Nasib 'Perbudakan' Pekerja Indonesia di Kapal Penangkapan Ikan Milik China

ABC Australia - detikNews
Jumat, 08 Mei 2020 15:36 WIB
Jakarta -

Media di Korea Selatan melaporkan kondisi pekerja asal Indonesia selama bekerja di kapal penangkapan ikan. Dalam tayangan video terlihat sebuah peti mati, disebutkan berisi jenazah salah satu pekerja asal Indonesia, dilempar ke laut.

Hari Selasa (05/05), MBC News melaporkan tayangan dengan judul "Bekerja 18 Jam Sehariā€¦ Dibuang ke Laut Jika Meninggal" dengan menyoroti adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dialami pekerja di atas sebuah kapal penangkapan ikan milik China.

Tayangan video milik MBC News ini memperlihatkan peti mati yang dibungkus kain oranye di geladak kapal sebelum dibuang ke laut.

Diketahui orang yang berada di dalam peti adalah Ari berusia 24 tahun dari Indonesia, seperti yang dikatakan laporan tersebut.

Migrant Care, lembaga swadaya masyarakat yang mengadvokasi buruh migran Indonesia mengatakan, yang dialami oleh awak kapal Indonesia di kapal pencari ikan milik China Long Xin 605, Long Xin 629 dan Tian Yu 8 adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

"Mereka terenggut kebebasannya, bekerja dalam kondisi tidak layak, tidak mendapatkan hak atas informasi, hingga hak yang paling dasar yaitu hak atas hidup pun terenggut," kata Wahyu Susilo dari Migrant Care melalui pernyataan tertulis yang diterima ABC.

Migrant Care merujuk pada indeks perbudakan global yang dikeluarkan tahun 2014-106 dan menempatkan buruh di sektor kelautan dan perikanan, terutama mereka yang bekerja di kapal penangkapan ikan, sebagai perbudakan modern yang terburuk.

Wahyu mendesak Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Perhubungan untuk bersikap pro-aktif memanggil para agen pengerah buruh kapal tersebut.

"Apakah sudah ada desakan bagi investigasi pelanggaran hak asasi manusia? Juga belum ada pernyataan tegas untuk memastikan pemenuhan hak-hak ABK tersebut," kata Wahyu melalui pesan tertulisnya.

Penyebab hukum yang masih lemah

Sejak tahun lalu, koordinator nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan sudah mengingatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di luar negeri atau kapal ikan asing.

"Pemerintah tidak mempunyai data yang pasti berapa jumlah ABK kapal ikan yang bekerja di luar negeri, sehingga menyulitkan upaya pelindungan yang mesti dilakukan," jelasnya kepada Mongabay, Rabu (29/5/2019).

Sementara itu berdasarkan data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), ada lebih dari 250 pekerja migran yang bekerja sebagai anak buah kapal di tahun 2019.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati mengatakan Indonesia harus menyusun segera 'roadmap' atau pemetaan strategi serta payung hukum agar dapat memberikan perlindungan penuh kepada anak buah kapal dan buruh kapal.

Hingga saat ini peraturan di Indonesia terkait buruh kapal perikanan hanya mengatur kapal-kapal dalam negeri.

(ita/ita)