telah meminta Pemerintah Indonesia untuk lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas tes, setidaknya menjadi hingga 300 ribu per hari.

Tes yang dilakukan juga masih belum merata, seperti yang dikatakan oleh juru bicara COVID-19, Wiku Adisasmita jika 43 persen dari rata-rata 24 ribu tes hari adalah berasal dari Jakarta.

Menurut Kawal COVID-19 untuk bisa mengendalikan pandemi COVID-19 dan angka kematian, sebaiknya untuk satu kasus positif minimal melacak 30 orang yang pernah kontak, seperti yang sudah dilakukan di negara-negara yang dianggap berhasil menanganinya.

Dari 514 Kabupaten kota di Indonesia, baru 58 di antaranya yang mencatat RLI (rasio lacak isolasi) minimal 30.

"Jadi, kami menegaskan, kalau memang belum memiliki kemampuan testing, setidaknya lacak dan karantinalah minimal 30 orang untuk setiap kasus positif. Ini adalah angka yang bisa menjadi matriks sampai ke puskemas," tutur Ronald Bessie, koordinator data COVID.

Kapan puncak pandemi?

Di awal pandemi, beberapa pakar sempat membuat pemodelan yang bertujuan untuk melihat kapan wabah COVID-19 di Indonesia mencapai puncaknya

Namun, di akhir pekan pada akhir Agustus lalu, kasus positif virus Corona harian kembali memecahkan bahkan rekor angka kasus harian, di atas 3.000 orang per hari, yang artinya Indonesia belum sampai puncak wabah.

Ahli epidemiologi Dr Pandu Riono dari FKM UI mengatakan prediksi matematik epidemiologis memang belum tentu betul, tetapi dalam pertemuan rutin mingguan yang difasilitasi Kemenristek BRIN, tiga pemodeler dari FKMUI, ITB, dan BPPT bersepakat jika tren kasus COVID-19 di Indonesia meningkat terus sampai tahun depan.

Ia menambahkan kemungkinan puncak kasus COVID-19 baru akan tercapai pada awal semester pertama hingga pertengahan 2021, sementara tingkat penularan baru akan melandai pada akhir 2021 hingga 2022.

Ilmuwan dari ITB, Nuning Nuraini, yang terlibat dalam baik pemodelan awal dan pemodelan yang disebut oleh Pandu membenarkan hitungan tersebut berdasarkan tren angka kasus baru yang belakangan ini naik.

"Kami menghitung memakai data beberapa hari terakhir dengan angka kasus 2.000 sampai 3.000, berdasarkan itu diperkirakan puncaknya baru akan terjadi akhir tahun ini," kata Nuning.

"Kalau ini [kenaikan angka kasus] terjadi terus-menerus, [puncak kurvanya] akan tergeser lagi ke kanan [sehingga perkiraan puncak wabah akan lebih lama lagi dari sekarang] secara natural."

Alasan penularan belum turun

Menurut epidemiolog dari Universitas Airlangga, Dr Windhu Purnomo penyebab belum meredanya pandemi COVID-19 di Indonesia adalah persepsi risiko yang sangat rendah dari pemerintah dan masyarakat.

"Nyatanya, banyak kebijakan dan tindakan yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip pemutusan rantai penularan COVID-19 itu sendiri," kata Windhu.

"Sekarang kebijakannya lucu, Satgas pusat malah membolehkan pembukaan gedung bioskop, kemudian konser, sekolah mau dibuka, dan orang bebas keluar-masuk daerah epicentrum di tengah pandemi ini," tambahnya.

Sebaliknya, menurut Windhu, tidak ada kebijakan yang mendukung pembatasan pergerakan, seperti misalnya bantuan untuk mereka yang harus bekerja dari rumah.

"Saya tidak tahu apakah pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan tersebut, sehingga pergerakan sudah dibebaslepaskan," kata Windhu kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.

Sementara itu 37 persen penduduk Indonesia masih setia untuk tetap di rumah saja, padahal jumlah total kasus COVID-19 sudah mencapai 17.000, demikian data dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Di kalangan warga, banyak yang merasa frustrasi melihat orang-orang yang kembali berkerumun di jalan-jalan, pusat perbelanjaan, kafe, berolahraga, bahkan sampai berlibur.

Martina Lestari, akrab disapa Riri, warga Jakarta pun untuk pertama kalinya mengutarakan kekhawatirannya di akun Instagram miliknya.

"Sejujurnya, saya merasa gemas melihat semakin banyak orang yang menganggap tidak terjadi apa-apa atau sudah kembali normal," ujarnya.

Riri pernah kehilangan sepupunya yang meninggal di awal pandemi COVID-19 dan ayah, ibu, istri, serta adik dari sepupunya itu pun tertular COVID-19.

"Saya tidak ingin apa yang terjadi di keluarga saya dan ribuan keluarga lain yang kehilangan keluarga karena COVID-19 terjadi pada kalian," kata Riri.

"Jangan egois, pikirkan juga orang lain, setidaknya dimulai dengan keselamatan keluarga dan orang sekitar kita."

Kembali ke pencegahan dan pendisiplinan warga

Menurut Pandu, untuk mengatasi pandemi sebenarnya WHO sudah menyarankan testing, pelacakan yang masif, dan isolasi, serta menggunakan masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak (3M).

Tapi Pandu meragukan jika kampanye ini dilakukan dengan serius oleh pemerintah dan mempertanyakan apakah pemerintah tahu berapa persen warga Indonesia yang sudah benar-benar melakukannya.

"Masa untuk menangani pandemi enggak ada manajemen yang modern? Misalnya, bikin PSBB, tapi nggak di-monitoring [diawasi] ... [tapi] untung kita bisa punya data mobilitas penduduk dari Google dan Facebook," ujar Pandu.

Para pakar epidemiolog kembali memperingatkan Pemerintah Indonesia untuk tetap fokus pada pengetesan, pelacakan, dan isolasi, jika ingin segera keluar dari pandemi segera saat ini, ketimbang kebijakan pemulihan ekonomi.

"Surveillance itu, yang adalah tugas pokoknya Kemenkes, selama ini tidak diperkuat, baik testing, pelacakannya, maupun isolasi," tutur Pandu.

Windhu menambahkan, meskipun menurutnya tidak ada kata terlambat untuk melakukan 'lockdown' sebagai fungsi rem dalam penanganan pandemi, jalan satu-satunya adalah kembali ke upaya pencegahan.

"Paling tidak kalau nggak mampu lockdown ya sudah, sekarang tetap tracing, testing dan isolating harus selalu dilakukan dan masif. Ini strategi utama yang tidak bisa ditinggalkan, plus pendisiplinan warga," ujar Windhu.

"Warga didisiplinkan dengan mekanisme reward dan punishment yang dijalankan dan ditegakkan dengan tegas. Tapi pemerintah juga harus menunjukkan keteladanan," tambahnya.

(nvc/nvc)