.webp)
Filipina menjadi salah satu negara yang menerapkan aturan paling ketat berkenaan dengan virus corona. Saat ini jumlah kasus positif virus corona di Filipina telah mencapai 8.000 kasus positif dengan lebih dari 500 kematian.
Angka ini memang jauh lebih kecil dibandingkan di negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Spanyol atau Italia, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menyampaikan keprihatinan terkait tindakan brutal polisi dalam mengamankan lockdown di Filipina.
Lebih dari 30 ribu orang telah ditahan karena melanggar jam malam dan karantina, yang masih akan berlangsung paling tidak selama dua minggu lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masalahnya, menurut sebuah kelompok HAM, beberapa petugas melakukan tindakan terlalu berlebihan ketika menerapkan aturan yang ada.
Organisasi Human Rights Watch mengecam hukuman yang diberikan kepada mereka yang melanggar aturan 'lockdown'.
Presiden Filipina Roberto Duterte mengatakan bila warga tidak mematuhi aturan lockdown maka 'polisi dan militer akan mengambil alih.' (ABC News: Kimberly Dela Cruz)
Dia termasuk salah seorang yang ditahan walau kemudian dibebaskan.
"Yang paling berat bagi kami adalah menjadi pengangguran, kami betul-betul butuh pekerjaan." katanya.
"Apa yang harus kami kerjakan sampai COVID-19 berakhir, bagaimana dengan anak-anak saya? Keluarga saya butuh makanan, uang."
'Gunung sosial yang bisa meletus'
Lian Buan, wartawan bidang hukum di situs berita Filipina Rappler mengatakan menahan warga di fasilitas yang penuh sesak di tengah pandemi corona sangat mengkhawatirkan.
"Tempat tahanan tingkat kepadatannya 300 persen di atas normal, jadi kalau ada orang baru yang masuk ke dalam sistem penjara, mereka berisiko menyebarkan virus ke tahanan yang ada," katanya kepada ABC.
"Ini adalah krisis kesehatan dan saya kira solusinya harus lebih pada pendekatan kesehatan, bukan solusi pendekatan keamanan."
"Pelanggaran HAM sebelum pandemi sudah memprihatinkan, dan sekarang lebih mengkhawatirkan lagi karena adanya pembatasan pergerakan dan terbatasnya perangkat hukum yang tersedia untuk menanganinya."
Menurut kelompok HAM, penerapan 'lockdown' dalam jangka waktu lama saat warga tidak punya penghasilan dan makanan, menyebabkan terjadinya gejolak sosial.
"Saya khawatir pandemi COVID-19 ini berkelanjutan dan akan menambah keparahan situasi di mana gunung masalah sosial yang ada bisa meledak kapan saja," kata Carlos Conde dari Human Rights Watch.
Dia mengatakan komunitas yang hidup berdesakan dan kelompok miskin akan semakin kesulitan dan Conde sudah melihat tanda-tanda 'keresahan' di beberapa bagian di Manila dan di tempat lainnya.
Lihat artikelnya dalam bahasa Inggris di sini
(ita/ita)
