DetikNews
Kamis 07 Maret 2019, 17:52 WIB

Kecewa, Warga Christmas Island Ingin Pemerintahan Sendiri

ABC Australia - detikNews
Kecewa, Warga Christmas Island Ingin Pemerintahan Sendiri
Darwin -

Pertanyaan soal siapa yang harus bertanggung jawab jika muncul suatu permasalahan di Christmas Island, seringkali sulit dijawab. Dan, juga membuat frustrasi sekitar 1800 penduduk pulau yang lebih dekat ke Indonesia daripada Australia ini.

Para warga setempat sudah lama menyuarakan kekecewaannya terhadap cara pengambilan keputusan tentang pulau di barat daya Jawa yang berjarak 2.600 km dari Kota Perth ini.

Dalam sistem pemerintahan, pulau ini dijalankan oleh birokrat Departemen Infrastruktur Australia dari Canberra. Namun penduduknya mengikuti aturan hukum Australia Barat, yang diterapkan oleh polisi federal.

Secara yurisdiksi Christmas Island tak berada di bawah salah satu negara bagian atau teritori. Namun faktanya, Pemerintah Australia Barat-lah yang menyediakan berbagai pelayanan melalui perjanjian dengan Canberra.

Dalam pemilihan umum, wajib pilih di sana akan memberikan suara untuk kursi DPR daerah pemilihan (Dapil) Lingiari di Australia Utara. Kursi itu saat ini diduduki Warren Snowdon dari Partai Buruh.

A block of flats in the Poon Saan neighbourhood on Christmas Island.
ABC memancarkan siaran radio ke pulau Christmas Island namun tak ada media yang membahas isu-isu lokal di sana. (ABC News: Tom Joyner)


Akibat dari semua itu, warga setempat pun seakan sudah menerima bahwa isu-isu lokal tergerus oleh sistem pemerintahan yang membingungkan.

"Saat ini kita memiliki Pemerintahan LNP (Koalisi Liberal dan Nasional). Mungkin nanti Pemerintahan ALP (Partai Buruh). Ujung-ujungnya, di manakah kita? Kembali ke titik nol," ujar pemuka Tionghoa, Patrick Chan.

Menurut dia, warga setempat sudah lama menyadari tidak banyak yang bisa mereka perbuat untuk melakukan perubahan di pulau itu.

"Mungkin miris ya, tapi itulah yang terjadi di pulau ini. Kami semua sudah terbiasa. Pemilu lagi, menteri baru lagi," tambah Patrick Chan.

Bukan berarti penduduk Christmas Island sama sekali tak diberi kesempatan menyampaikan suaranya.

Selama ini, mereka justru sering dimintai masukan mengenai berbagai rencana pemerintah seperti pelayanan dasar dan infrastruktur di pulau itu.

Bahkan belum lama ini, konsultan PricewaterhouseCoopers datang ke sana meninjau layanan kesehatan, termasuk perawatan lansia.

Tapi menurut Lisa Preston dari asosiasi pariwisata setempat, tidak banyak yang terjadi setelah itu. Mereka, katanya, sudah bosan dengan segala macam konsultasi.

A group of fathers with their babies on Christmas Island.
Penduduk Christmas Island tunduk pada hukum Australia Barat, memilih untuk Dapil Australia Utara, dan dibawahi oleh birokrat di Canberra. Inilah yang mendorong warga menuntut pemerintahan sendiri. (ABC News: Tom Joyner)


"Kami bahkan memiliki konsultan di sini untuk berkonsultasi mengenai seberapa banyak kami perlu berkonsultasi," katanya, setengah bercanda.

"Sikap apatis sangat besar di sini karena kita wajib memilih, tapi kita tahu tidak akan mempengaruhi hasilnya," tambahnya.

Hal senada disampaikan warga lahir dan tumbuh di pulau tersebut.

"Setiap kali ada kunjungan dari Canberra atau Sydney, mereka minta rapat," kata Jessica, yang sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan.

"Mereka bilang mau menjadikan pulau ini sebagai tempat yang lebih baik. Tapi sama sekali tidak ada perubahan," katanya.

Christmas Island administrator Natasha Griggs looks for birds from a lookout.
Administrator Christmas Island Natasha Griggs (kanan). (ABC News: Tom Joyner)


Lisa Preston, bersama Gordon Thompson, pimpinan daerah setempat, merupakan sebagian dari penduduk yang mendukung adanya pemerintahan sendiri.

Menurut Thompson, kurangnya media pemberitaan untuk meliput isu-isu lokal turut berkontribusi pada kurangnya keterlibatan masyarakat dalam politik.

ABC sendiri menyiarkan program radio dari Karratha ke Christmas Island. Penduduk di sana juga memiliki akses ke berita online. Namun tak ada media independen yang meliput isu-isu setempat.

Thompson mengatakan, model pemerintahan sendiri memiliki peluang untuk diterapkan di pulau itu.

Sistem yang ada saat ini, katanya, tidak demokratis karena dipaksakan.

"Kami pernah jadi koloni Inggris dan sekarang jadi koloni Australia," ujar Thompson.

Pejabat Australia paling senior di Christmas Island, administrator Natasha Griggs, ditunjuk oleh Gubernur Jenderal atas saran pemerintah.

Griggs mengakui pengaturan seperti itu itu memang memiliki tantangan tersendiri.

Namun dia menambahkan bahwa sejumlah pejabat yang mengatur pulau itu cukup luar biasa.

Christmas Island Chinese woman and cleaner Jess.
Salah satu warga Christmas Island, Jessica. (ABC News: Tom Joyner)


Griggs yang dikenal sering jadi tuan rumah untuk acara-acara setempat mengatakan, keterlibatan masyarakat tetap tinggi.

Dia mengaku baru saja bertemu sejumlah warga yang menyuarakan kekhawatiran mereka dengan hasil pemilu mendatang.

"Orang sadar kalau mereka kesal tentang sesuatu. Mereka tahu persis kepada siapa mereka perlu bicara," ujarnya.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News di sini.




(nvc/nvc)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed