Dua warga Bendigo menentang rencana pembangunan masjid itu dengan dalih bahwa Pemerintah Kota Bendigo gagal menjalankan kewajiban hukum mereka dalam mempertimbangkan dampak sosial kehadiran masjid itu secara penuh.
Kedua orang itu membawa kasus ini ke MA setelah gugatan mereka ditolak pertama oleh peradilan sipil dan administratif Victoria (VCAT) dan kemudian oleh peradilan banding negara bagian (State Court of Appeal).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Organisasi bernama Australian Islamic Mission mengajukan pemohonan izin pembangunan masjid di daerah Rowena Street, Bendigo Timur, kepada Pemkot Bendigo pada November 2013. Izin dari Pemkot keluar pada Juni 2014 dan sejak itu muncul rangkaian gugatan.
Perdebatan di seputar rencana masjid memicu kontroversi dan pertentangan di kota itu, dan aksi demo besar-besaran terjadi di pusat kota Bendigo pada Oktober tahun lalu. Para penggugat menyatakan mereka telah menghabiskan dana lebih dari 200 ribu dolar untuk biaya hukum.
Saatnya untuk Move on
Sebuah kelompok masyarakat bernama Believe in Bendigo, yang dipimpin tokoh setempat bernama Margot Spalding, menyampaikan selamat kepada MA, Pemkot, dan para pendukung atas keputusan ini.
Dalam postingan Facebook mereka, kelompok ini menyatakan sudah saatnya untuk move on dan merayakan kota itu seperti apa adanya, bukan sebagaimana yang digambarkan.
"Garis telah ditarik dan sekarang saatnya untuk move on," demikian dikatakan dalam postingan itu.
"Keputusan ini merupakan hari penting dalam sejarah Bendigo, namun bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang bersejarah bagi sesuatu yang indah," katanya.
"Kita merupakan masyarakat yang beragam, terbuka, dan inklusif yang merayakan kontribusi dari setiap budaya bagi kehidupan Bendigo."
"Dari negara manapun Anda berasal, apapun agama yang Anda jalankan, dan apapun budaya yang Anda rayakan, kedatangan Anda diterima di Bendigo," demikian postingan tersebut.
(nwk/nwk)











































