detikNews
Selasa 24 September 2019, 13:44 WIB

Turis Australia Mulai Batalkan Kunjungan, Pariwisata Bali Desak RKUHP Dikaji Ulang

ABC Australia - detikNews
Turis Australia Mulai Batalkan Kunjungan, Pariwisata Bali Desak RKUHP Dikaji Ulang
Jakarta -

Khawatir industri pariwisata di daerahnya anjlok, pemerintah provinsi Bali mendesak DPR RI mengkaji ulang pasal perzinahan dalam RUU KUHP.

Bali khawatirkan travel warning Australia:
  • Bali Tourism Board memantau turis mancanegara khususnya dari Australia mulai membatalkan kunjungan ke Bali
  • Turis Australia menjadi andalan industri pariwisata Bali saat ini
  • Pemerintah Bali menjamin keamanan wisatawan yang berlibur ke Bali

Sikap ini diambil menyusul laporan banyaknya pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya asal Australia.

Pembaruan travel warning ke Indonesia oleh pemerintah Australia dalam merespon rencana pengesahan RUU KUHP telah memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri pariwisata di Bali.

Pasalnya peringatan itu dikabarkan telah memicu banyak warga Australia yang membatalkan rencana mereka untuk berlibur ke Bali karena khawatir dikriminalisasi dengan pasal perzinahan yang diatur dalam RUU KUHP itu.

Pendapat Mengenai BeritaABC

Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Bali, Senin (23/9/2019) Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan berdasarkan informasi yang dibaca dari salah satu aplikasi booking sistem menyebut banyak turis mancanegara khususnya dari Australia membatalkan kunjungannya dan memilih negara lain seperti Thailand untuk menghabiskan masa liburan.

"Saya sudah dapat informasi secara online terjadi pengalihan market dari tujuannya ke Bali. Itu baru report dari satu perusahaan. Hal ini sangat signifikan. Sangat bahaya untuk market kita. Bisa jadi Oktober, November bisa kosong market kita," ungkapnya.

Ida Bagus Agung Partha Adnyana menambahkan yang lebih mengkhawatirkan kondisi ini berlangsung di saat pasar pariwisata di Bali dan juga kawasan di Asia tengah mengalami penurunan.

Wisatawan asal Australia saat ini menjadi satu-satunya andalan di tengah sepinya pelancong asing asal Eropa dan China.

Oleh karena itu jika aturan dalam RUU KUHP jadi disahkan, maka dapat dipastikan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang akan mengambil keuntungan menampung pelancong Australia yang takut terhadap aturan yang diberlakukan di Indonesia.

"Tentunya hal tersebut akan menjadi catatan tersendiri bagi tamu untuk tidak menggunakan layanan hotel di Bali dan memilih negara lain untuk berlibur," ujarnya.

Tanah Lot, Bali

Wisatawan asal Australia dan China mendominasi kunjungan wisata ke Bali. (Supplied)

Sementara itu menyikapi keresahan kalangan wisatawan dan pelaku pariwisata yang sedang dan akan berlibur ke Bali, pemerintah provinsi Bali pada akhir pekan kemarin (22/9/2019) menerbitkan surat edaran yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.

Dalam keterangan tertulisnya, Pemprov Bali menegaskan pihaknya akan memberikan jaminan keamanan kepada wisatawan asing yang berlibur di Bali.

Untuk itu Ia meminta warga dan pelancong asing Bali untuk tenang menyikapi pemberitaan seputar RUU KUHP.

"RUU KUHP baru sebatas draft dan belum diterapkan, Presiden dan DPR RI juga sudah menyatakan akan menunda pengesahannya sampai waktu yang tidak ditentukan."

"Oleh sebab itu saya menghimbau kepada wisatawan untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan pemberitaan yang selama ini beredar," ujarnya.

Dalam edarannya Wagub Bali yang akrab dengan sebutan Cok Ace ini juga mendesak DPR untuk melakukan kajian ulang terhadap pasal yang berpotensi merugikan pariwisata Bali.

"Saya berjanji akan mengajukan kajian kepada DPRD Provinsi Bali terkait pasal yang kontroversial terhadap pariwisata Bali, untuk selanjutnya diteruskan kepada DPR RI untuk melakukan kajian ulang,"

Setelah memicu gelombang penolakan luas, pimpinan DPR dan pemerintah akhirnya sepakat untuk tidak mengesahkan RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR hari ini, Selasa (24/9/2019).

Penegasan itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo usai menggelar rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Senin (23/9/2019).

DPR juga berjanji akan melakukan pemantauan aspirasi yang berkembang di masyarakat terlebih dahulu dan membahas keputusan apapun melalui forum lobi antarpemerintah dan DPR.

Bagaimana pendapat anda mengenai berita ini, silahkan isi survei singkat berikut




(ita/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com