Alat Tes Corona Ditambah: 10 Ribu di Indonesia, Hampir 100 Ribu di Australia

ABC Australia - detikNews
Rabu, 18 Mar 2020 15:37 WIB
Canberra -

Berbagai upaya dilakukan negara-negara di dunia untuk merespon dan menekan penyebaran virus corona, salah satunya dengan menambah alat tes, atau 'testing kit', virus corona.

Pemerintah Indonesia telah menerima sepuluh ribu alat tes corona yang baru untuk dipakai di berbagai tempat di Indonesia.

Hal ini disampaikan Achmad Yurianto, juru bicara khusus penanggulangan virus corona (COVID-19) dalam jumpa pers yang disiarkan langsung, Selasa kemarin (17/03).

"Kebutuhan alat sudah kita terima 10 ribu kit. Dinamika ini akan terus berjalan," ucap Yuri.

Ilustrasi pengecekan virus corona

Ilustrasi pengecekan virus corona. (AP: Ted S Warren)

Langkah pengadaan alat tes corona ini sekaligus pemenuhan janji pemerintah yang disampaikan Yuri pada pekan lalu, yang mengatakan akan ada sepuluh ribu alat baru.

Selain menyampaikan alat tes baru, Yuri juga menyampaikan kesiapan Pemerintah Indonesia menghadapi wabah pandemi ini.

Ia menyebut 109 rumah sakit milik TNI, 53 milik Polri dan 63 rumah sakit BUMN serta beberapa rumah sakit swasta sudah siap merawat pasien positif virus corona.

Sampai kemarin jumlah pasien positif corona di Indonesia telah mencapai 172 orang.

"Total 172 kasus, dimana kasus meninggal 5. Penambahan terbanyak dari DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau," kata Yuri.

Hampir 100.000 alat tes untuk Australia

Menteri Kesehatan Australia, Greg Hunt mengatakan 97.000 alat tes akan diterima Australia pekan ini untuk mengisi persediaan alat tes yang mulai turun.

"Ilmuwan dan ahli medis terbaik kami bekerja sepanjang waktu untuk mengamankan persediaan yang kami butuhkan untuk menguji dan mengatasi pandemi coronavirus," kata Hunt.

Sejauh ini, dari setidaknya 81.000 tes yang telah dilakukan, lebih dari 400 warga Australia dinyatakan positif corona.

Hunt mengatakan selain alat tes impor, pemerintah juga akan fokus pada tes alternatif yang baru-baru ini dikembangkan di laboratorium Australia.

"Tujuannya adalah untuk memperbanyak tes dengan jenis tes yang lebih beragam, supaya kita dapat menghindari gangguan pengujian skala besar di Australia," katanya.

Doherty Institute di Melbourne telah menciptakan metode pengujian sendiri yang dibuat dari komponen yang berbeda dengan alat tes komersial internasional.

Pemerintah Australia berharap metode yang sedang dikembangkan ini bisa dibagikan ke laboratorium lain.

Namun sejumlah dokter di Australia mengatakan alat tes baru yang mencapai hampir 100 ribu ini tidak akan mencukupi.

Alasannya adalah persediaan tes saat sudah dijatah, sementara jumlah penularan akan mencapai puncaknya.

Departemen Pertahanan bantu produksi alat medis

Selasa malam (17/03), Menteri Pertahanan, Linda Reynolds mengungkapkan jika anggota Pasukan Pertahanan Australia (ADF) akan dikerahkan untuk membantu meningkatkan produksi peralatan medis yang semakin menipis di dalam negeri.

Belasan personel ADF akan membantu produsen Victoria Med-Con untuk membuat peralatan medis, termasuk masker bedah, sanitizer, kacamata dan baju operasi.

"Para prajurit yang terampil ini sekarang sudah bekerja dengan staf perusahaan di bagian produksi, pemeliharaan dan pergudangan," kata Senator Reynolds.

"Bantuan dari Departemen Pertahanan ini akan mengisi celah jangka pendek, di saat Med-Con Pty Ltd merekrut dan melatih staf tambahan."

Ekonom: Saatnya pinjaman tanpa bunga

Profesor Ekonomi dari Australia National University (ANU), Warwick McKibbin, berpendapat putaran kedua dari stimulus ekonomi di Australia harus mencakup "pinjaman pendapatan tambahan" tanpa bunga untuk rumah tangga dan bisnis.

"Mereka yang harus membayar uang kuliah, bisa meminjam ke pemerintah dan membayarnya ketika pendapatan mereka naik, dari sisi ekonomi langkah ini harus dilakukan dalam situasi sekarang," katanya.

Paket stimulus ekonomi senilai AU$17,6 miliar diumumkan kurang dari seminggu yang lalu, namun, keadaan domestik dan global yang berubah dengan cepat telah mendorong Pemerintah untuk mulai menyusun paket tahap dua.

Profesor McKibbin mengatakan kemungkinan terjadinya depresi tidak dapat dikesampingkan, sehingga diperlukan kebijakan yang masuk akal untuk mencegah penutupan bisnis secara permanen.

"Bukan jumlah uang yang dihabiskan yang penting, melainkan bagaimana uang ini dialokasikan," katanya.

"Babak berikutnya harus benar-benar fokus pada ide bahwa kita membutuhkan Pemerintah untuk memberikan penghasilan kepada semua orang untuk tetap bisa berbelanja, beraktivitas, dan juga untuk menjaga kelangsungan produksi."

(nvc/nvc)