.webp)
Keterangan yang diperoleh ABC mengatakan bahwa Biro Pusat Statistik (ABS) Australia akan mengumumkan bahwa warga yang belum terdaftar sebagai peserta pemilu akan memiliki waktu sampai tanggal 24 Agustus untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Australia.
Pejabat Sementara Menteri Urusan Kenegaraan Mathia Cormann mengukuhkan bahwa pemerintah bermaksud memberikan sebanyak mungkin waktu kepada warga untuk mendaftar sehingga bisa memberikan suara.
Senator Cormann membela peran ABS, dengan mengatakan pemerintah akan bekerjasama dengan ABS mengenai aturan guna memastikan proses berlangsung adil.
"Ini sekarang menjadi masalah bagi ABS untuk menentukan." kata Cormann.
Dalam aturan unutk pemilu, pendaftaran untuk memilih ditutup tujuh hari setelah pengumuman adanya pemilu.
Namun untuk pemberian suara lewat pos, warga memiliki waktu 14 hari mulai hari Kamis (10/8/2017) untuk mendaftar bila mereka memang belum terdaftar, atau memperbaik informasi tentang mereka bila memang ada perubahan sejak pemilu lalu.
ABS kemudian akan mengirimkan kertas suara ke seluruh warga Australia yang terdaftar mulai bulan depan, dengan pengiriman akhir ditutup 7 November dan hasil diumumkan 25 November.
Para anggota parlemen masih memiliki kesempatan untuk melakukan pemungutan suara dalam masa persidangan tahun ini, namun tidak ada jaminan bahwa itu akan terjadi, dan para anggota parlemen tidak terikat dengan hasil suara lewat pos.
Anggota parlemen dari independen Andrew Wilkie dan beberapa pegiat pendukung pernikahan sesama jenis sudah mengajukan gugatan ke pengadilan berkenaan dengan pengumpulan suara lewat pos tersebut.
Kekhawatiran mengenai peranABSSerikat pekerja yang mewakili para pekerja ABS, Community and Public Sector Union (CPSU) mengatakan bahwa tidak yakin dengan kemampuan departemen tersebut melakukan pemungutan suara lewat pos.
Wakil Sekretaris CPSU Melissa Donnelly mengatakan badan tersebut 'sudah berada dalam tekanan yang berat, dan kewalahan dengan pekerjaan utama mereka saat ini setelah adanya dua kali PHK."
"Seperti yang ditunjukkan baru-baru ini oleh 'kegagalan melakukan sensus" dan masalah lain dengan pengumpulan data ekonomi dan pekerjaan." katanya.
CPSU mengatakan sudah dihubungi oleh sejumlah staf ABS yang sangat khawatir dengan keputusan pemerintah tersebut.
"Alasan pemerintah bahwa situasi seperti ini bukanlah hal baru, karena ABS pernah melakukan pemungutan suara mengenai lagu kebangsaan di tahun 1974 adalah hal yang aneh."
"Ketika itu ada sekitar 60 ribu orang yang disurvei lewat telepon sebagai bagian dari pengumpulan data yang dilakukan ABS."
"Plebisit lewat pos adalah hal yang sama sekali berbeda."
Para pakar hukum konstitusional sudah mempertanyakan apakah hasil dari pengumpulan suara lewat pos ini bisa dipercaya.
Professor George Williams mengatakan ada pakar di Australia yang memiliki pekerjaan melakukan survei mengenai masalah nasional yang sensitif, namun pakar tersebut menurutnya bukanlah ABS.
"Badan tersebut memiliki fungsi yang berbeda." katanya kepada ABC.
"Saya bingung. Saya tidak habis mengerti mengapa proses yang sensitif seperti ini tidak diberikan kepada mereka yang ahli dalam pemerintahan, yaitu Komisi Pemilihan Australia (AEC)."
Diterjemahkan pukul 11:30 AEST 10/8/2017 oleh Sastra Wijaya dan simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini
(nvc/nvc)
