Analis Pemilu Antony Green Sebut Malcolm Turnbull Kembali Jadi PM Australia

Analis Pemilu Antony Green Sebut Malcolm Turnbull Kembali Jadi PM Australia

Australia Plus ABC - detikNews
Sabtu, 09 Jul 2016 14:05 WIB
Analis Pemilu Antony Green Sebut Malcolm Turnbull Kembali Jadi PM Australia
Jakarta - Analis pemilu dari ABC, Antony Green, menyatakan tidak diragukan lagi Malcolm Turnbull akan kembali terpilih sebagai Perdana Menteri, dan partai Koalisi bisa mendapatkan 77 kursi di DPR (dari 76 yang dibutuhkan) untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

"Malcolm Turnbull adalah perdana menteri dan akan lanjut sebagai perdana menteri," kata Antony Green kepada Radio National, Jumat (8/7/2016) pagi.

"Dalam hal itu, mereka telah menang, semata-mata hanya masalah apakah mereka mendapatkan mayoritas atau tidak," jelasnya.

Green mengatakan hari ini seharusnya ada gambaran yang lebih jelas mengenai hasil pemilu Australia.

Data saat ini menunjukkan partai Koalisi Liberal dan Nasional mendapatkan 73 kursi DPR (House of Representatives) sementara Partai Buruh 66 kursi. Jumlah kursi di DPR adalah 150.

Pemerintah membutuhkan 76 kursi untuk membentuk pemerintahan sendiri - namun hingga Jumat siang masih ada 6 kursi yang belum dipastikan hasilnya.

"Dalam hal jumlah, mereka (Koalisi) bisa mendapatkan 4 dari 6 kursi tersebut," kata Green. "Yang akan menjadikan mereka memiliki 77 (kursi). Tapi mungkin saja mereka hanya akan memenangkan 3 kursi (tersisa)."

Jika Koalisi tak bisa mencapai mayoritas, Turnbull telah mendapatkan kepastian dari caleg terpilih dari lintas partai yaitu Bob Katter, Andrew Wilkie dan Cathy McGowan mengenai niat mereka untuk tidak menentang APBN yang diajukan dengan kesepakatan yang dikenal sebagai supply or confidence, kecuali jika hal itu jelas dijamin.

Green: Koalisi on track memenangkan 4 kursi lagi

Green mengatakan Partai Liberal on track untuk memenangkan kursi di dapil Forde, serta sepertinya memimpin di dapil Flynn, Herbert dan Capricornia.

Sementara Partai Buruh on track untuk memenangkan dapil Cowan di Australia Barat.

Tadi pagi Menteri Christopher Pyne mendeklarasikan bahwa pemerintah telah menang, namun Turnbull menyatakan ingin menunggu informasi lebih banyak mengenai dapil-dapil yang perolehan suaranya bersaing ketat sebelum mendukung deklarasi kemenangan itu.

Sejalan dengan kemungkinan kemenangan Koalisi yang semakin jelas, caleg independen yang terpilih, Andrew Wilkie, menegaskan tidak akan memihak pemerintah atau oposisi jika terjadi posisi parlemen yang dikenal sebagai hung parliament, dengan hasil Pemilu yang digelar Sabtu lalu semakin mendekati akhir.

Namun dalam pernyataan hari Jumat, Wilkie yang mewakili Dapil Tasmania, menyatakan dia tidak akan mendukung voting menentang tambahan APBN atau confidence pada pemerintah "kecuali jelas-jelas dijamin, misalnya dalam kasus pelanggaran jabatan."

"Untuk lebih pastinya, saya tetap bersikukuh bahwa saya tidak akan melakukan deal apapun dengan partai manapun demi membantu mereka membentuk pemerintahan," tegas Wilkie.

"Namun saya juga tak akan merusak, khususnya di saat seperti ini ketika, lebih dari sebelumnya, negara ini memerlukan keseimbangan dan kepastian," ucapnya.

Hal itu menyusul janji serupa yang disampaikan caleg terpilih dari Queensland, Bob Katter kepada Turnbull.

Caleg independen lainnya, Cathy McGowan, juga setuju menawarkan kesepakatan supply and confidence kepada Koalisi dalam hal terjadi hung parliament.

Turnbull dalam kunjungan ke Oakleigh di Victoria menjelaskan kepada wartawan bahwa di ingin membuka jalur komunikasi dengan para anggota DPR lintas partai.

"Tujuannya untuk memastikan bahwa kami memiliki hubungan baik, terbuka dan hubungan kerja serta parlemen yang konstruktif yang, mungkin tidak kompak dalam setiap hal, (tapi) setidaknya kompak dalam tekad untuk melayani rakyat Australia melalui cara konstruktif dan positif dalam tiga tahun mendatang," ujar Turnbull

Wilkie merupakan satu dari 3 anggota DPR lintas partai yang dahulu mendukung terbentuknya pemerintahan minoritas Julia Gillard di tahun 2010, namun menarik dukungannya di tahun 2012 setelah Partai Buruh meninggalkan kesepakatan terkait reformasi mesin judi.

Diterbitkan Pukul 16:00 AEST 8/7/2016 oleh Farid M. Ibrahim. Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.

(nvc/nvc)



Berita Terkait